Pemerintah Kurangi Pembangunan Pembangkit Listrik Listrik PLN. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah akan mengurangi kapasitas pembangkit listrik yang akan dibangun dalam 10 tahun ke depan. Pemerintah lebih realistis pada proyek-proyek yang bisa dijalankan di masa mendatang, termasuk asumsi pertumbuhan pertumbuhan listrik. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menjelaskan, pemerintah tengah membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2021-2030 di mana ada pengurangan kapasitas pembangkit listrik yang dibangun sekitar 15,5 Giga Watt (GW).

Baca Juga:

Melemah, Kebijakan EBT Jokowi Butuh Dukungan Kuat ESDM

"Turunnya dari RUPTL periode lalu dengan (draf) RUPTL yang dievaluasi itu 15,5 GW, ada beberapa bagian yang program 35 GW (pembangkit 35 ribu WM)," katanya Rida, dikutip Antara.

Rida menjelaskan, sejak akhir Desember 2020, pihaknya telah disodori draf RUPTL 2021-2030 oleh PT PLN (Persero). Dari draf setebal 841 halaman, Kementerian ESDM telah melakukan diskusi dan klarifikasi dengan PLN dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Ia mengakui, pandemi COVID-19 cukup banyak mempengaruhi proyek pembangunan pembangkit listrik yang ada dalam RUPTL. Dampaknya bervariasi mulai dari pergeseran Commercial Operation Date (COD), penggantian dengan proyek lain seperti transmisi hingga relokasi proyek.

Dalam RUPTL 2021-2030, pemerintah menargetkan pertumbuhan listrik hanya di kisaran 4,9 persen, turun jauh dibandingkan target pertumbuhan listrik dalam RUPTL periode sebelumnya yang dipatok di angka 6,4 persen.

"Turun proyeksinya. Lihat pemulihan ekonomi seperti apa, karena no body knows kapan COVID-19 berakhir, maka kemudian sepakat ambil sikap moderat pertumbuhan listrik 4,9 persen dari awalnya 6,4 persen," katanya.

Pembangkit Listrik.
Pembangkit listrik. (Foto: ESDM).

Meski ada pengurangan tambahan kapasitas pembangkit listrik, termasuk di pembangkit listrik energi baru terbarukan, komitmen pemerintah atas Perjanjian Paris di mana Indonesia akan menekan emisi karbon dan mengejar bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.

Ia menegaskan, akan segera melaporkan dan hasil pembahasan dan finalisasi draf tersebut bakal rampung pada akhir bulan ini.

"Setelah dibahas dengan Menteri ESDM, draf tersebut nantinya akan dikembalikan kepada PLN untuk diperbaiki sesuai arahan Menteri ESDM," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Tepis Isu Kenaikan Tarif Listrik, ESDM: TTL Kita Murah Dibandingkan Negara-Negara ASEAN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gelar Aksi di DPR, Partai Buruh Cs Tolak Omnibus Law hingga Minta Revisi UU KPK
Indonesia
Gelar Aksi di DPR, Partai Buruh Cs Tolak Omnibus Law hingga Minta Revisi UU KPK

Ribuan buruh dari Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1).

Pemprov DKI Persilakan Puskesmas Beri Minyak Goreng Warga Divaksin Booster
Indonesia
Pemprov DKI Persilakan Puskesmas Beri Minyak Goreng Warga Divaksin Booster

Pembagian minyak goreng ke warga yang ikuti vaksinasi booster bukan merupakan program pemerintah daerah secara keseluruhan dan tak menggunakan anggaran APBD.

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR
Indonesia
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Penjelasan Baleg DPR

“Putusan MK tidak membatalkan UU Cipta Kerja dan (majelis hakim MK) menyatakannya tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggat waktu revisi selama dua tahun," katanya.

Antusiasme Liburan Nataru Berdampak terhadap Kebangkitan Ekonomi Dalam Negeri
Indonesia
Antusiasme Liburan Nataru Berdampak terhadap Kebangkitan Ekonomi Dalam Negeri

Antusiasme masyarakat berlibur di masa Nataru berdampak positif terhadap kebangkitan ekonomi dalam negeri.

13 Kali Ditolak Pengadilan, Sekjen Demokrat Doakan Moeldoko Cs Diberi Hidayah
Indonesia
13 Kali Ditolak Pengadilan, Sekjen Demokrat Doakan Moeldoko Cs Diberi Hidayah

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menolak Gugatan atas dua Permohonan Banding yang diajukan Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko dan pendukungnya. Keputusan ini dianggap Partai Demokrat sebagai berkah di bulan Ramadhan. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyebut ini sebagai sebuah berkah yang datang di bulan Ramadan.

Pimpinan DPRD Tak Setuju DKI Tarik Rem Darurat, Pajak Drop
Indonesia
Pimpinan DPRD Tak Setuju DKI Tarik Rem Darurat, Pajak Drop

DPRD DKI Jakarta menganggap keputusan tarik rem darurat atau kembali ke pengetatan kegiatan masyarakat bukan solusi untuk menekan laju penyebaran kasus COVID-19.

Pemerintah Gelontorkan 23,6 Persen Dari APBN Buat Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan 23,6 Persen Dari APBN Buat Pemulihan Ekonomi

Output perekonomian Indonesia, juga sudah unggul dan melampaui level sebelum pandemi.

Max Sopacua Sebulan Bertarung Lawan Kanker di 2 RS, Istirahat Terakhir di Ciomas
Indonesia
Max Sopacua Sebulan Bertarung Lawan Kanker di 2 RS, Istirahat Terakhir di Ciomas

Max Sopaccua sempat dirawat di dua rumah sakit berbeda sembelum akhirnya meninggal.

Larang Mudik, Gibran Persingkat Libur Sekolah Akhir Tahun
Indonesia
Larang Mudik, Gibran Persingkat Libur Sekolah Akhir Tahun

Hasil surveilans pembelajaran tatap muka (PTM) di Solo, Jawa Tengah, masih menunjukkan penambahan angka kasus konfirmasi positif virus Corona atau COVID-19.

Anies Klaim 85 Persen Guru di Jakarta Telah Divaksin COVID-19
Indonesia
Anies Klaim 85 Persen Guru di Jakarta Telah Divaksin COVID-19

Sejauh ini sudah lebih dari 80 persen guru sekolah di Jakarta telah menerima vaksin.