Pemerintah Larang Mudik, Bus AKAP Tetap Boleh Masuk Terminal Tirtonadi Solo Bus AKAP masuk di Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, Selasa (20/4). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pengelola Terminal Tipe A Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah tidak melarang Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) masuk terminal. Hal tersebut berkaitan dengan larangan mudik Lebaran diberlakukan pada 6-17 Mei mendatang.

Koordinator Terminal Tipe A Tirtonadi, Joko Sutriyanto mengatakan sejauh ini belum ada larangan bus AKAP masuk terminal saat pemerintah melarang mudik pada 6-17 Mei mendatang. Menurutnya, dalam aturan tersebut yang dilarang adalah pemudik.

"Bus AKAP masih boleh masuk terminal. Yang dilarang itu pemudik," ujar Joko, Selasa (20/4).

Kondisi Terminal Tirtonadi, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (20/4). Foto: MP/Ismail

Ia menegaskan pihaknya pun lebih memilih mengatur penumpang AKAP yang turun di terminal ketimbang penumpang turun di jalanan karena bus boleh masuk terminal. Kalau penumpang pada turun di luar terminal rawan menjadi penularan corona.

"Yang jelas kami tidak akan menolak atau melarang Bus AKAP yang hendak masuk terminal pada 6-17 Mei mendatang," ucap

Dikatakannya, bus AKAP yang datang itu akan diterima dengan mekanisme seperti biasa, hanya saja diperketat untuk pengawasan penumpangnya khususnya bagi mereka yang turun di Terminal Tirtonadi.

Ia mengatakan jika Bus AKAP menurunkan penumpang, penumpang tersebut akan diminta untuk melaksanakan tes GeNose C19untuk memastikan reaktif atau tidak.

"Pengawasan di Terminal Tirtonadi lebih ketat usai koordinasi dengan sejumlah pihak seperti kepolisian, TNI, hingga Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Solo," katanya.

Ia menambahkan untuk star pemudik di Terminal Tirtonadi Solo pada pekan kedua Ramadan belum ada. Namun demikian, antisipasi terus dilakukan supaya tidak sampai muncul klaster pemudik. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketum Partai Emas Bikin Aplikasi Ojek Online Saingi Gojek
Indonesia
Ketum Partai Emas Bikin Aplikasi Ojek Online Saingi Gojek

Digital economy Indonesia senilai USD 44 miliar, dan di tahun 2025 diproyeksikan sebesar lebih dari USD 124 miliar atau 40 persen dari digital economy Asia Tenggara.

Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes
Indonesia
Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes

Mereka berada di garda terdepan dalam mengembangkan dan membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Pemprov DKI Siapkan 3 Tempat Isolasi Mandiri Jika Wisma Atlet Penuh
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan 3 Tempat Isolasi Mandiri Jika Wisma Atlet Penuh

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 3 tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19, bila Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet melebihi kapasitas yang ada.

Pemda Bengkulu Abai Soal Kasus Camat dan Kades Telantarkan Dua Lansia
Indonesia
Pemda Bengkulu Abai Soal Kasus Camat dan Kades Telantarkan Dua Lansia

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terpaksa turun tangan menyikapi insiden penelantaran dua wanita lansia oleh oknum camat dan kades di Bengkulu.

Di Tengah Wabah Corona, Anies Lantik 7 Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov DKI
Indonesia
Di Tengah Wabah Corona, Anies Lantik 7 Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov DKI

Anies meminta amanah yang diemban oleh tujuh pejabat yang baru dilantik tersebut mampu bergerak cepat dalam berinovasi untuk mengatasi tantangan pandemi COVID-19.

Cakada Diharap Kontrol Pendukungnya Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Cakada Diharap Kontrol Pendukungnya Terapkan Protokol Kesehatan

Bakal pasangan calon kepala daerah harus memiliki reputasi yang baik sebagai pemimpin

KPK Periksa Anggota DPRD Makassar Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
Polda Jateng Buru Penyebar Hoaks Ajakan Tolak PPKM Darurat di Pekalongan
Indonesia
Polda Jateng Buru Penyebar Hoaks Ajakan Tolak PPKM Darurat di Pekalongan

"Polisi masih menyelidiki siapakah pembuat pertama pesan hoaks ini," kata Iqbal

Jokowi Gratiskan Vaksin, Tak Ada Alasan Masyarakat Tolak Vaksinasi
Indonesia
Jokowi Gratiskan Vaksin, Tak Ada Alasan Masyarakat Tolak Vaksinasi

"Ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis," ujarnya.

1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN
Indonesia
1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melantik dan malaksanakan sumpah jabatan kepada 1.271 pegawai anti rasuah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).