Pemerintah Harus Kejar Target Vaksin Booster Pertama untuk Masyarakat Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: DPR RI)

MerahPutih.com - DPR RI mendukung program pemberian dosis keempat vaksin COVID-19 (booster kedua) yang kini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong Pemerintah agar segera mengejar target jumlah pemberian booster pertama untuk masyarakat umum, mengingat cakupannya masih rendah.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Siapkan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat Umum

“Pemberian booster kedua bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan mengingat tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling berisiko tertular karena berada di garda terdepan penanggulangan COVID-19,” tutur Puan dalam keterangan persnya, Minggu (31/7).

Berdasarkan informasi yang ia terima, kasus COVID-19 mengalami lonjakan yang cukup signifikan sejak beberapa waktu terakhir ini. Bahkan, penambahan kasus sudah mencapai lebih dari 7 ribu dalam satu hari.

Sehingga, menurutnya, nakes harus menjadi prioritas vaksinasi booster kedua, menyusul adanya dua dokter yang meninggal dunia saat varian baru Omicron merebak di Indonesia.

Maka, Puan menegaskan sasaran pertama program vaksinasi dosis keempat adalah 4 juta nakes di seluruh Indonesia. Ia mengimbau agar seluruh nakes yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 booster pertama enam bulan lalu agar segara lanjut mengikuti program vaksin booster kedua.

Puan juga berharap, pemerintah menyiapkan vaksin COVID-19 sebanyak-banyaknya agar program vaksinasi booster kedua bisa segera diberikan kepada masyarakat umum. Dari sudut pandangnya, para ahli menyebutkan dibutuhkan dosis keempat untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh agar imunitas masyarakat tetap terjaga, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran varian COVID-19 baru.

“Tetapi penurunan antibodi setelah enam bulan vaksinasi dikhawatirkan membuat warga rentan terserang COVID-19. Apalagi menurut para ahli, Omicron varian BA.5 kemungkinannya lebih tinggi memicu reinfeksi. Mengingat tidak hanya tenaga kesehatan yang berisiko tertular, vaksinasi booster kedua perlu diperluas untuk masyarakat umum. Khususnya bagi lansia dan kelompok rentan lain,” jelas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Baca Juga:

1,9 Juta Tenaga Kesehatan Bersiap Jalani Vaksin Booster Kedua

Puan mengingatkan Pemerintah untuk lebih serius lantaran cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama masih berada di angka 25 persen dari target per Juli ini. Baginya, angka tersebut jauh di bawah cakupan 2 dosis vaksin sebelumnya.

“Dengan masih rendahnya cakupan vaksin dosis ketiga atau booster pertama, DPR menilai pemerintah perlu melakukan upaya khusus dan sosialisasi yang lebih optimal. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta maupun berbagai kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program vaksinasi booster,” terang Puan.

Puan menyebut, rendahnya cakupan booster pertama akan berdampak pada kekebalan komunitas, terutama di tengah pemulihan ekonomi nasional. Sementara, kata Puan, mobilitas masyarakat saat ini telah kembali normal.

“Intervensi melalui kebijakan yang mewajibkan booster harus lebih diperbanyak. Dengan begitu, kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin dosis ketiga akan meningkat,” ungkapnya. (Bob)

Baca Juga:

Percepat Pencairan Tunjangan, Pemkot Solo Sisir ASN yang Belum Booster

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hindari Macet Total, Kapolri Imbau Pemudik Gunakan Jalur Alternatif
Indonesia
Hindari Macet Total, Kapolri Imbau Pemudik Gunakan Jalur Alternatif

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur mudik alternatif selain jalan tol, seperti jalur pantai utara dan pantai selatan. Hal itu dikatakan Kapolri saat memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2022 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat, yang diikuti personel gabungan Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, instansi terkait, dan para relawan.

42 KK Sempat Terisolasi Akibat Jembatan di Kediri Diterjang Banjir Bandang
Indonesia
42 KK Sempat Terisolasi Akibat Jembatan di Kediri Diterjang Banjir Bandang

Saat ini tengah dilakukan pemasangan bronjong agar kerusakan yang di area jembatan tidak semakin parah.

Ditanya Maju Cagub DKI, Sahroni: Gua Mimpinya Presiden
Indonesia
Ditanya Maju Cagub DKI, Sahroni: Gua Mimpinya Presiden

Ahmad Sahroni mengaku tak berniat untuk maju menjadi calon gubernur (cagub) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

1,7 Juta Kendaraan Pemudik Tinggalkan Jabodetabek, Terbanyak Menuju Tol Trans Jawa 
Indonesia
1,7 Juta Kendaraan Pemudik Tinggalkan Jabodetabek, Terbanyak Menuju Tol Trans Jawa 

Angka kumulatif arus lalu lintas sejak 22 April dari empat gerbang tol (GT) Barrier yang meninggalkan wilayah Jabodetabek.

Survei: Kinerja Jokowi-TNI Peroleh Nilai Tertinggi dan DPR-DPD Terendah
Indonesia
Survei: Kinerja Jokowi-TNI Peroleh Nilai Tertinggi dan DPR-DPD Terendah

Dalam survei key opinion leader (KOL) dari 270 tokoh yang tersebar di 34 provinsi, kata Rio, kinerja presiden dan wakil presiden diberi nilai atau skor 7,01.

Isu Baiat Mencuat, Polri Ingatkan Orang Tua Tak Boleh Lengah Awasi Anaknya
Indonesia
Isu Baiat Mencuat, Polri Ingatkan Orang Tua Tak Boleh Lengah Awasi Anaknya

Apabila ada perilaku-perilaku yang berubah, harus cepat tanggap

Anies 'Dihukum' Keruk Kali Mampang, PSI: 5 Tahun Menjabat Kebanyakan Manggung
Indonesia
Anies 'Dihukum' Keruk Kali Mampang, PSI: 5 Tahun Menjabat Kebanyakan Manggung

PSI merasa memang pantas Anies dihukum untuk selesaikan permasalahan banjir di Mampang.

Sidang MK Anulir Keterangan Anggota DPR Benny K Harman
Indonesia
Sidang MK Anulir Keterangan Anggota DPR Benny K Harman

MK memproses perkara uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY.

Divonis 3 Tahun Enam Bulan Penjara, Azis Syamsuddin: Saya Pikir-pikir Yang Mulia
Indonesia
Divonis 3 Tahun Enam Bulan Penjara, Azis Syamsuddin: Saya Pikir-pikir Yang Mulia

"Dengan putusan yang telah dijatuhkan kepada saya, saya akan pikir-pikir Yang Mulia," kata Azis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/2).

Boyamin MAKI Akui Kelola Perusahaan Keluarga Bupati Banjarnegara
Indonesia
Boyamin MAKI Akui Kelola Perusahaan Keluarga Bupati Banjarnegara

KPK pun memanggil Boyamin dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Bumi Rejo, Senin (25/4) kemarin .