Pemerintah Klaim Tidak akan Revisi UU Pemilu Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam/pri.

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan, tidak akan akan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) meski telah ada pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Tidak akan ada revisi Undang-Undang Pemilu," kata Mahfud di istana wakil presiden Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) Bakal Daftar Peserta Pemilu ke KPU Secara Bersamaan

Mahfud menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat tentang Papua yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Nggak ya, nggak akan ada agenda revisi Undang-Undang Pemilu," tegas Mahfud lagi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan pembentukan DOB baru di Papua memiliki konsekuensi terhadap pemilu 2024 sehingga perlu ada revisi UU Pemilu paling lambat akhir 2022 karena pada Februari 2023, KPU sudah mulai menetapkan daerah pemilihan.

Hasyim menyebut, ketika ada pemekaran, maka terjadi penambahan daerah pemilihan (dapil) termasuk perubahan dapil pada provinsi induk. Karena itu, adanya DOB mengubah alokasi kursi DPR.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur jumlah anggota DPR sebanyak 575 orang. Sedangkan untuk setiap provinsi disebutkan minimal memiliki wakilnya di DPR sebanyak tiga kursi. Artinya, pembentukan tiga DOB Papua memiliki konsekuensi dalam penambahan kursi DPR, DPD, dan DPRD Provinsi.

Baca Juga:

Hadapi Pemilu, BNPT Gelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional

Pada 30 Juni 2022, DPR dan pemerintah telah menyepakati tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua.

Pemekaran provinsi di Papua tersebut menurut pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua terutama Pasal 76 yang terdiri dari lima ayat, bahwa pemekaran harus memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, dan kemampuan ekonomi.

Ketiga provinsi tersebut adalah provinsi Papua Selatan akan diberi nama Anim Ha dengan ibu kota Merauke dan lingkup wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, serta Kabupaten Boven Digoel Kemudian.

Provinsi Papua Tengah bakal dinamakan Meepago dengan ibu kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deyiai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Puncak.

Sementara provinsi Papua Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan ibu kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, serta Kabupaten Yalimo. (*)

Baca Juga:

Bawaslu Terus Awasi Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Merapi Belasan Kali Luncurkan Guguran Lava Pijar
Indonesia
Merapi Belasan Kali Luncurkan Guguran Lava Pijar

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.

Polri Beri Pendampingan Psikolog kepada Istri Irjen Ferdy Sambo dan Bharada E
Indonesia
Polri Beri Pendampingan Psikolog kepada Istri Irjen Ferdy Sambo dan Bharada E

Pihak kepolisian melalui Rumah Sakit Polri Keramat Jati mengirimkan tim psikolog untuk orang-orang yang ada di kediaman Ferdy Sambo saat baku tembak antarpolisi terjadi.

Bareskrim Tahan Adam Deni
Indonesia
Bareskrim Tahan Adam Deni

“Sore ini saudara AD dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim untuk masa waktu 20 hari ke depan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu.

Kubu Azis Syamsuddin Keberatan atas Tiga Saksi yang Dihadirkan Jaksa KPK
Indonesia
Kubu Azis Syamsuddin Keberatan atas Tiga Saksi yang Dihadirkan Jaksa KPK

Tim kuasa hukum terdakwa Azis Syamsuddin menyatakan keberatan atas tiga saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Prabowo Bicara soal Peluang Jokowi jadi Cawapresnya di Pilpres 2024
Indonesia
Prabowo Bicara soal Peluang Jokowi jadi Cawapresnya di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto buka suara soal kemungkinan Presiden Jokowi menjadi cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang.

Polri Rencanakan Ubah Lagi Warna Seragam Satpam
Indonesia
Polri Rencanakan Ubah Lagi Warna Seragam Satpam

"Masih dalam proses pengkajian warna baju cokelat muda akan berubah menjadi warna krem," kata Ramadhan di Jakarta, Rabu (12/1).

PPKM Level 3, Satpol PP Solo Berlakukan Jam Malam
Indonesia
PPKM Level 3, Satpol PP Solo Berlakukan Jam Malam

Menindaklanjuti kebijakan itu, Satpol PP Solo akan memberlakukan jam malam sebagaimana pernah diterapkan pada saat PPKM Darurat.

Upaya Kapolri Bentuk Polri Humanis Tak Hanya Berhenti di Fit and Proper Tes
Indonesia
Upaya Kapolri Bentuk Polri Humanis Tak Hanya Berhenti di Fit and Proper Tes

Apalagi tradisi zaman dulu-dulu itu cenderung ada sifat self defense

Siswa dan Mahasiswa yang Kembali Belajar di Yogyakarta Wajib Karantina
Indonesia
Siswa dan Mahasiswa yang Kembali Belajar di Yogyakarta Wajib Karantina

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mewajibkan seluruh mahasiswa, siswa dan civitas akademika melakukan karantina mandiri selama tiga hari.

Para Menteri Hadiri Akad Nikah Ketua MK dan Adik Jokowi
Indonesia
Para Menteri Hadiri Akad Nikah Ketua MK dan Adik Jokowi

Polisi melakukan buka tutup ruas Jalan Letjen Suprapto, Sumber, Banjarsari, Solo, yang menuju tempat acara atau resepsi sejak pukul 07.30 WIB.