Pemerintah Harus Gratiskan Uji COVID-19 agar Tak Dianggap Cari Untung Karyawan Bank Mandiri memberikan masker gratis kepada warga di Stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3/2020). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan gratis terhadap warga yang hendak melakukan test virus corona (COVID-19).

Wempy berujar, pemerintah tidak boleh melakukan pungutan karena uji kesehatan merupakan bentuk dukungan warga demi melakukan pencegahan corona.

Baca Juga:

Pemerintah Mulai Rapid Test Corona Hari Ini

"Ini harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Wempy kepada merahputih.com di Jakarta, Jumat (20/3).

Wempy menyarankan, pihak swasta juga mesti melakukan kolaborasi dengan pemerintah. Agar beban pemerintah tidak terlampaui berat, semua elemen harus bergerak sesuai dengan kemampuan.

Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)
Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)

Ia melihat, dengan digratiskannya pemerikasaan, maka mendorong warga untuk secara sukarela melakukan pemeriksaan.

"Sementara kalau dibebankan dengan biaya bisa menimbulkan citra negatif bagi pemerintah. Sebaiknya digratiskan karena ini sudah menjadi bencana nasional," imbuh Direktur Indo Polling Network ini.

Wempy menganggap, di tengah situasi bencana nasional seperti ini, sebaiknya pemerintah tidak melakukan pungutan untuk pemeriksaan COVID-19 bagi warga.

Baca Juga:

700 Ribu Orang Berisiko Terpapar Virus Corona di Indonesia

"Ini agar pemerintah tidak dianggap cari untung," jelas Wempy

Seperti diketahui, wabah COVID-19 sudah menjadi pandemik global. Bahkan, telah menciptakan kepanikan global.

Masing-masing negara sedang berusaha untuk mencegah dan menekan angka suspect COVID-19 ini termasuk Indonesia yang menyediakan tes uji corona massal. (Knu)

Baca Juga:

Hadapi Pandemi COVID-19, Ini Prioritas Ekonomi Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Jika Meresahkan, Oknum Ormas yang Minta THR Bisa Diproses Hukum
Indonesia
Jika Meresahkan, Oknum Ormas yang Minta THR Bisa Diproses Hukum

Saat ini para Ormas sudah mulai bisa berpikir untuk tidak meminta secara memaksa lantaran takut dilaporkan atau berurusan dengan Polda Metro Jaya.

Mahfud Rapat Bareng Prabowo Hingga Kepala Staf TNI Bahas Pembelian Sukhoi Su-35
Indonesia
Terbitkan Ingub 45/2020, Pemprov DKI: Mudah-Mudahan Lahirkan Bakat Kesenian Tingkat Dunia
Indonesia
Terbitkan Ingub 45/2020, Pemprov DKI: Mudah-Mudahan Lahirkan Bakat Kesenian Tingkat Dunia

Terbitnya Ingub ini diharapkan dapat memfasilitasi para pegiat dan pekerja seni dalam berekspresi dan menunjukkan eksistensi.

13 Hakim Positif Corona, Pengadilan Negeri Medan Ditutup Dua Pekan
Indonesia
13 Hakim Positif Corona, Pengadilan Negeri Medan Ditutup Dua Pekan

"Ke-38 orang yang dinyatakan positif COVID-19 itu terdiri atas 13 orang hakim dan 25 orang pegawai," ujarnya

Disuntik Modal BUMD, PD Dharma Jaya Raup Untung
Indonesia
Disuntik Modal BUMD, PD Dharma Jaya Raup Untung

"Pendapatan yang kita bukukan pada 2018 berkisar Rp94,7 miliar. Sejak dibantu Bank DKI pada 2019, pendapatan kita sudah mencapai Rp 20 miliar per Januari 2020," kata Raditya

Pasca Kepadatan di Bandara Soetta, Pengelola Bentuk Aturan Baru
Indonesia
Pasca Kepadatan di Bandara Soetta, Pengelola Bentuk Aturan Baru

Menko PMK melihat langsung proses keberangkatan yang harus dilalui calon penumpang pesawat rute domestik di periode PSBB.

Penutupan McD Sarinah Picu Kerumunan Massa, Bos Satpol PP Tegur Keras Manajemen
Indonesia
Penutupan McD Sarinah Picu Kerumunan Massa, Bos Satpol PP Tegur Keras Manajemen

"Karena kegiatan penutupan McD itu di jalan sehingga orang ikut berkerumun. Nah karena banyak orang, muncul lah di beberapa viral di beberapa medsos," kata Arifin

Kegiatan Kepolisian Dianggap Berbahaya karena Picu Penyebaran Corona
Indonesia
Kegiatan Kepolisian Dianggap Berbahaya karena Picu Penyebaran Corona

Tindakan yang dilakukan jajaran kepolisian terkesan bertolak belakangan dengan perintah Presiden Jokowi.

Gegara Tekanan Darah Tinggi, 18 Nakes Solo Batal Vaksinasi Corona
Indonesia
Gegara Tekanan Darah Tinggi, 18 Nakes Solo Batal Vaksinasi Corona

Sebanyak 18 tenaga kesehatan (nakes) di Solo, Jawa Tengah, gagal dilakukan vaksinasi Sinovac tahap pertama Kamis (14/1), karena mereka mengalami tekanan darah tinggi