Pemerintah Keluarkan Aturan Pembatasan Berkumpul Selama Nataru Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta, Senin (15/11/2021). (ANTARA/Agatha Olivia)

Merahputih.com - Guna mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan berkumpul selama Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kegiatan-kegiatan berkumpul untuk berbagai kegiatan maksimal 50 orang. Tidak dirinci kegiatan apa saja yang dibatasi jumlahnya hingga maksimal 50 orang.

Kebijakan itu akan diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang akan dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian dalam waktu dekat.

Baca Juga:

Kepulauan Riau Turun ke PPKM Level Satu

“Jadi seluruh kegiatan pada saat Nataru nanti dibatasi maksimal 50 dan Mendagri akan mengeluarkan inmendagri khusus. Untuk Nataru itu akan mengikuti kepada level yang disesuaikan dengan WHO,” ujar Ketua Umum Golkar ini, Senin (6/12).

Dalam inmendagri itu akan secara rinci mengatur aturan kegiatan di mal/pusat perbelanjaan dan restoran maksimal serta berbagai kegiatan lainnya sebesar 75 persen atau dimaksimalkan jumlahnya 50 orang.

“Terkait Nataru akan dibuatkan inmendagri yang lebih pada pengaturan Nataru terkait dengan kegiatan-kegiatan, apakah itu dining, mall, kegiatan indoor dan outdoor serta keseluruhannya akan dirinci dalam regulasi inmendagri tersebut,” jelas Airlangga.

Selain pembatasan kegiatan, lanjut Airlangga, selama Nataru pemerintah juga akan membatasi kegiatan travelling yang akan dilakukan masyarakat. Bagi masyarakat yang belum divaksin tidak boleh melakukan travelling atau perjalanan.

“Yang travelling itu, mereka yang sudah divaksin. Artinya yang tidak divaksin atau belum divaksin, tidak melakukan travelling,” tegas Airlangga.

Baca Juga:

PPKM Menurun, Pemkot Surabaya Gelar Level 1 Celebration

Airlangga mengungkapkan sebanyak 45 negara sudah mengkonfirmasi adanya varian Omicron di negara mereka. Kondisi ini pun kata dia perlu menjadi perhatian serius dan kewaspadaan bagi Indonesia.

Untuk itu pemerintah terus melakukan akselerasi program vaksinasi yang makin dipercepat, selain itu pembatasan kegiatan masyarakat akan lebih ditingkatkan.

Selain itu bagi warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia harus diwajibkan melakukan karantina selama 10 hari dari sebelumnya 7 hari.

Di dalam aturan baru yang bakal dikeluarkan dalam bentuk Inmendagri nanti pelaku perjalanan internasional diminta juga untuk melakukan tes ulang PCR pada hari pertama karantina dan H-1 sebelum karantina selesai.

Baca Juga:

Turun Level PPKM, Angka Pengguna KRL Yogyakarta-Solo Akhir Pekan Melesat

Khusus bagi WNA dengan riwayat perjalanan 14 hari terakhir dari 11 negara terkonfirmasi COVID-19 varian Omicron tidak akan diperkenankan masuk ke Indonesia.

Sementara bagi WNI yang memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara itu tetap wajib menjalani karantina 14 hari. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot
Indonesia
Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot

Pencopotan tersebut buntut dari hadirnya Havid dalam acara halal bihalal yang diadakan PAC PDIP Sukoharjo pada Rabu (19/5)

Pengamat Sebut Apa yang Dilakukan Dinar Candy Bukan Kejahatan Serius
Indonesia
Pengamat Sebut Apa yang Dilakukan Dinar Candy Bukan Kejahatan Serius

Penegakan hukum yang kaku terhadap peristiwa ini, justru merugikan Polri itu sendiri

Fraksi PAN Dukung Jakarta Lockdown Akhir Pekan
Indonesia
Fraksi PAN Dukung Jakarta Lockdown Akhir Pekan

Belajar dari PPKM, Lukmanul meminta agar lockdown akhir pekan disertai dengan penegakan hukum yang lebih tegas.

Perkembangan Baru Kasus COVID-19 di Kota Gudeg
Indonesia
Perkembangan Baru Kasus COVID-19 di Kota Gudeg

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat total angka akumulasi kematian sejak awal pandemi sampai Minggu (17/10) sebanyak 5.232 kasus.

Dianggap Pengkhianat Demokrat, Jhoni Allen Marbun Didepak dari Anggota DPR
Indonesia
Dianggap Pengkhianat Demokrat, Jhoni Allen Marbun Didepak dari Anggota DPR

Partai Demokrat memecat secara tidak hormat terhadap 7 kader yang berkhianat kepada partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

10,2 Juta Orang Telah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
10,2 Juta Orang Telah Disuntik Vaksin COVID-19

Jumlah kasus positif COVID-19 hingga Senin (12/4), bertambah sebanyak 4.829 kasus dari sebelumnya 1.566.995 kini naik menjadi sebanyak 1.571.824 kasus.

Survei SMRC: Kinerja Kejaksaan Dinilai Buruk Dari Penegakan Hukum Sampai Rekrutmen
Indonesia
Survei SMRC: Kinerja Kejaksaan Dinilai Buruk Dari Penegakan Hukum Sampai Rekrutmen

Terkait proses rekrutmen, mayoritas, 58 persen tidak yakin proses seleksi CPNS di lembaga kejaksaan telah berjalan dengan adil tanpa kecurangan. Yang yakin 30 persen, dan ada 12 persen yang tidak dapat menjawab.

27 Perusahaan Pelat Merah Teken Kerja Sama dengan KPK
Indonesia
27 Perusahaan Pelat Merah Teken Kerja Sama dengan KPK

KPK dan 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).

Penjelasan Kompolnas soal Pam Swakarsa Versi Komjen Listyo
Indonesia
Penjelasan Kompolnas soal Pam Swakarsa Versi Komjen Listyo

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), meminta publik tidak salah menafsirkan rencana calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menghidupkan Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa.

Vaksinasi di Klaster PON Papua Capai 49 Persen
Indonesia
Vaksinasi di Klaster PON Papua Capai 49 Persen

Adanya kenaikan jumlah suntikan vaksin pada lima daerah tersebut dibandingkan dengan 31 Agustus dengan kenaikan jumlah suntikan vaksin terbanyak berada di Kota Jayapura.