Pemerintah Pastikan Tak Pernah Bernegosiasi dengan Arab Saudi Soal Kepulangan Habib Rizieq Duta Besar Arab Saudi Esam Abid Althagafi (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan negosiasi itu tak dilakukan dirinya dengan Duta Besar Arab Saudi Esam Abid Althagafi soal Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Mahfud mengatakan pertemuannya dengan Dubes Saudi hanya membagas kerja sama jangka panjang Indonesia dengan Arab Saudi.

Baca Juga:

Kembali Gelar Aksi yang Berpotensi Bikin Gaduh, Intelijen Diminta Waspadai Reuni 212

"Tidak dengan saya negosiasinya, saya bicara yang tidak kasuistis, tetapi bicara kerja sama jangka panjang untuk melawan terorisme untuk membangun islam wastiah, islam yang damai, islam yang rahmatan lilalamin, yang terbuka semua perbedaan, berlaku adil terhadap orang lain dan harus diperlakukan adil juga," ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/11).

Menko Polhukam Mahfud MD bantah bahas Rizieq Shihab dengan Dubes Arab Saudi
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: antaranews)

Dia menuturkan, mereka tak membahas soal Pemimpin front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Saya sangat senang bisa bertemu dengan yang mulia Menteri Mahfud. Kita bicara mengenai banyak hal terkait hubungan masa depan antara Arab Saudi dan Indonesia," katanya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/11).

Mahfud MD mengaku sudah menerima surat dari kuasa hukum Imam Besar FPI, Rizieq Shihab. Namun, Mahfud menjelaskan surat tersebut bukan berisi pencekalan seperti yang diklaim sebelumnya.

Surat itu dari Imigrasi Arab Saudi yang berisi larangan keluar negara karena alasan keamanan.

"Yang dikirim ke saya itu bukan surat pencekalan. Bukan alasan pencekalan. Tapi surat dari imigrasi Arab Saudi bahwa Habib Rizieq, nomor paspor sekian dilarang keluar Arab Saudi karena alasan keamanan. Itu aja," jelas Mahfud.

Mahfud menilai hal itu merupakan masalah Rizieq dengan pemerintah Arab Saudi, bukan dengan pemerintah Indonesia. Dia meminta agar Rizieq dapat menunjukkan apabila ada bukti pencekalan dari Indonesia.

"Kalau ada yang dari kita, tunjukkan ke saya. Jangan yang begitu-begitu. Yang gitu-gitu ndak bisa dijadikan alat untuk nego bagi pemerintah kita. Yang harus nego dia sendiri kalau surat seperti itu," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan bahwa pemerintah tak pernah melarang Rizieq untuk kembali ke tanah air.

Dengan begitu, Mahfud menuturkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan membuka komunikasi dengan Arab Saudi. Sebab, hal itu merupakan masalah Rizieq dengan pemerintah Arab Saudi.

"Kalau mau minta bantuan pemerintah kasihkan suratnya ke saya," tutur Mahfud.

Al-Thaqafi menegaskan tak ada obrolan tentang kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab dalam pertemuan itu. "Kami tak membicarakan itu. Tak ada pembahasan soal isu itu dalam pertemuan tadi," ujar Al-Thaqafi saat ditemui usai pertemuan.

Al-Thaqafi menegaskan pertemuannya dengan Mahfud hanya membahas hubungan di antara Arab Saudi dengan Indonesia. Apalagi Mahfud merupakan Menko Polhukam yang baru menjabat selama sebulan belakangan.

Baca Juga:

Habib Rizieq Dukung Proses Hukum Penyebaran Meme 'Joker' Anies

Menurutnya pembahasan lebih merujuk pada rencana jangka panjang di antara dua negara.

"Kami membahas kerjasama. Kami memiliki banyak kerjasama, terlebih hubungan Islam," kata Al-Thaqafi.

Al-Thaqafi berujar selama ini Indonesia dan Arab Saudi kerap bekerja sama seperti dalam penyelenggaraan konferensi Islam tahunan. Juga terkait rencana kedatangan perwakilan Arab Saudi ke Jakarta untuk berkeliling Indonesia.(Knu)

Baca Juga:

PA 212 Ancam Kerahkan Gelombang Aksi Besar-besaran Seperti Era Ahok

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Jumat (22/1): Pasien Sembuh Berjumlah Nyaris Sentuh 800 Ribu
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (22/1): Pasien Sembuh Berjumlah Nyaris Sentuh 800 Ribu

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium

 Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan
Indonesia
Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan

"Saya melihat langkah yang dilakukan Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra sudah offside," kata Aboe Bakar

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Calon Petahana di Pilkada 2020
Indonesia
Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Calon Petahana di Pilkada 2020

Wenny Bukamo berpasangan dengan Ridaya Laode Ngkowe di Pilkada Kabupaten Banggai Laut.

Bukan Beli Pesawat Baru, Jokowi Bakal Sewa ke AS
Indonesia
Bukan Beli Pesawat Baru, Jokowi Bakal Sewa ke AS

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah kabar yang menyebut Istana membeli pesawat kepresidenan baru.

Epidemiolog UGM Buka-bukaan Risiko Bom Waktu Pelonggaran PSBB
Indonesia
Epidemiolog UGM Buka-bukaan Risiko Bom Waktu Pelonggaran PSBB

Riris Andono Ahmad mengatakan kurva jumlah pasien positif bisa bertambah karena sulitnya dilakukan pengendalian.

Langgar Protokol Kesehatan, Gibran dan Bagyo Ditegur Bawaslu Solo
Indonesia
Langgar Protokol Kesehatan, Gibran dan Bagyo Ditegur Bawaslu Solo

Pelanggaran yang paling mencolok adalah mengabaikan protokol kesehatan COVID-19.

RSPAD Pastikan Jenderal Djoko Santoso Meninggal Bukan karena Corona
Indonesia
RSPAD Pastikan Jenderal Djoko Santoso Meninggal Bukan karena Corona

Budi mengatakan, Djoko sempat sepekan menjalani perawatan.

Dua Wilayah Jakarta Diprakirakan Cerah berawan Hari Ini
Indonesia
Dua Wilayah Jakarta Diprakirakan Cerah berawan Hari Ini

Untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, pada siang hari diperkirakan cerah berawan

Libur Idul Adha, Aktivitas Penumpang Transportasi Umum Meningkat
Indonesia
Libur Idul Adha, Aktivitas Penumpang Transportasi Umum Meningkat

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menuturkan pihaknya telah memprediksi akan terjadi peningkatan penumpang pada hari Raya Qurban tersebut karena jatuh pada Jumat (31/7)

Wisata Bali Dibuka, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Pesawat
Indonesia
Wisata Bali Dibuka, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket Pesawat

Pariwisata adalah bisnis kepercayaan. Sehingga, pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali, harus menjalankan protokol kesehatan.