Pemerintah Percepat Vaksinasi PMK Tangkapan layar - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar. ANTARA/Sanya Dinda/aa.

MerahPutih.com - Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menekan peningkatan dan mencegah meluasnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi akhir-akhir ini. Mengingat, kurang dari 20 hari lagi umat muslim Indonesia akan menyembelih hewan kurban dalam Hari Raya Idul Adha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta agar berbagai regulasi terkait PMK segera diselesaikan dan diimplementasikan, untuk mencegah makin meluasnya wabah penyakit PMK ini, serta untuk tetap menjaga kualitas hewan ternak Indonesia.

Baca Juga:

Vaksinasi PMK Diprioritaskan Untuk Hewan Sehat

PMK sebagai Penyakit Hewan Menular (PHM) strategis, penetapan status Darurat PMK bisa diusulkan dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur lalu kepada Pemerintah Pusat. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403 dan 404 Tahun 2022 untuk menetapkan di dua Provinsi yakni Aceh dan Jawa Timur.

Saat ini, kata Airlangga, upaya pemerintah yakni pengadaan dan distribusi vaksin dalam jumlah besar, juga segera melakukan vaksinasi kepada hewan ternak.

"Dengan ini diharapkan herd immunity bisa segera tercapai," ujar Airlangga, Senin (20/6).

Vaksinasi PMK perdana dilakukan pada 14 Juni 2022 di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya akan didorong untuk vaksinasi dasar yaitu 2 kali vaksinasi dengan jarak 1 bulan, serta booster vaksin setiap 6 bulan. Untuk melaksanakan program vaksinasi tersebut, akan dilakukan oleh sekitar 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis.

Ke depannya, dibutuhkan sekitar 28 juta dosis prioritas vaksinasi, dan saat ini yang sudah diimpor sebanyak 3 juta dosis, di mana 0,8 juta dosis dalam proses pengadaan pemerintah, sedangkan yang 2,2 juta dosis sedang proses refocusing untuk pembiayaan anggarannya.

Kemudian. penyediaan vaksin dalam 3 bulan mendatang mampu lebih dari 16 juta dosis dari Importir Penyedia Vaksin. Sedangkan, vaksin dalam negeri dari PUSVETMA dan dari produsen vaksin dalam negeri lainnya.

Pemerintah sedang menyelesaikan pembelian vaksin 3 juta dosis agar bisa segera didistribusikan dan dilakukan vaksinasi pada ternak prioritas.

Sementara, untuk memenuhi kebutuhan 28 juta dosis sampai akhir 2022, salah satunya pemerintah akan bekerja sama dengan importir swasta dengan jumlah vaksin yang sesuai kebutuhan, dengan kontrol dan pengawasan Pemerintah.

Baca Juga:

6 Sapi di Kota Solo Terpapar PMK, Pintu Keluar Masuk Hewan Ternak Diperketat

Selain itu, pemerintah menyiapkan SDM terlatih untuk vaksinasi PMK serta penandaan (eartage) dan pendataan ternak. Menko Airlangga menyatakan bagi ternak yang sudah divaksinasi wajib dipasang penanda di telinga hewan atau eartage (dengan pengembang sistem yakni PT PERURI), dan saat ini sudah tersedia 236 ribu eartage.

"Kita harus mempertimbangkan kondisi yang lebih luas, bukan hanya masalah pencegahan, namun juga melihat konsekuensi ke depannya, karena hewan ternak adalah aset. Jadi, kalau PMK tidak teratasi akan menjadi kerugian yang tak ternilai, khususnya bagi peternak kecil," jelasnya.

Mengingat jumlah vaksinasi PMK masih sangat rendah, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalulintas hewan dan ternak, untuk Kecamatan atau Desa berdasarkan pada zonasi, yakni Zona Merah (Daerah Wabah), Zona Oranye (Daerah Tertular), Zona Kuning (Daerah Terduga) dan Zona Hijau (Daerah Bebas).

Lalu lintas hewan ternak antar zona risiko tersebut akan terus diawasi, dan juga akan dikendalikan oleh TNI/POLRI. Sistem ini penting dilakukan oleh TNI/POLRI.

"Sistem ini penting dilakukan, jangan hanya melihat persentase kasus yang kecil, tapi kita tidak ingin ini terus meluas," lanjut Menko Airlangga.

Dalam mendukung penanganan PMK ini, Pemerintah memutuskan akan menggunakan dana APBN, APBD, dan sumber dana lainnya, terutama untuk melaksanakan rencana pemberian santunan bagi Peternak (terutama Peternak kecil), yang hewan ternaknya mati terkena PMK ataupun yang terkena potong paksa.

