Pemerintah Kuasai TMII, Plt Sekjen PSI: Buat Nambah Kas Negara Museum Penerangan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sepi dari aktivitas wisatawan, Jakarta, Selasa (13-10-2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung penuh keputusan pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah.

"Langkah Kemensetneg sangat tepat dan layak didukung. Aset-aset negara yang notabenenya milik rakyat memang sudah seharusnya dikelola untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat," kata Plt. Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (7/4)

Keputusan pengambilalihan itu dibuat lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Selama 44 tahun, Yayasan Harapan Kita yang didirikan oleh Ibu Tien Soeharto yang menguasai taman wisata berbasis budaya Indonesia seluas hampir 150 hektare.

Rujukannya adalah Keppres Nomor 51 Tahun 1977. Dea menjelaskan bahwa aset milik negara, seperti TMII, harus jadi sumber pemasukan yang optimal bagi negara, bukan semata untuk memperkaya pihak ketiga atau swasta.

Keong Emas di TMII. Foto: ANTARA

Upaya ini, menurut Dea, sangat relevan dengan program pemerintah yang sedang gencar mencari tambahan pemasukan negara untuk memulihkan ekonomi nasional. Pada gilirannya, lanjut dia, rakyat bisa merasakan manfaatnya secara langsung.

"Tidak elok jika aset milik negara dipakai oleh pihak swasta memperkaya diri, terlebih Indonesia masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Upaya Kemensetneg ini, kami yakin bisa mempercepat pemulihan kondisi ekonomi karena negara mendapat pemasukan alternatif," tuturnya.

PSI konsisten mendukung ambil alih aset-aset negara yang selama ini kurang terpantau. Pada bulan November 2020, PSI menyatakan sikap yang sama.

Kala itu, Koordinator Juru Bicara PSI Kokok Dirgantoro juga mendukung KPK dan Kemensetneg untuk menyelamatkan aset-aset negara senilai Rp571,5 triliun, termasuk mengambil lagi TMII yang selama berpuluh-puluh tahun dikelola Yayasan Harapan Kita.

"Kewajiban para penyewa harus beres. Tidak boleh kurang, apalagi macet. Jika terus bermasalah, lebih baik aset dikembalikan kepada Negara. Tak bisa bermain-main dalam persoalan ini. Aset-aset tersebut, secara esensial, merupakan pinjaman dari rakyat yang pada gilirannya harus bermanfaat untuk rakyat dalam bentuk pemasukan negara," ujar Kokok.

Dalam konferensi pers tentang "Perbaikan Tata Kelola Aset Milik Negara Taman Mini Indonesia Indah", Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII mengakhiri penguasaan Yayasan Harapan Kita terhadap TMII.

"Intinya, penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg, berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita," katanya.

Keputusan itu sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pratikno menyebut nilai aset TMII pada masa pandemi ini mencapai Rp20 triliun dan akan terus meningkat pascapandemi.

Selain itu, menurut Pratikno, Kemensetneg akan terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset milik negara, antara lain Taman Mini Indonesia Indah (TMII), agar dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan negara.

Pratikno juga mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk tim transisi sebagai pengelola pengganti dari Yayasan Harapan Kita. Tim ini terdiri atas berbagai kementerian dan lembaga serta pihak LSM. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Personel Humas Polri di Seluruh Indonesia Dapat Pelatihan Konten Kreatif
Indonesia
Personel Humas Polri di Seluruh Indonesia Dapat Pelatihan Konten Kreatif

Konten yang beredar di platform tersebut lebih mudah viral, dan dipercaya penggunanya

Walau tak Masuk Proglenas, DPR Tetap Dukung Usul Revisi UU ITE
Indonesia
Walau tak Masuk Proglenas, DPR Tetap Dukung Usul Revisi UU ITE

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menyatakan, seluruh anggota parlemen tetap mendukung usulan agar dilaksanakan revisi terhadap UU No 11 Tahun 2008 tersebut.

WHO: Dia Tidak Bosan dengan Kita, Jadi Tetap  Waspada!
Indonesia
WHO: Dia Tidak Bosan dengan Kita, Jadi Tetap Waspada!

Menurut data WHO, hampir setahun pandemi, lebih dari 1,2 juta orang meninggal.

New Normal, Pengembang Properti Diharapkan Bikin Terobosan
KPR
New Normal, Pengembang Properti Diharapkan Bikin Terobosan

Seluruh tahapan transaksi lainnya di bidang perumahan mulai dari permohonan, pencarian rumah, hingga akad kredit juga telah dalam bentuk digital.

Survei Alvara: Masyarakat Cemas Tertular COVID-19 Setelah New Normal
Indonesia
Survei Alvara: Masyarakat Cemas Tertular COVID-19 Setelah New Normal

Dilema itu terutama dirasakan pada masyarakat menengah ke bawah

DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh
Indonesia
DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh

Seluruh fraksi di panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja DPR RI bersama pemerintah sepakat

Usai Dirumahkan 5 Bulan, 700 Pegawai Garuda di PHK
Indonesia
Usai Dirumahkan 5 Bulan, 700 Pegawai Garuda di PHK

Sebanyak 700 karyawan PT Garuda Indonesia dilakukan pemutusan hubungan kerja. Mereka sebelumnya sudah dirumahkan selama 5 bulan.

BI Kantor Jatim Tiadakan Kas Keliling Untuk Penukaran Uang Lebaran
Indonesia
BI Kantor Jatim Tiadakan Kas Keliling Untuk Penukaran Uang Lebaran

Untuk penukaran uang kali ini layanan kas keliling ditiadakan. Sebab masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Masyarakat disarankan untuk tukar uang melalui perbankan.

BI Siap Edarkan Uang Rp152 Triliun di Lebaran 2021
Indonesia
BI Siap Edarkan Uang Rp152 Triliun di Lebaran 2021

Tren uang baru Lebaran masih dibutuhkan walaupun animonya tidak sebesar kondisi normal.

Kunjungi Kawasan Pertanian Karanganyar, Mentan Gaungkan Gerakan Padat Karya
Indonesia
Kunjungi Kawasan Pertanian Karanganyar, Mentan Gaungkan Gerakan Padat Karya

Kementerian Pertanian (Kementan) gencarkan Gerakan Padat Karya di kawasan integrated farming berbasis korporasi di Desa Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.