Pemerintah Minta Masukan Masyarakat Terkait RUU KIA Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (ANTARA/ HO-Kemen PPPA)

MerahPutih.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berdialog dengan masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyatakan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, demikian pula kesejahteraan ibu dan anak tidak bisa tercapai tanpa adanya partisipasi masyarakat yang merupakan ujung tombak sampai di tingkat desa dan bersentuhan langsung dengan persoalan riil kesejahteraan ibu dan anak.

Baca Juga:

RUU KIA Resmi Jadi Inisiatif DPR

"Oleh karena itu, saya memandang pertemuan atau dialog ini menjadi sangat krusial untuk dilaksanakan," ujar Bintang Puspayoga, dikutip dari Antara, Rabu (3/8).

Menurut dia, kesejahteraan ibu dan anak meliputi sejahtera secara fisik, psikis, sosial, ekonomi dan spiritual yang merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi.

"Ibu yang kesejahteraannya terjamin akan melahirkan anak yang bertumbuh kembang dengan baik sebagai SDM yang unggul dan generasi penerus bangsa di masa depan. Itulah mengapa kita perlu memberikan perhatian yang serius terhadap kesejahteraan ibu dan anak," tutur dia.

Baca Juga:

RUU KIA Atur Cuti Melahirkan akan Disahkan jadi Inisiatif DPR Hari Ini

Para perwakilan lembaga masyarakat memberikan masukan terkait DIM RUU KIA agar dapat menjadi payung hukum yang komprehensif, responsif gender serta tidak menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan.

Selain itu mereka juga sepakat akan menyampaikan masukan secara tertulis untuk memperkaya DIM yang tengah disusun dan meningkatkan kualitas RUU KIA yang terdiri atas 9 bab dan 44 pasal.

Dialog penyusunan DIM RUU KIA tersebut dihadiri oleh perwakilan Forum Pengada Layanan, Yayasan Kesehatan Perempuan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), ECPAT Indonesia, Perempuan AMAN, AMAN Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK), Kapal Perempuan, Yayasan Rahima, Perempuan Mahardhika, Aisyiyah, Fatayat Nahdlatul Ulama, Yayasan PULIH, Solidaritas Perempuan, Wanita Katolik Indonesia (WKRI), Forum Lintas Agama untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Forlappa) dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Sebelumnya, RUU KIA telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI pada 30 Juni 2022. (*)

Baca Juga:

DPR Pastikan RUU KIA Tidak Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPPU Gandeng Polri Panggil Pihak -pihak Terlibat Mahalnya Minyak Goreng
Indonesia
KPPU Gandeng Polri Panggil Pihak -pihak Terlibat Mahalnya Minyak Goreng

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) siap meminta bantuan aparat kepolisian untuk memanggil ulang pelaku usaha terkait kenaikan harga minyak goreng, karena pada pemanggilan pertama tidak semuanya hadir. Ketua KPPU Ukay Karyadi di Surabaya, Selasa mengatakan, hingga 19 April 2022 KPPU sudah memanggil 11 pihak, di antaranya enam produsen, tiga pengemasan serta dua distributor.

Bawaslu Optimalkan Pencegahan Potensi Konflik Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Optimalkan Pencegahan Potensi Konflik Pemilu 2024

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Herwyn JH Malonda menyatakan, kewenangan pencegahan Bawaslu harus dioptimalkan secara maksimal serta dilakukan sedini mungkin.

Waspada Gempa NTT Berpotensi Picu Tsunami, Tinggi Gelombang Lebih dari 3 Meter
Indonesia
Waspada Gempa NTT Berpotensi Picu Tsunami, Tinggi Gelombang Lebih dari 3 Meter

Gempa bumi tersebut, lanjut BMKG, berpotensi memicu terjadi gelombang tsunami yang tingginya lebih dari tiga meter.

Asosiasi Petani Demo Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut
Indonesia
Asosiasi Petani Demo Minta Larangan Ekspor CPO Dicabut

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi Selasa (17/5). Demo yang digelar pada pukul 09.00-12.00 WIB itu dilakukan untuk menyikapi dampak larangan ekspor sawit.

Beli BBM Bersubsidi Antre Lama, Pertamina Awasi Penjualan di SPBU
Indonesia
Beli BBM Bersubsidi Antre Lama, Pertamina Awasi Penjualan di SPBU

Mengantisipasi kecurangan Pertamina memasang mesin khusus bernama testbox yang dipasang di setiap SPBU,

Ketimbang Naikkan Harga, Pembatasan BBM Bersubsidi Dianggap Lebih Tepat
Indonesia
Ketimbang Naikkan Harga, Pembatasan BBM Bersubsidi Dianggap Lebih Tepat

Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menuai pro dan kontra.

Hary Tanoe Bicara soal Target Perindo di Pemilu 2024
Indonesia
Hary Tanoe Bicara soal Target Perindo di Pemilu 2024

Usai mendaftarkan Perindo, Hary Tanoe menyatakan pihaknya menargetkan minimal 60 kursi di parlemen pada Pemilu 2024.

Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Belum Temukan PMK di Hewan Ternak Warga
Indonesia
Jelang Idul Adha, Pemprov DKI Belum Temukan PMK di Hewan Ternak Warga

Saat ini telah dilakukan pembatasan lalu lintas ternak secara ketat guna mencegah penyebaran penyakit tersebut agar daging sapi bisa aman dikonsumsi.

Simak, Sejumlah Pelonggaran Aktivitas di Jabodetabek Selama PPKM Level 2
Indonesia
Simak, Sejumlah Pelonggaran Aktivitas di Jabodetabek Selama PPKM Level 2

Aglomerasi Jabodetabek turun ke Level 2 menyusul penurunan jumlah kasus dalam sepekan terakhir.

Jokowi Beri Peringatan Munculnya Modus Baru Pencucian Uang
Indonesia
Jokowi Beri Peringatan Munculnya Modus Baru Pencucian Uang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara dalam Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang (APU) PPT, Istana Negara, Senin (18/4).