Pemerintah Keliru Terapkan Kebijakan Investasi dengan Abaikan Kesehjateraan Pekerja KSPI gelar unjuk rasa didepan Gedung DPR (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendatangi DPR untuk menyampaikan penolakannya terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Mereka memblokir satu jalan dari arah Senayan menuju Slipi dan membuat arus lalu lintas macet total.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, kaum buruh dipastikan akan melakukan perlawanan jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan kaum buruh justru yang dikorbankan.

Baca Juga

Omnibus Law Dianggap Bikin Gaduh Pekerja

Said Iqbal khawatir, keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan kaum buruh.

Hal ini jika dalam praktiknya nanti, omnibus law menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

“Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja menjadi hambatan investasi,” kata Said Iqbal, Senin (20/1).

Menurut World Economic Forum, kata Said Iqbal, dua hambatan utama investor enggan datang ke Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. “Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan,” tegasnya.

Menurut dia masuknya investasi asing disertai dengan pemberian berbagai insentif adalah strategi pemerintah Jokowi di periode pertama. Ini terlihat dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi hingga terbitnya PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah.

“Hasilnya, kebijakan tersebut dinilai gagal menggaet investasi sesuai target. Pertanyaannya mengapa strategi yang gagal tersebut akan diulangi kembali?," tanya Said.

Presiden KSPI Said Iqbal (MP/Kanugraha)

“Kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan masyarakat. Selain itu juga berdampak pada stagnannya angka konsumsi rumah tangga,” lanjutnya.

Daya beli yang menurun, juga terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi. Seperti kenaikan BBM, listrik, gas, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga

Omnibus Law Dianggap Bentuk Ketidakpedulian Pemerintah Terhadap Pekerja

“Upah yang dibatasi dan pencabutan subsidi membuat turunnya daya beli buruh formal dan informal (130 Juta jiwa). Sehingga kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa menyerap atau membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun terhambat,” imbuhnya.

Namun jika kondisi daya beli masyarakat mengalami peningkatan, ia yakin nasib kaum buruh akan sejahtera dan juga berdampak baik bagi perekonomian Indonesia.

“Kalau daya beli meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Dan ketika konsumsi meningkat, maka hal itu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi,” kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bentrok Pecah! Kursi Hingga Botol Air Mineral 'Melayang' di Kongres PAN
Indonesia
Gunung Merapi Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik 6 Ribu Meter dari Puncak
Indonesia
Gunung Merapi Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik 6 Ribu Meter dari Puncak

Selain itu, guguran awan panas mengalir ke arah hulu Kali Gendol dengan jarak maksimum 2 kilometer

Legislator PPP Kutip Surat Al Maidah Jadi Dasar RUU Larangan Minuman Beralkohol
Indonesia
Legislator PPP Kutip Surat Al Maidah Jadi Dasar RUU Larangan Minuman Beralkohol

RUU ini bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol

 Kejar Pelaku Pencurian, Polisi Malah Salah Tembak Driver Ojol
Indonesia
Kejar Pelaku Pencurian, Polisi Malah Salah Tembak Driver Ojol

"Pelaku nekat dengan beusaha menabrak polisi dengan mobil. Petugas menembak pelaku dan peluru justru menyasar ke driver ojol yang tertembak tangan kanan dan dibawa ke rumah sakit," papar dia.

Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal Polisi Ribuan Dollar
Indonesia
Djoko Tjandra Didakwa Suap 2 Jenderal Polisi Ribuan Dollar

Dua jenderal Polri yang menerima suap itu yakni, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

Anies Dikritik Konyol Batasi Operasional Transjakarta dan MRT, Tanpa Kesiapan
Indonesia
Anies Dikritik Konyol Batasi Operasional Transjakarta dan MRT, Tanpa Kesiapan

Pengurangan layanan transportasi publik ini jadi membingungkan masyarakat

 Salah Satu Kontraktor Pasrah Pengerjaan Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan
Indonesia
Salah Satu Kontraktor Pasrah Pengerjaan Proyek Revitalisasi Monas Dihentikan

Muhidin pun belum mengetahui sampai kapan proyek revitalisasi lokasi bersejarah itu akan dihentikan dan hanya bisa menunggu keputusan dari Pemprov DKI.

Polisi Pukul Massa Demo UU Ciptaker ke Kebon Sirih
Indonesia
Polisi Pukul Massa Demo UU Ciptaker ke Kebon Sirih

Massa langsung berhamburan lari menuju Medan Merdeka selatan ke Arah Balai Kota sebagian lagi tunggang langgang lari menuju ke Jalan Kebon Sirih.

Pemerintah Siapkan PP Karantina Wilayah, DPR: Seharunya Antisipasi Dampak Tidak Baik
Indonesia
Pemerintah Siapkan PP Karantina Wilayah, DPR: Seharunya Antisipasi Dampak Tidak Baik

Perlu juga diatur bagaimana proses pembelajaran di sekolahan dan perkuliahan

Kemendagri Diminta Kumpulkan Para Petahana yang Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
Kemendagri Diminta Kumpulkan Para Petahana yang Langgar Protokol Kesehatan

Langkah itu agar Pilkada 2020 dapat berjalan dengan lancar