Pemerintah Nyatakan Pilkada Tak Akan Ditunda Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (9/6/2020). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/aa.

MerahPutih.com - Pemerintah menyatakan Pilkada Serentak 2020 tetap berjalan sesuai rencana yakni 9 Desember mendatang.

Jubir Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, penyelenggaran tetap dilaksanakan demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih.

"Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru pilkada," katanya dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (21/9).

Baca Juga:

DKPP: Masyarakat Pentingkan Kesehatan daripada Pilkada Serentak

Dia mengatakan, sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir.

"Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis,” tuturnya.

Fadjroel mengatakan, pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong royong mencegah potensi klaster baru penularan pada setiap tahapan pilkada.

"Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945,” jelas dia.

Pilkada Serentak 2020. (Antara/HOP/Ist)
Pilkada Serentak 2020. (Antara/HOP/Ist)

Pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Penyelenggaraan Pilkada juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas.

"Agar tidak terjadi klaster baru pilkada," terang dia.

Fadjroel meminta masyarakat untuk tetap bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan di setiap tahapan Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

"Semua kementerian dan lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum," kata Fadjroel.

Baca Juga:

Pilkada Saat COVID-19 Tetap Saja Menyimpan Berbagai Macam Potensi Konflik

Sebelumnya, desakan agar pilkada ditunda menguat lantaran pandemi virus corona belum berakhir.

Terlebih, banyak pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU di daerah masing-masing pada 4-6 September lalu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada lebih dari 300 bakal calon peserta pilkada yang membawa massa dan abai protokol corona saat mendaftar ke KPU. (Knu)

Baca Juga:

Ngotot PDIP Ingin Pilkada Terus Berlangsung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menperin Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen di 2021
Indonesia
Menperin Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen di 2021

Pemulihan ekonomi sudah dapat dilihat misalnya dari aktivitas manufaktur negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

Alasan Warga Tidak Bisa Pergi Jauh Tanpa Bawa Kartu Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Alasan Warga Tidak Bisa Pergi Jauh Tanpa Bawa Kartu Vaksinasi COVID-19

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyusun ulang aturan teknis mengenai syarat perjalanan orang dalam negeri dan transportasi.

Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD
Indonesia
Tes Novel dan Para Pegawai KPK Libatkan BAIS, BIN, BNPT dan Psikologi TNI AD

BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan BPPT berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.

Pengamat Nilai Pemerintah tak Ingin FPI Jadi Kekuatan Politik
Indonesia
Pengamat Nilai Pemerintah tak Ingin FPI Jadi Kekuatan Politik

"Secara politik bisa jadi gerakan FPI ini tidak boleh tumbuh besar, tidak boleh menjadi kekuatan politik, tentu itu akan merepotkan pemerintah," kata Ujang

Banjir dan Tanah Longsor di Manado Renggut 5 Korban Jiwa
Indonesia
Banjir dan Tanah Longsor di Manado Renggut 5 Korban Jiwa

Menurut keterangan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, ada lima korban tewas, satu orang hilang masih dalam pencarian serta 500 jiwa mengungsi yang masih dalam proses pendataan.

Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Rekening Koran Milik Penyanyi Betty Elista
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Rekening Koran Milik Penyanyi Betty Elista

Sebelumnya, Edhy Prabowo mengaku tak mengenal Betty Elista. Pengakuan itu disampaikan Edhy usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Polisi Akui Puluhan Terduga Teroris Ingin Manfaatkan Momen HUT RI untuk Tebar Teror
Indonesia
Polisi Akui Puluhan Terduga Teroris Ingin Manfaatkan Momen HUT RI untuk Tebar Teror

Apabila diketahui melakukan perencanaan-perencanaan yang dapat membahayakan masyarakat secara hukum dapat dilakukan tindakan hukum

Polisi Amankan 5 Pekerja Pasca Kebakaran Gedung BPOM
Indonesia
Polisi Amankan 5 Pekerja Pasca Kebakaran Gedung BPOM

Dari informasi yang dihimpun, ada lima orang yang diamankan.

KPK Dalami Penunjukan Langsung Vendor Bansos
Indonesia
KPK Dalami Penunjukan Langsung Vendor Bansos

KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

Meski Masih Pandemi, Menaker Peringatkan Kewajiban Penuhi THR Pekerja
Indonesia
Meski Masih Pandemi, Menaker Peringatkan Kewajiban Penuhi THR Pekerja

Pemerintah meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2021 untuk pekerja agar dipenuhi.