Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Berikan Kepastian Hukum Demo Buruh. (MP/ Rizky Fitrianto).

MerahPutih.com - Undang-Undang Cipta Kerja menuai polemik publik. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun, menggelar konferensi pers untuk menjawab semua polemik yang berkembang di masyarakat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi solusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. UU ini, memberikan perlindungan pada UMKM dan koperasi serta meningkatkan perlindungan para pekerja dan buruh.

Airlangga menegaskan, tujuan dari dibentuknya UU Cipta Kerja (Ciptaker) adalah untuk menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Bisa Jadi Bumerang Ekonomi Indonesia

Ketersediaan lapangan pekerjaan, tegas ia, merupakan tantangan untuk mencapai target Indonesia yang saat ini telah berada pada golongan upper middle income country untuk lolos dari middle income trap.

Ia mengatakan, bonus demografidimiliki Indonesia beserta efektivitas UU Ciptaker dalam menciptakan lapangan pekerjaan, diyakininya akan menjadi golden moment dalam meraih target tersebut.

Saat ini, Indonesia mempunyai 2,92 juta anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan, sementara 87 persen pekerja berpendidikan menengah ke bawah dan 39 persen pekerja berpendidikan sekolah dasar.

“Golden moment ini tidak kita kesampingkan karena ini adalah momentum bagi Indonesia apalagi sekarang kita sudah masuk ke dalam upper middle income country,” katanya.

UU Ciptaker yang disusun oleh pemerintah dan DPR RI, tegas Airlangga, sepenuhnya berdasarkan kepentingan rakyat karena dapat memberikan kepastian hukum terhadap penciptaan lapangan pekerjaan maupun dalam bekerja. (Pon).

Baca Juga:

Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas, MPR: Jangan Hanya Pertimbangkan Korporasi Besar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penjelasan Pemerintah soal Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen di Program Tapera
Indonesia
Penjelasan Pemerintah soal Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen di Program Tapera

Melalui payung hukum ini, gaji dari seluruh pekerja, baik PNS, BUMN maupun swasta akan dipotong.

Begini Pakaian Petugas Kesehatan 'Sambut' WNI dari Wuhan
Indonesia
Begini Pakaian Petugas Kesehatan 'Sambut' WNI dari Wuhan

3 pesawat TNI sudah bersiaga untuk membawa seluruh WNI dari Wuhan ke Natuna

Pelibatan TNI-Polri Dibutuhkan Agar Penerapan 'New Normal' Optimal
Indonesia
Pelibatan TNI-Polri Dibutuhkan Agar Penerapan 'New Normal' Optimal

menurut dia, kedisiplinan dan ketertiban masyarakat adalah kunci keberhasilan penanganan COVID-19.

Fraksi Golkar Nilai Rem Darurat Anis Bukan Langkah Tepat
Indonesia
Fraksi Golkar Nilai Rem Darurat Anis Bukan Langkah Tepat

Keputusan Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat dan kembali ke masa PSBB total bukan langkah tepat menekan laju kasus corona di ibu kota.

 Pesan Kamis Putih, Kardinal Ajak Umat Selalu Mengasihi dan Bersyukur
Indonesia
Pesan Kamis Putih, Kardinal Ajak Umat Selalu Mengasihi dan Bersyukur

"Upacara bukan yang terpenting tapi melaksanakam pesan oleh upacara itu. Melakukan apa yang dilakukan Yesus yakni mengasihi sampai akhir. Mengasihi sehabis habisnya," terang Suharyo.

 Kreatif, Warga Yogyakarta Pasang Gapura Disinfektan Otomatis
Indonesia
Kreatif, Warga Yogyakarta Pasang Gapura Disinfektan Otomatis

Warga membuat gapura sederhana dijalan masuk dalam dusun. Gapura ini berisi alat disinfektan yang memiliki sensor pada gerak manusia.

Kementerian BUMN Gelontorkan Rp341 Miliar untuk Donasi Penanganan COVID-19
Indonesia
Kementerian BUMN Gelontorkan Rp341 Miliar untuk Donasi Penanganan COVID-19

Kementerian BUMN menyebutkan telah menyalurkan donasi sebesar Rp341 miliar per 31 Agustus 2020 untuk penanganan COVID-19 di Indonesia.

Gantikan Risma-Whisnu, PDIP Akhirnya Usung Ery Cahyadi-Armuji di Pilwalkot Surabaya
Indonesia
Gantikan Risma-Whisnu, PDIP Akhirnya Usung Ery Cahyadi-Armuji di Pilwalkot Surabaya

Ery Cahyad -Armuji menggantikan pasangan Tri Rismaharini - Whisnu Sakti Buana yang sudah hampir 10 tahun memajukan Surabaya.

Warga Bisa Gunakan Masker Kain Cegah Antisipasi COVID-19, Asal...
Indonesia
Warga Bisa Gunakan Masker Kain Cegah Antisipasi COVID-19, Asal...

penggunaan masker kain kurang efektif mencegah penularan virus corona penyebab COVID-19 dan hanya bisa digunakan sebagai pilihan terakhir.

Polemik Surat Izin Dewas Upaya PDIP Kambing Hitamkan Penyidik KPK
Indonesia
Polemik Surat Izin Dewas Upaya PDIP Kambing Hitamkan Penyidik KPK

Karena pasal 34 ayat (1) KUHAP membolehkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak.