Pemerintah Larang Mudik 2021 Ilustrasi perjalanan kendaraan di ruas jalan tol. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah akhirnya melarang mudik lebaran 2021 dan mengimbau masyarakat tidak melakukan perjalanan di luar situasi yang mendesak sebelum dan sesudah Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi. Ketentuan itu berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021.

"Imbauan supaya tidak berpergian, tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi atau lembaga dimana dia bertugas atau bekerja," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy di Jakarta, Jumat (26/3).

Baca Juga:

Wapres Janji Segera Putuskan Boleh Tidaknya Mudik 2021

Keputusan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, serta para pekerja seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. Selain itu, masing-masing instansi pemerintah maupun perkantoran swasta akan diberikan panduan terkait kebijakan tersebut.

"Pegawai pemerintah akan diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Yang berkaitan dengan karyawan dan perusahaan akan di bawah tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), sedangkan yang di luar itu akan diatur Kementerian Dalam Negeri," katanya.

Muhadjir mengatakan, Menteri Dalam Negeri juga bertanggung jawab mengenai pengawasan wilayah lintas perbatasan.

"Itu kan secara teknis, diskusikan kewenangannya masing-masing, semuanya akan dikoordinasikan dengan Satgas COVID-19 tentang aturan itu," katanya.

Terkait kebijakan pemerintah dalam angkutan barang, akan diperlonggar. Alasannya, selama aktivitas mudik ditiadakan arus lalu lintas diperkirakan bergerak lancar.

"Tidak ada pembatasan. Dengan dilarangnya mudik, kemungkinan kepadatan arus kendaraan yang mengangkut orang akan tidak sepadat jika mudik itu dibolehkan," katanya.

Selain itu, pemerintah menjanjikan penyaluran bantuan sosial tetap dilaksanakan meski libur mudik Idul Fitri 1442 Hijriah/tahun 2021 ditiadakan.

Jalan Tol. (Foto: Antara)
Jalan Tol. (Foto: Antara)

"Pemberian bantuan sosial akan disalurkan sesuai waktunya, dan pemberian bantuan khusus untuk Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) seperti tahun lalu, akan ditentukan kemudian," ujarnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan, bantuan sosial pada masa lebaran Idul Fitri tetap disalurkan, dan akan diserahkan sekitar awal Mei 2021.

"Untuk bulan Mei, bersamaan dengan bulan Lebaran, kita akan serahkan di awal bulan Mei," kata Risma.

Sementara bantuan khusus untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, Risma memperkirakan akan turun di akhir minggu ke-1 atau awal minggu ke-2 pada bulan Mei. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Tetap Ngotot Larang Warga Mudik Idulfitri 2021

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Perkosaan di Polsek Bikin Markas Polisi Menakutkan Bagi Masyarakat
Indonesia
Kasus Perkosaan di Polsek Bikin Markas Polisi Menakutkan Bagi Masyarakat

Pihak-pihak yang memiliki informasi dan mengetahui kejadian itu dapat bersuara

Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Konvoi Kemenangan Persija di Bundaran HI
Olahraga
Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Konvoi Kemenangan Persija di Bundaran HI

Massa pendukung Persija itu sebelumnya berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Menteng, Jakarta Pusat.

Aparat Harus Proses Hukum Pelaku Perusakan Alam di Flores
Indonesia
Aparat Harus Proses Hukum Pelaku Perusakan Alam di Flores

Terjadinya bencana alam di Flores, Nusa Tenggara Timur yang memakan puluhan korban jiwa dinilai jadi momentum mengusut pelaku perusakan hutan dan alam.

Jelang Debat, Gibran Minta Didoakan Masyarakat Solo, Bajo Optimistis Unggul
Indonesia
Jelang Debat, Gibran Minta Didoakan Masyarakat Solo, Bajo Optimistis Unggul

Calon wali kota (Cawali) nomor 01, Gibran Rakabuming Raka menegaskan siap menyambut debat kedua Pilwakot Solo.

Jumlah Kader PDIP yang Maju di Pilkada Serentak Plus Gambaran Koalisinya
Indonesia
Jumlah Kader PDIP yang Maju di Pilkada Serentak Plus Gambaran Koalisinya

PDIP berkomitmen terhadap keterwakilan perempuan

Kendaraan 'Negara Kekaisaran Sunda Nusantara' Ditilang, Polantas Koordinasi dengan Reserse
Indonesia
Kendaraan 'Negara Kekaisaran Sunda Nusantara' Ditilang, Polantas Koordinasi dengan Reserse

Kendaraan dengan pelat dan identitas palsu tersebut ditahan di Polda Metro Jaya

Kemenag Minta Warga Tidak Perlu Ragu Terkait Vaksin AstraZeneca
Indonesia
Kemenag Minta Warga Tidak Perlu Ragu Terkait Vaksin AstraZeneca

Kemenkes telah mendistribusikan vaksin AstraZeneca ke tujuh provinsi agar bisa segera digunakan dalam vaksinasi.

DPR Tekankan Pemerintah Jangan Serahkan Harga Vaksin ke Mekanisme Pasar
Indonesia
DPR Tekankan Pemerintah Jangan Serahkan Harga Vaksin ke Mekanisme Pasar

Pemerintah perlu memastikan harga vaksin COVID-19 tidak diserahkan kepada mekanisme pasar.

Kabar Baik, Kasus Harian COVID-19 Jakarta Turun
Indonesia
Kabar Baik, Kasus Harian COVID-19 Jakarta Turun

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 4.057 kasus.

Masih Lakukan Mogok Nasional, Presiden Buruh Klaim Aksi Makin Membesar
Indonesia
Masih Lakukan Mogok Nasional, Presiden Buruh Klaim Aksi Makin Membesar

Tanggal 8 Oktober 2020 adalah hari terakhir mogok nasional KSPI