Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri Lahan Hutan Tanaman Industri. (Foto: KLHK)

MerahPutih.com - Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, mengeluhkan izin Hutan Tanaman Industri (HTI). Ketua DPD, LaNyalla Mattalitti, merespons keluhan terseut agar pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus menertibkan izin HTI.

"Pemerintah harus lebih peka terhadap keluhan atau permasalahan yang disampaikan dari daerah. Termasuk keluhan seputar izin HTI," kata LaNyalla, Rabu (8/9).

Baca Juga:

Atasi Banjir, Jakarta Harus Perbanyak Hutan Kota

Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, pemerintah harus memperkuat koordinasi dengan daerah untuk untuk hal-hal seperti HTI.

"Apalagi ini urusannya dengan kelestarian lingkungan. Berarti harus ada antisipasi dampak jika izin dikeluarkan. Untuk mengantisipasi dampak buruk, koordinasi dengan daerah sangat dibutuhkan," katanya.

Mantan Ketua Umum PSSI ini menambahkan, izin yang dikelurkan harus lebih diperketat. Karena, fungsi serta manfaat dari lahan yang akan digarap pun harus jelas.

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI
Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI

"Berikut juga ketentuan luas yang diizinkan. Jangan sembarangan memberian izin, pemerintah harus lebih ketat dan tertib," jelasnya.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran, mengeluhkan izin Hutan Tanaman Industri (HTI), yang terkesan seenaknya. Satu perusahaan bisa ada yang memegang izin HTI sampai 100 ribu Ha. Ada juga yang mendapat izin 20 ribu hektare, 30 ribu hektare, dan 50 ribu hektare. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tegaskan Pentingnya Pengukuhan Hutan untuk Kepastian Hukum dan Investasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan KPK: Taliban Adanya di Afghanistan
Indonesia
Pimpinan KPK: Taliban Adanya di Afghanistan

Alexander Marwata membantah isu radikalisme hingga Taliban di dalam lembaga antirasuah.

Lebih dari 75 Napiter Nyatakan Setia Kepada NKRI
Indonesia
Lebih dari 75 Napiter Nyatakan Setia Kepada NKRI

Ada pula napiter yang takut ancaman kelompok atau jaringannya

Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Pengguna Jalan
Indonesia
Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Pengguna Jalan

"Dengan adanya program baru di Kepolisian pelayanan masyarakat pengguna jalan akan ditingkatkan dengan harapan dapat mempercepat pelayanan dan tidak berbelit-belit," katanya.

Puluhan Pemudik Reaktif Corona saat Arus Balik
Indonesia
Puluhan Pemudik Reaktif Corona saat Arus Balik

Sebanyak 13.675 sampel pemudik saat arus balik Lebaran 2021 telah diterima.

Kasus Dodi Alex Noerdin, KPK Usut Keterlibatan DPRD Musi Banyuasin
Indonesia
Kasus Dodi Alex Noerdin, KPK Usut Keterlibatan DPRD Musi Banyuasin

KPK bakal terus mengusut dan mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin.

Setara Institute Kritik Kinerja Komnas HAM
Indonesia
Setara Institute Kritik Kinerja Komnas HAM

Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian

Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat
Indonesia
Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat

AD/ART pihak KLB Deli Serdang bukan kewenangan Kemenkumham. Hasil KLB ini menjadikan Moeldoko ketua umum partai.

Ini Tugas Khusus Kapolri kepada Sejumlah Kapolda Baru
Indonesia
Ini Tugas Khusus Kapolri kepada Sejumlah Kapolda Baru

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan upacara serah terima jabatan dan kenaikan pangkat perwira tinggi (pati) serta kapolda.

Polisi Perpanjang Masa Penahanan Pendiri Pasar Muamalah Depok
Indonesia
Polisi Perpanjang Masa Penahanan Pendiri Pasar Muamalah Depok

Pengungkapan kasus berawal dari video yang viral di media sosial