Pemerintah Masih Cari Solusi Penempatan PMI di Malaysia Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Kalimantan Utara berhasil menggagalkan pengiriman pekerja ilegal ke Malaysia di perairan Nunukan, Kaltara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia telah menghentikan sementara penempatan PMI ke Malaysia sejak 13 Juli 2022, yang disebabkan pelanggaran MoU tenaga kerja oleh Malaysia.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi Wisnuwardhani memastikan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia terus melakukan komunikasi untuk membahas dan mencari jalan keluar atas persoalan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Baca Juga:

Indonesia dan Malaysia Integrasikan Sistem Rekrutmen Pekerja Migran

"Pada prinsipnya MoU antar dua negara harus dihormati dan dilaksanakan. Pelanggaran ini mencederai itikad baik pemimpin kedua negara, yakni Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia," tegas Fadjar di Jakarta, Minggu (24/7).

Fadjar mengungkapkan, pasca-penandatanganan MoU, Malaysia ternyata masih menggunakan sistem di luar SPSK, yaitu Sistem Maid Online (SMO), yang menempatkan pekerja migran secara langsung dengan mengubah visa kunjungan menjadi visa kerja, termasuk bagi pekerja asal Indonesia.

SMO yang berjalan ini, dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia sendiri melalui Jabatan Imigresen Malaysia.

"Sistem ini dinilai pihak Indonesia membuat pelindungan pekerja migran semakin rentan dan Pemerintah RI tidak memiliki data PMI," terangnya.

Kondisi tersebut, membuat pemerintah RI sulit memberikan perlindungan kepada PMI saat menghadapi berbagai persoalan, seperti penahanan paspor oleh majikan, pemotongan gaji, dan tidak adanya kontrak kerja.

"Karena aspek penegakan hukum yang lemah bagi pekerja asing yang tidak resmi di Malaysia," tuturnya.

MoU antara Pemerintah RI dan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan RI dan Menteri Sumber Manusia Malaysia pada 1 April 2022. Penandatanganan disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob.

MoU tersebut merupakan pembaruan kesepakatan dan mekanisme penempatan PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia, dan mengatur bahwa penempatan PMI hanya dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System. (Asp)

Baca Juga:

Indonesia dan Malaysia Bahas Kenaikan Biaya Selama Puncak Haji

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
14 Orang Meninggal Akibat Kapal Terbakar Saat Berlayar dari Kupang ke Alor
Indonesia
14 Orang Meninggal Akibat Kapal Terbakar Saat Berlayar dari Kupang ke Alor

Sampai Selasa (25/10) dini hari, total warga yang sudah berhasil dievakuasi mencapai 114 dari 240 orang.

Peringatan HUT ke-77 TNI Pamerkan Ranpur Teranyar
Indonesia
Peringatan HUT ke-77 TNI Pamerkan Ranpur Teranyar

Upacara peringatan HUT ke-77 TNI tinggal menghitung hari. Nantinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan untuk menjadi inspektur upacara (Irup).

Fraksi PSI Bakal Minta Penjelasan Terkait Beras Bansos Menumpuk
Indonesia
Fraksi PSI Bakal Minta Penjelasan Terkait Beras Bansos Menumpuk

Ara menjelaskan bahwa DPRD akan bergerak pada ranah tugas dan fungsinya dalam kasus ini.

Kejagung Persilakan Surya Darmadi Datang
Indonesia
Kejagung Persilakan Surya Darmadi Datang

Kejagung mempersilakan bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi datang ke gedung bundar untuk mengikuti proses hukum.

Kondisi Pasien Pertama Cacar Monyet Terus Membaik
Indonesia
Kondisi Pasien Pertama Cacar Monyet Terus Membaik

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria menyatakan, kondisi pasien pertama Cacar Monyet semakin membaik.

64,33 Juta Masyarakat Indonesia Sudah Divaksin Booster
Indonesia
64,33 Juta Masyarakat Indonesia Sudah Divaksin Booster

Penerima vaksin COVID-19 dosis penguat (booster) di Indonesia pada Senin mencapai 64.336.404 orang.

Rizieq Bakal Sebulan Sekali Buat Laporan dan Tak Boleh ke Luar Kota
Indonesia
Rizieq Bakal Sebulan Sekali Buat Laporan dan Tak Boleh ke Luar Kota

Mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengungkapkan status hukumnya saat ini adalah tahanan kota.

Politisi Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Itu Tanda Penuaan
Indonesia
Politisi Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Itu Tanda Penuaan

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pemimpin yang memikirkan rakyat rambutnya sampai berwarna putih dan wajahnya keriput menuai kritik dari Partai Demokrat

Rayakan Imlek, Ormas Tionghoa Indonesia Bagikan Sembako di Jakut
Indonesia
Rayakan Imlek, Ormas Tionghoa Indonesia Bagikan Sembako di Jakut

Di sana, warga keturunan Tionghoa membagikan hingga 500 ton beras, masker medis dan kue keranjang untuk warga pra sejahtera yang terdampak pandemi di sekitar Jabodetabek.

DPR Sahkan UU PPSK yang Memuat 341 Pasal
Indonesia
DPR Sahkan UU PPSK yang Memuat 341 Pasal

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi Undang-Undang (UU).