Pemerintah Larang Mudik, Organda Solo Menjerit dan Minta Bantuan Stimulus Petugas melakukan pengecekan kendaraan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKAP) di Terminal Tipe A Tirtonadi, Solo. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Satgas Penangan COVID-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tentang larangan mudik selama periode Idul Fitri 1442 H, 6-17 Mei 2021.

Aturan ini diperkuat dengan terbitnya Permenhub Nomor 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri tahun ini. Adanya aturan tersebut berdampak pada larangan mobilitas pemudik, pengadaan masa angkutan lebaran 2021, hingga pembatasan dan penyekatan lalu lintas baik darat, laut, dan udara.

Menanggapi kebijakan tersebut Ketua DPC Organda Solo, Joko Suprapto menilai aturan larangan mudik membuat pengusaha bus menjerit.

"Adanya larangan mudik, peniadaan mobilisasi, hingga pengendalian transportasi itu membuat sejumlah pihak mulai was-was," ujar Joko, Minggu (11/4).

Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah. Foto: MP/Ismail

Dikatakannya, bagi mereka yang bergerak pada bisnis pelayanan jasa di bidang transportasi umum pastinya sangat berdampak dengan adanya larangan mudik. Selain itu, keputusan larangan mudik sudah membuat para pengusaha sulit untuk menyiapkan skema layanan saat lebaran.

"Lebaran bagi pengusaha bus merupakan masa panen bisnis transportasi di Indonesia. Dengan larangan mudik kami menjerit dan terpukul," kata dia.

Pandemi COVID-19 selama setahun, kata dia, sudah udah sangat menyulitkan pelaku bisnis transportasi publik.

Bagaimana tidak, kapasitas maksimal untuk menarik penumpang sudah ditentukan oleh pemerintah sebesar 50 persen dari kapasitas maksimal dengan alasan untuk pencegahan penyebaran Corona.

"Di tengah pandemi pendapatan kami merosot. Para pelaku bisnis tidak bisa isi bahan bakar atau memangkas biaya perawatan rutin hingga separo harga," kata dia.

Ia berharap pemerintah pusat bisa lebih bijak dalam memutuskan suatu aturan. Joko menegaskan jika aturan larangan mudik itu benar-benar akan diterapkan, pihaknya berharap aturan main itu tidak merugikan satu pihak dengan satu pihak lainnya.

"Kami harap pemerintah bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan agar merugikan pelaku bisnis transportasi. Saya harap kedepan ada bantuan stimulus dari pemerintah pada organda," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kadis SDA: Grebek Lumpur Cegah Luapan Air ke Pemukiman Warga
Indonesia
Kadis SDA: Grebek Lumpur Cegah Luapan Air ke Pemukiman Warga

Program ini digencarkan SDA demi menambah daya tampung jelang musim hujan.

Kasus Suap Bansos, KPK Kembali Periksa Dirjen Linjamsos Kemensos
Indonesia
Kasus Suap Bansos, KPK Kembali Periksa Dirjen Linjamsos Kemensos

KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin.

Puluhan RPTRA di Jakpus Disulap Jadi Lokasi Vaksinasi Usia 18 Tahun ke Atas
Indonesia
Puluhan RPTRA di Jakpus Disulap Jadi Lokasi Vaksinasi Usia 18 Tahun ke Atas

pemanfaatan RPTRA menjadi salah lokasi vaksinasi COVID-19 bagi warga sesuai Pergub Nomor 123 tahun 2017 serta Surat Kepala Dinas PPAPP No 131 Tahun 2021.

Bantu Urai Penumpukan Penumpang KRL, Kereta Bandara Banjir Promo
Indonesia
Bantu Urai Penumpukan Penumpang KRL, Kereta Bandara Banjir Promo

Promo harga tiket itu berlaku di seluruh kanal pembelian

Irjen Napoleon Dinilai Karang Cerita Kedekatan Tommy Sumardi dengan Kabareskrim dan Pimpinan DPR
Indonesia
Irjen Napoleon Dinilai Karang Cerita Kedekatan Tommy Sumardi dengan Kabareskrim dan Pimpinan DPR

Dion menduga pernyataan Napoleon Bonaparte ini sebagai upaya menggiring opini

Debat Gibran Vs Bagyo, KPU Solo Angkat Tema Membangun Surakarta sebagai Kota Budaya
Indonesia
Debat Gibran Vs Bagyo, KPU Solo Angkat Tema Membangun Surakarta sebagai Kota Budaya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah menjadwalkan debat terbuka dua paslon Pilwakot Solo di The Sunan Hotel, Jumat (6/11), pukul 19.00 WIB.

Jokowi Bantu Guru Alami Kelumpuhan Yang Sempat Diisukan Akibat Vaksinasi
Indonesia
Jokowi Bantu Guru Alami Kelumpuhan Yang Sempat Diisukan Akibat Vaksinasi

bantuan dari Presiden Jokowi untuk Susan itu bentuk perhatian pemerintah. Diharapkan, bantuan tersebut bisa untuk berobat dan keperluan sehari-hari serta sakit yang diderita perempuan berusia 31 ini bisa segera sembuh.

 Warga Diminta Laporkan ASN Yang Berangkat Mudik
Indonesia
Warga Diminta Laporkan ASN Yang Berangkat Mudik

Laporan dapat dikirimkan dengan menyertakan nama ASN yang bersangkutan, instansi dan satuan kerja, lokasi dan bukti dukung jika ada, melalui situs lapor.go.id, SMS 1708, atau aplikasi SP4N LAPOR! pada sistem Android dan iOS.

Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja
Indonesia
Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja

UU Ciptaker atau Omnibus Law mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan. Aksi penolakan itu dilakukan melalui aksi demontrasi dengan turun ke jalan.

'Si Pitung' Turun Tangan Tanggulangi COVID-19 di Jakarta Pusat
Indonesia
'Si Pitung' Turun Tangan Tanggulangi COVID-19 di Jakarta Pusat

Pemda, TNI dan Polri memiliki tugas dalam pengawasan pendisiplinan protokol kesehatan masyarakat