Pemerintah Larang Mudik, Organda Solo Menjerit dan Minta Bantuan Stimulus Petugas melakukan pengecekan kendaraan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKAP) di Terminal Tipe A Tirtonadi, Solo. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Satgas Penangan COVID-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tentang larangan mudik selama periode Idul Fitri 1442 H, 6-17 Mei 2021.

Aturan ini diperkuat dengan terbitnya Permenhub Nomor 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri tahun ini. Adanya aturan tersebut berdampak pada larangan mobilitas pemudik, pengadaan masa angkutan lebaran 2021, hingga pembatasan dan penyekatan lalu lintas baik darat, laut, dan udara.

Menanggapi kebijakan tersebut Ketua DPC Organda Solo, Joko Suprapto menilai aturan larangan mudik membuat pengusaha bus menjerit.

"Adanya larangan mudik, peniadaan mobilisasi, hingga pengendalian transportasi itu membuat sejumlah pihak mulai was-was," ujar Joko, Minggu (11/4).

Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah. Foto: MP/Ismail

Dikatakannya, bagi mereka yang bergerak pada bisnis pelayanan jasa di bidang transportasi umum pastinya sangat berdampak dengan adanya larangan mudik. Selain itu, keputusan larangan mudik sudah membuat para pengusaha sulit untuk menyiapkan skema layanan saat lebaran.

"Lebaran bagi pengusaha bus merupakan masa panen bisnis transportasi di Indonesia. Dengan larangan mudik kami menjerit dan terpukul," kata dia.

Pandemi COVID-19 selama setahun, kata dia, sudah udah sangat menyulitkan pelaku bisnis transportasi publik.

Bagaimana tidak, kapasitas maksimal untuk menarik penumpang sudah ditentukan oleh pemerintah sebesar 50 persen dari kapasitas maksimal dengan alasan untuk pencegahan penyebaran Corona.

"Di tengah pandemi pendapatan kami merosot. Para pelaku bisnis tidak bisa isi bahan bakar atau memangkas biaya perawatan rutin hingga separo harga," kata dia.

Ia berharap pemerintah pusat bisa lebih bijak dalam memutuskan suatu aturan. Joko menegaskan jika aturan larangan mudik itu benar-benar akan diterapkan, pihaknya berharap aturan main itu tidak merugikan satu pihak dengan satu pihak lainnya.

"Kami harap pemerintah bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan agar merugikan pelaku bisnis transportasi. Saya harap kedepan ada bantuan stimulus dari pemerintah pada organda," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Proyek Rp 1.019 Triliun di Jawa Harus Rampung di 2024
Indonesia
Proyek Rp 1.019 Triliun di Jawa Harus Rampung di 2024

Adanya pandemi COVID-19 pada sejak awal tahun 2020 sedikit menghambat perkembangan dari pembangunan proyek.

Jejak Komisioner KPK Lili Pantauli di Kasus Walkot Tanjungbalai
Indonesia
Jejak Komisioner KPK Lili Pantauli di Kasus Walkot Tanjungbalai

Perkenalan antara Lili dan Syahrial disebut telah terjadi sebelum berkas perkara Syahrial tiba di meja Lili

Minyak Goreng Mahal, Ratusan Mahasiswa Demo DPRD Solo
Indonesia
Minyak Goreng Mahal, Ratusan Mahasiswa Demo DPRD Solo

Mahasiswa di Kota Solo ikut menyuarakan keperihatinan terkait kelangkaan dan mahalnya minyak goreng yang masih terjadi hingga sekarang.

Syarief Hasan Beberkan Risiko Amandemen UUD 1945
Indonesia
Syarief Hasan Beberkan Risiko Amandemen UUD 1945

Lebih lanjut, anggota Komisi I DPR ini menilai amandemen UUD 1945 berisiko karena bisa mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia

PKS Dukung Presidential Threshold Nol Persen
Indonesia
PKS Dukung Presidential Threshold Nol Persen

Fraksi PKS DPR masih terus mengusulkan revisi Undang-undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar PT turun dari 20 persen ke 10 persen

Ridwan Kamil Prihatin atas Penangkapan Bupati Bogor oleh KPK
Indonesia
Ridwan Kamil Prihatin atas Penangkapan Bupati Bogor oleh KPK

Bupati Bogor Ade Yasin terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (27/4).

36 Pegawai Positif COVID-19, KPK Batasi Kerja Penindakan
Indonesia
36 Pegawai Positif COVID-19, KPK Batasi Kerja Penindakan

Dengan upaya ini diharapkan seluruh kegiatan pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi dan unit-unit kerja lainnya dapat segera kembali normal

Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda
Indonesia
Anies Ngotot Gelar Formula E, PDIP: Tolong Buka Mata dan Hati Nurani Anda

"Sudahlah Pak Anies, tolong buka mata dan hati nurani Anda," kata Kent

Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus 4 Juta
Indonesia
Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus 4 Juta

Pembukaan kembali aktivitas masyarakat tetap harus dilakukan tahap demi tahap

KPK Dorong Pemprov DKI Tertibkan Pengelolaan Hunian Eks Belanda di Jakarta
Indonesia
KPK Dorong Pemprov DKI Tertibkan Pengelolaan Hunian Eks Belanda di Jakarta

Contohnya Bank Indonesia yang sudah dikuasai legal formal oleh Pemerintah Indonesia