Pemerintah Janjikan Layanan Keuangan Formal di Daerah Tertinggal Ilustrasi layanan bank. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pesiden Joko Widodo menetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Airangga mengatakan, sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif ialah semua segmen masyarakat dengan fokus masyarakat berpendapatan rendah, dan masyarakat lintas kelompok serta pelaku UMKM.

Baca Juga:

PHRI Anggap Kebijakan Karantina Nataru Bikin Wisatawan Takut ke Solo

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, upaya peningkatan tingkat inklusi keuangan juga penting agar masyarakat benar-benar mendapatkan akses langsung ke produk dan jasa keuangan sehingga dapat dipastikan menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah secara tepat.

"Penyaluran langsung bantuan sosial tunai ke rekening bank penerima, misalnya, membuat manfaat dari realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional dapat segera dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku usaha mikro dan kecil," ujarnya dalam keteranganya, Minggu (13/12).

Sementara terhadap masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar, Perpres baru SNKI juga akan mewadahi sinergi kebijakan keuangan inklusif antarpemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal secara merata.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara).

“Melalui Pepres SNKI yang baru, akan mendorong penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan keuangan inklusif,” ujar Airlangga.

Pemerintah mencanangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada 2016. Tiga tahun berselang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 76,19 persen, melampaui target yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif sebesar 75 persen.

"Artinya, saat ini sekurang-kurangnya 76,19 persen dari seluruh penduduk dewasa di Indonesia telah menggunakan layanan keuangan formal," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Pemkot Bogor Larang Warga Rayakan Tahun Baru

Penulis : Asropih Asropih
Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengacara Terdakwa Kasus Jiwasraya Sebut Dakwaan Jaksa Cacat
Indonesia
Pengacara Terdakwa Kasus Jiwasraya Sebut Dakwaan Jaksa Cacat

Perbuatan yang dituduhkan tim jaksa merupakan domain atau ranah pasar modal bukan tindak pidana korupsi.

Dua Cara Pemerintah Bereskan Gejolak Partai Demokrat
Indonesia
Dua Cara Pemerintah Bereskan Gejolak Partai Demokrat

Pemerintah tidak bisa membubarkan KLB lantaran ada UU yang mengatur

Komnas HAM Dapatkan Barang Bukti di Jalan Tol untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Dapatkan Barang Bukti di Jalan Tol untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Sayangnya, Anam belum bisa membeberkan barang bukti yang dimaksud

Sekjen MUI Setuju Usul Fadli Zon Provinsi Sumbar Ganti Nama Minangkabau
Indonesia
Sekjen MUI Setuju Usul Fadli Zon Provinsi Sumbar Ganti Nama Minangkabau

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengusulkan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Minangkabau.

DKI Sudah Salurkan Ratusan Ribu Dosis Vaksin COVID-19 ke Warga
Indonesia
DKI Sudah Salurkan Ratusan Ribu Dosis Vaksin COVID-19 ke Warga

Kemudian kapasitas penyuntikan yang dipunya Pemprov DKI sudah mencapai 19.741 orang per hari

Amien Rais Temui Jokowi di Istana, Kuasa Hukum Rizieq: Nyalinya Masih Besar
Indonesia
Amien Rais Temui Jokowi di Istana, Kuasa Hukum Rizieq: Nyalinya Masih Besar

Aziz Yanuar pun bersyukur dengan adanya pertemuan antara Amien Rais dengan Jokowi

UU Cipta Kerja Diprotes, Menaker Ajak Buruh Susun Aturan Turunan
Indonesia
UU Cipta Kerja Diprotes, Menaker Ajak Buruh Susun Aturan Turunan

Penyusunan undang-undang, semestinya tunduk pada kaidah dan cara yang mengacu pada peraturan hukum yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan visioner.