Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru Ilustrasi- Bagian dari desain ibu kota negara (ANTARA/Paparan Kementerian PUPR)

MerahPutih.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih mematangkan skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Saat ini telah masuk dalam tahapan diskusi one-on-one dengan beberapa kementerian/lembaga yang masuk dalam prioritas pindah ke IKN baru di tahun 2024.

Baca Juga

Penundaan Pemilu, IKN Nusantara dan Skema Pemilihan Presiden Dipilih MPR

“Kami bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kemenkeu dan instansi terkait lainnya tengah intens one-on-one bersama kementerian/lembaga yang masuk dalam Klaster I prioritas untuk pindah ke IKN tahun 2024 yang akan datang,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selasa (1/3).

Hal ini juga menindaklanjuti UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah disahkan pada 15 Februari 2022 yang lalu. Dari hasil one-on-one dimaksud, nantinya akan diputuskan nama-nama ASN dari setiap kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara, beserta informasi apakah ASN yang bersangkutan akan membawa keluarga atau tidak.

"Informasi ini penting sebagai bahan masukan kepada kementerian/lembaga terkait. Misalnya Kementerian PUPR yang saat ini tengah dalam proses persiapan pembangunan infrastruktur pemukiman, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya di IKN," ujarnya.

Tjahjo mengatakan, mengingat IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia dan dibangun dengan konsep smart, green, beautiful, dan sustainable maka diperlukan dukungan sumber daya ASN yang smart dan melek teknologi.

"Ini dimaksudkan agar ASN mampu beradaptasi dengan simplikasi proses bisnis melalui penerapan ekosistem digital pemerintahan," imbuhnya.

Baca Juga

Seluas Jabodetabek, Kawasan Inti IKN Nusantara Terbagi 3 Kluster

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya ASN itu, Tjahjo menekankan bahwa ASN yang saat ini bekerja pada kementerian/lembaga harus siap pindah ke IKN Nusantara meski belum diputuskan jumlah ASN yang akan dipindah. Hal ini disampaikan oleh Tjahjo menanggapi banyaknya informasi yang beredar bahwa ASN enggan pindah ke IKN. “ASN tidak bisa minta pindah ke daerah dengan alasan tidak mau pindah ke ibu kota baru. Walaupun sekarang belum diputuskan berapa yang akan dipindah dari kementerian/lembaga pusat namun jika sudah diputuskan maka hukumnya adalah wajib,” tegasnya. Dalam konteks pengambilan keputusan pemindahan ASN ke IKN Nusantara ini tentunya sama dengan proses pengambilan keputusan penting lainnya, dimana akan ada kriteria, alternatif, dan ada konstrain. Tjahjo mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan rencana perpindahan ibu kota ini.

“Upaya-upaya yang sedang disiapkan adalah simplifikasi proses bisnis, pembangunan ekosistem digital sebagai strategi transformasi multisektor, penguatan koordinasi, dan penataan manajemen ASN,” ujar Tjahjo. (Pon)

Baca Juga

PPP Usul Kepala Otorita IKN Nusantara Berlatar Belakang Profesional Birokrat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komposisi Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara
Indonesia
Komposisi Anggota Pansus RUU Ibu Kota Negara

Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 menetapkan 30 nama anggota DPR RI sebagai panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Bank DKI Pimpin Sindikasi Kredit Rp 4 Triliun ke UMKM, Anies Utarakan Harapan
Indonesia
Bank DKI Pimpin Sindikasi Kredit Rp 4 Triliun ke UMKM, Anies Utarakan Harapan

"Harapannya, dalam situasi pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi ini, mereka yang berskala ultra mikro, mikro dan kecil akan bisa mendapatkan permodalan,” ucap Gubernur DKI Jakarta, Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Kamis (2/12).

Sederet Pelonggaran PPKM Level 3 dan 4, Mulai Pernikahan Sampai Kerja di Pabrik
Indonesia
Sederet Pelonggaran PPKM Level 3 dan 4, Mulai Pernikahan Sampai Kerja di Pabrik

"Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 25 persen sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat," kata Luhut.

[HOAKS atau FAKTA]: Pengurus MUI Bingung Makan Apa kalau Kemenag Ambil Pelabelan Halal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengurus MUI Bingung Makan Apa kalau Kemenag Ambil Pelabelan Halal

Akun Facebook Anto Abudhany Java pada (15/03/22) membagikan postingan ke sebuah grup Facebook.

Status Tersangka Pelapor Korupsi Dicabut, Nurhayati Diminta Beraktivitas Kembali
Indonesia
Status Tersangka Pelapor Korupsi Dicabut, Nurhayati Diminta Beraktivitas Kembali

Penetapan Nurahayat sebagai tersangka oleh Polres Cirebon pada minggu ini pun menuai kritik dan protes masyarakat serta berbagai organisasi masyarakat sipil.

Pemprov Jatim Wajibkan Pekerja Migran Mudik Karantina 14 Hari
Indonesia
Pemprov Jatim Wajibkan Pekerja Migran Mudik Karantina 14 Hari

Untuk PMI yang akan pulang ke kampung halaman, pintu keluar dan masuk Bandara Juanda, Surabaya di Sidoarjo, masih ditutup.

Penembakan Brutal di Kompleks Rumah Sakit di Oklahoma, Empat Orang Tewas
Dunia
Penembakan Brutal di Kompleks Rumah Sakit di Oklahoma, Empat Orang Tewas

Dikutip ABC News, pelaku menembak dengan menggunakan senapan. Sebanyak 4 orang tewas termasuk pelaku.

Reaksi Menteri Agama Soal Kasus Ferdinand Hutahaean
Indonesia
Reaksi Menteri Agama Soal Kasus Ferdinand Hutahaean

Kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat mantan politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean tengah menjadi sorotan publik.

Penumpang Dilarang Naik KRL Jika Tidak Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Penumpang Dilarang Naik KRL Jika Tidak Patuhi Protokol Kesehatan

"Untuk mencegah penularan virus, petugas dengan tegas akan melarang pengguna masuk area stasiun apabila tidak menerapkan protokol kesehatan," jelas Anne kepada MerahPutih.com di Jakarta, Minggu (20/2).

Daerah Penyangga Harus Dilibatkan di Pembahasan RUU Kekhususan Jakarta
Indonesia
Daerah Penyangga Harus Dilibatkan di Pembahasan RUU Kekhususan Jakarta

DKI Jakarta merupakan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya, yakni Bodetabek Punjur.