Pemerintah Jangan Jadikan Alasan Pandemi Corona untuk Tunda Pilkada Serentak Pengamat komunikasi politik Universitas Telkom Bandung Dedi Kurnia Syah (Foto: Ist)

MerahPutih.Com - Sebaran Covid-19 belum menunjukkan tren menurun, hal itu pula yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak di bulan Desember 2020.

Bahkan sebelum ada putusan penundaan KPU RI telah lebih dulu menangguhkan beberapa tahapan Pilkada yang rencananya dilaksanakan pada September 2020.

Baca Juga:

Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, meskipun pandemi belum berakhir pemerintah harus tetap melaksanakan Pilkada di tahun 2020.

Ia menyebut penundaan selama 3 bulan cukup untuk menyiapkan Pilkada di tengah wabah.

Ilustrasi pilkada serentak 2020
Ilustrasi pilkada. (ANTARA/Foto: antaranews.dok). (ANTARA/Foto: istimewa)

Pemerintah sebaiknya memastikan pelaksanaan Pilkada tetap di gelar pada Desember, karena akan berimbas pada proses regenerasi politik dan pembangunan daerah.

"KPU seharusnya tidak menjadikan wabah sebagai alasan untuk menunda kembali, kecuali mereka memang gagal menyiapkan keperluan pelaksanaan," kata Dedi dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Pengajar komunikasi politik Universitas Telkom ini menilai, KPU RI semestinya memiliki skema alternatif untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020.

"Alternatif itu bisa berupa tatalaksana di masa pandemi agar tetap berjalan, bagaimanapun Pilkada bukan menentukan pemimpin administratif, melainkan pemimpin politik yang punya dampak pada pengambilan kebijakan penting bagi pembangunan," tambahnya.

Menurutnya, proses Pilkada dapat dilaksanakan dalam masa pandemi, meskipun dalam tahapan ada yang perlu dievaluasi.

"Evaluasi terutama soal penghapusan agenda kampanye terbuka, sementara proses pemilihan sangat mungkin dilaksanakan tanpa ada kerumunan massa," jelas Dedi.

Dalam analisanya, menunda Pilkada terlalu lama beresiko pada politik anggaran.

"Bisa saja jika negara harus menambah biaya dalam jumlah banyak," terang Dedi.

Baca Juga:

Bakal Gelar Pilkada Serentak pada Desember, Pemerintah Dianggap Terlalu Gegabah

Ia meyakini, jika Pilkada terus diundur, maka anggaran bakal bermasalah. Sebab, apa yang sudah disiapkan pada tahun ini, bisa jadi terpakai begitu saja tanpa hasil karena Pilkada ditunda. Sementara kondisi negara sedang berhemat luar biasa.

"Masalah lainnya, proses regenarasi figur calon kepala daerah bakal terhambat," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Tito Setujui Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jabar Direncanakan Dapat 15 Juta Vaksin COVID-19 di Januari 2021
Indonesia
Jabar Direncanakan Dapat 15 Juta Vaksin COVID-19 di Januari 2021

Dalam pelaksanaannya nanti, 15 juta vaksin tersebut tidak akan langsung dihabiskan untuk vaksinasi masal.

KPK Lelang Barang Rampasan 4 Terpidana Korupsi: Ipod hingga MacBook Pro
Indonesia
KPK Lelang Barang Rampasan 4 Terpidana Korupsi: Ipod hingga MacBook Pro

pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Kamis (19/3) dengan batas akhir penawaran hingga pukul 15.00 WIB.

BMKG Jelaskan Penyebab Terjadinya Cuaca Ekstrem di Indonesia
Indonesia
BMKG Jelaskan Penyebab Terjadinya Cuaca Ekstrem di Indonesia

Rita memaparkan, ada beberapa fenomena alam yang terjadi bersamaan dan memicu terjadinya cuaca ekstrem ini.

Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Vaksin Merah Putih
Indonesia
Pemerintah Bentuk Tim Akselerasi Vaksin Merah Putih

“Kebutuhan cukup besar. Ada sekitar 187 juta orang yang perlu divaksin,” kata Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

Jokowi Pantau Posko COVID Jateng dan Kawasan Industri Batang
Indonesia
Jokowi Pantau Posko COVID Jateng dan Kawasan Industri Batang

Jateng mencatatkan kasus positif COVID-19 sebanyak 3.680 kasus hingga 29 Juni 2020. Sebanyak 1.109 di antaranya dinyatakan sembuh dan 150 lainnya meninggal dunia.

Sidak PSBB di Perbatasan, Pangdam Jaya Temukan Bekasi-Tangerang Belum WFH
Indonesia
DPRD Panggil Jakpro dan MRT Terkait Pembelian Lahan Ancol Barat Rp1,5 Triliun
Indonesia
DPRD Panggil Jakpro dan MRT Terkait Pembelian Lahan Ancol Barat Rp1,5 Triliun

Lahan Ancol Barat tersebut sebetulnya milik PT Jakpro yang selanjutnya dijual kepada PT Asahimas Flat Glass.

Emas Direkomendasikan sebagai Investasi di Pandemi COVID-19
Indonesia
Emas Direkomendasikan sebagai Investasi di Pandemi COVID-19

Menurut Assaad, harga emas sejak 2015 hingga hari ini mengalami kenaikan yang dahsyat.

Pidato Perpisahan, Trump Tetap Tolak Kemenangan Biden
Dunia
Pidato Perpisahan, Trump Tetap Tolak Kemenangan Biden

Dalam pidato yang direkam, Trump mengagungkan berbagai keberhasilan masa kepresidenannya yang dia banggakan. Seperti kesepakatan perdamaian Timur Tengah.

 Masyarakat yang Lakukan Isolasi Mandiri Harus Lapor Puskesmas
Indonesia
Masyarakat yang Lakukan Isolasi Mandiri Harus Lapor Puskesmas

Isolasi diri dilakukan oleh Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang memiliki ciri-ciri demam atau riwayat demam, batuk atau pilek, memiliki riwayat perjalanan ke negara yang memiliki transmisi lokal COVID-19.