Pemerintah Janji Beli Produk UMKM Sampai Rp 400 Triliun Produk UMKM.(Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah pusat dan daerah bakal mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama hasil dari UKM/IKM/Artisan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri. Target pembelian produk dalam negeri oleh pemerintah adalah sebesar Rp 400 triliun melalui e-katalog dan toko daring pada 2022.

"Kita ingin yang dibelanjakan dalam e-katalog semua barang-barang dalam negeri sehingga berdampak untuk menciptakan lapangan kerja, teknologi, dan peningkatan ekonomi masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (16/2).

Baca Juga:

Mayoritas Pelaku UMKM Perempuan Terjerat Utang

Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) itu menuturkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah bersifat wajib dan telah diatur dalam UU 3/2014 tentang Perindustrian, PP Nomor 29/2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan Perpres Nomor 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kewajiban pemerintah untuk memberdayakan UMKM diatur dalam PP Nomor 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

"Sebenarnya aturan-aturan itu sudah ada semua, tinggal kita yang harus tegas untuk melaksanakannya," imbuhnya.

Luhut menegaskan, kewajiban pemerintah membeli produk dalam negeri itu dilakukan guna mengurangi impor. Namun, ia tidak menutup kemungkinan impor untuk kondisi pengecualian.

"Belanja pemerintah wajib untuk produk dalam negeri, termasuk belanja barang dan jasa, namun jika ada impor maka hal tersebut adalah pengecualian, serta kementerian/lembaga yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor tersebut hingga 2023," tegasnya.

Luhut mengoordinasikan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian PAN-RB, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar menyusun peta jalan (roadmap) perbaikan ekosistem pengadaan barang/jasa.

Hal itu dilakukan agar target pembelian produk dalam negeri sebesar Rp 400 triliun melalui e-Katalog dan toko daring oleh pemerintah pusat dan daerah pada 2022 tercapai.

Ia juga meminta kementerian/lembaga tersebut untuk menyusun skema auto-freezing bagi produk-produk impor. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri agar mempercepat pembentukan Tim P3DN/BBI pada seluruh pemda untuk memastikan belanja produk/jasa dalam negeri sebesar minimal Rp 200 triliun.

MenkoMaritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Antara)
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Antara)

Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ini, meminta Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan LKPP menyusun aturan insentif dan disinsentif untuk produk dalam negeri dan mengurangi pembelian produk-produk impor.

Sementara itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung, Polri, dan LKPP diminta untuk menyusun mekanisme pengawasan bagi belanja produk dalam negeri.

Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perindustri, Kementerian Dalam Negeri dan LKPP diminta melakukan integrasi data untuk memudahkan pemantauan mulai dari perencanaan hingga pembelian produk dalam negeri.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono memaparkan, jika seluruh anggaran belanja pemerintah dibelanjakan untuk produk dalam negeri dan tidak membeli produk impor maka berpotensi meningkatkan ekonomi nasional sebesar 3,79 persen.

"Jika belanja pemerintah pusat dan daerah dapat dialokasikan sebesar 40 persen hingga 50 persen saja pada produk dalam negeri dan UMKM maka akan dapat meningkatkan lebih dari 1,5 persen ekonomi nasional pada tahun 2022," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Menkominfo Ajak UMKM Bangkit di Tengah Digitalisasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PTM di DKI Penuhi Syarat, Wagub: Kami Masih Dapat Mengatasi
Indonesia
PTM di DKI Penuhi Syarat, Wagub: Kami Masih Dapat Mengatasi

Tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, patuh, disiplin, dan penuh tanggung jawab

Kunjungan Wisata ke Kepulauan Seribu Kembali Dibuka
Indonesia
Kunjungan Wisata ke Kepulauan Seribu Kembali Dibuka

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta memutuskan pembukaan kembali kunjungan wisata.

[HOAKS atau FAKTA]: Malaysia Jual Pulau demi Lunasi Utang ke Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Malaysia Jual Pulau demi Lunasi Utang ke Indonesia

Beredar sebuah video pada media sosial Facebook disertai dengan narasi Malaysia akan menjual pulau demi melunasi utang ke Indonesia.

Pemkot Bogor Tetapkan PTM Hanya 50 Persen
Indonesia
Pemkot Bogor Tetapkan PTM Hanya 50 Persen

"Kami tidak ingin gegabah meskipun kriterianya memang memadai. Kita tidak tahu seperti apa penyebaran Omicorn, apalagi di sekolah," ungkap Hanafi.

Ungkapkan Duka Cita, Jokowi Sebut Elizabeth Ratu yang Dicintai dan Dikagumi
Indonesia
Ungkapkan Duka Cita, Jokowi Sebut Elizabeth Ratu yang Dicintai dan Dikagumi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan duka cita mendalam atas wafatnya Ratu Elizabeth II.

Satgas BLBI Sita Aset Tanah 340 Hektar Milik Obligor Agus Anwar di Bogor
Indonesia
Satgas BLBI Sita Aset Tanah 340 Hektar Milik Obligor Agus Anwar di Bogor

Proses pelaksanaan APU terhadap Agus Anwar telah dilakukan pada masa pengelolaan oleh BPPN maupun proses oleh pemerintah dengan penerbitan Surat Paksa sesuai Surat Paksa Nomor SP-71/PUPNC.10/2009 tanggal 18 Februari 2009.

Gibran Positif COVID-19, Istri dan Kedua Anaknya dalam Keadaan Sehat
Indonesia
Gibran Positif COVID-19, Istri dan Kedua Anaknya dalam Keadaan Sehat

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengumumkan terpapar COVID-19 pada Minggu (6/3) malam.

Pertemuan SBY-JK Upaya Jodohkan Anies-AHY di Pilpres 2024
Indonesia
Pertemuan SBY-JK Upaya Jodohkan Anies-AHY di Pilpres 2024

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, SBY-JK ingin menjadi mentor sekaligus king maker pada Pilpres 2024.

Tiga Usulan KPK dalam Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi Global
Indonesia
Tiga Usulan KPK dalam Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi Global

CoSP membahas sejumlah isu kunci di antaranya mengenai tinjauan pelaksanaan konvensi, pemulihan aset, kerja sama internasional, pencegahan, serta bantuan teknis dalam upaya pemberantasan korupsi.

 DPR Rancang Aturan Yang Adil Antara Daerah Kaya dan Miskin
Indonesia
DPR Rancang Aturan Yang Adil Antara Daerah Kaya dan Miskin

Dalam APBN 2022, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), jumlahnya mencapai Rp 769,61 triliun, terdiri atas transfer ke daerah sebesar Rp 701,61 triliun dan dana desa sebesar Rp 68,00 triliun.