Sampai dengan 18 Juni 2022, tercatat, virus PMK ini telah menyebar ke 19 Provinsi dan 199 Kabupaten/Kota, dengan jumlah kasus sakit sebanyak 184.646 ekor, sembuh 56.822 ekor 30,77 persen, pemotongan Bersyarat 1.394 ekor 0,75 persen, kematian 921 ekor 0,50 persen, dan yang sudah divaksinasi sebanyak 51 ekor.

Sedangkan jumlah populasi seluruh ternak yang berisiko dan terancam (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi) sebanyak 48.779.326 ekor. (Asp)

Baca Juga:

Anggota DPR Minta Pemerintah Investigasi Munculnya Wabah PMK

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Modus Makin Canggih, KY Kesulitan Tindak Hakim Pelanggar Kode Etik
Indonesia
Modus Makin Canggih, KY Kesulitan Tindak Hakim Pelanggar Kode Etik

Mukti Fajar memastikan oknum hakim nakal atau diistilahkan sebagai hakim hitam ini akan di sanksi berat. Komitmen itu bahkan menjadi pakta integritas yang disepakati dalam bentuk nota kesepahaman antara KY dengan Mahkamah Agung.

[HOAKS atau FAKTA]: Efek Radiasi HP Bikin Bola Mata Anak Keluar Dari Rongga
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Efek Radiasi HP Bikin Bola Mata Anak Keluar Dari Rongga

Pada narasi disebutkan bahwa hal itu dampak dari infeksi radiasi ponsel karena sering bermain video games.

Cak Imin Pastikan DPR-Pemerintah Siap Hadapi Gugatan UU IKN
Indonesia
Cak Imin Pastikan DPR-Pemerintah Siap Hadapi Gugatan UU IKN

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau yang karib disapa Cak Imin ini memastikan DPR dan pemerintah siap menghadapi gugatan terkait UU IKN.

Sidang Tahunan MPR Dipastikan Digelar Virtual
Indonesia
Sidang Tahunan MPR Dipastikan Digelar Virtual

“Karena kondisi pandemi COVID-19, pelaksanaan Sidang Tahunan MPR akan kembali digelar secara luring dan daring,” kata Bamsoet di gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (15/8).

Hadapi Omicron, Tes Harian COVID-19 Harus Kembali Ditingkatkan
Indonesia
Hadapi Omicron, Tes Harian COVID-19 Harus Kembali Ditingkatkan

Saat ini, kapasitas ruang isolasi mandiri pasien COVID-19 di Jakarta sekitar 4.100 tempat tidur. Angka ini jauh berkurang dari angka 11.500 pada bulan Juni-Juli.

Haris Azhar dan Fatia 'KontraS' akan Lakukan Mediasi dengan Luhut Panjaitan
Indonesia
Haris Azhar dan Fatia 'KontraS' akan Lakukan Mediasi dengan Luhut Panjaitan

Luhut sebelumnya melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya

Menag Segera Laporkan Hasil Penyelenggaraan Haji ke Jokowi
Indonesia
Menag Segera Laporkan Hasil Penyelenggaraan Haji ke Jokowi

Kepala Biro Humas Data dan Informasi (HDI), Akhmad Fauzin mengatakan, Menag akan melaporkan proses penyelenggaraan ibadah haji kepada Presiden Joko Widodo.

Erick Thohir Pastikan BUMN akan Relokasi Hunian Sementara Korban Erupsi Semeru
Indonesia
Erick Thohir Pastikan BUMN akan Relokasi Hunian Sementara Korban Erupsi Semeru

"Kita sudah meminta BUMN untuk mendata dan menyiapkan relokasi bagi warga terdampak erupsi," kata Erick saat mengunjungi korban pengungsian erupsi Gunung Semeru, Minggu (12/12).

[HOAKS atau FAKTA]: MyPertamina Versi Modifikasi Buat Pengguna Miliki Saldo Tak Terbatas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MyPertamina Versi Modifikasi Buat Pengguna Miliki Saldo Tak Terbatas

Aplikasi MyPertamina modifikiasi itu diklaim membuat pengguna memiliki saldo tak terbatas (unlimited money).

Penerimaan Negara Bakal Bertambah Rp 420 Triliun di 2022
Indonesia
Penerimaan Negara Bakal Bertambah Rp 420 Triliun di 2022

Outlook kenaikan belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp 357,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 35,2 triliun.