Pemerintah Harus Berpihak pada Kesejahteraan Pekerja soal UMP 2023 Ilustrasi Demo Buruh. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta agar penetapan upah minumum pekerja (UMP) 2023 berpihak kepada kesejahteraan pekerja. Penetapan UMP 2023 jangan hanya berpatokan pada formula PP No 36/2021 tanpa mempertimbangkan faktor kesejahteraan pekerja.

"Situasi makin sulit, inflasi meningkat, pekerja bisa makin terjepit," kata anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Jumat (18/11).

Baca Juga:

Pj DKI 1 Manut Putusan PTTUN Terkait UMP 2022

Kenaikan harga BBM, kata Netty, telah memicu kenaikan harga bahan dan barang di hampir semua sektor. Sementara UMP 3 tahun belakangan kenaikannya sangat kecil dibandingkan kenaikan biaya hidup.

Menurut Netty, UMP 2022 yang berdasarkan PP No 36/2021, hanya naik 1,09 persen. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, jika UMP 2023 hanya mengacu PP No 36/2021, maka kenaikannya tidak jauh dari angka tersebut.

"Ini akan menyulitkan para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup," imbuhnya.

Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) ini berharap pemerintah dapat memfasilitasi terciptanya ruang dialog antara pengusaha dan pekerja.

Baca Juga:

Presiden KSPI Minta Pj DKI 1 Banding UMP DKI 2022 ke Mahkamah Agung

"Forum ini menjadi kunci agar masing-masing pihak memiliki kesepahaman dan melihat persoalan secara holistik, baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi pekerja," ujarnya.

Dalam pandangan Netty, proses pemulihan ekonomi nasional membutuhkan kontribusi dan kerja sama, bahkan pengorbanan dari semua elemen.

"Industri harus tetap bergerak, namun pekerja pun harus mendapatkan haknya secara wajar," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Netty, yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan pekerja hal itu penting untuk tetap menjaga kemampuan daya beli masyarakat.

"Kalau daya beli masyarakat menguat, maka sektor industri juga diuntungkan. Dan akhirnya ekonomi pulih lebih cepat dan kita dapat bangkit bersama dengan lebih kuat," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Minta Pemprov DKI Jalankan Putusan PTTUN Terkait UMP 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NasDem Capreskan Anies, Pengamat Sebut Ada Campur Tangan JK
Indonesia
NasDem Capreskan Anies, Pengamat Sebut Ada Campur Tangan JK

Jamiluddin Ritonga menilai keputusan NasDem mencalonkan Anies tidak terlepas dari campur tangan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

[HOAKS Atau FAKTA]: Kurma Muda Ampuh Bantu Proses Kehamilan
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Kurma Muda Ampuh Bantu Proses Kehamilan

Hingga kini belum ada penelitian yang memvalidasi manfaat kurma yang bisa mempercepat kehamilan pada manusia.

KSP Sebut Penghapusan Antigen-PCR Tunjukkan Pandemi COVID-19 Terkendali
Indonesia
KSP Sebut Penghapusan Antigen-PCR Tunjukkan Pandemi COVID-19 Terkendali

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo menegaskan, relaksasi testing diberlakukan karena situasi pandemi saat ini semakin terkendali. Hal itu mengacu pada data-data kasus, keterisian Rumah Sakit, dan angka reproduksi efektif COVID-19.

Eks Panglima GAM Izil Azhar Ditahan KPK Setelah 5 Tahun Buron
Indonesia
Eks Panglima GAM Izil Azhar Ditahan KPK Setelah 5 Tahun Buron

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Izil Azhar. Tesangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang buron sejak lima tahun itu ditahan selama 20 hari ke depan.

Vaksinasi Booster Kota Solo Capai 57,42 Persen, Tertinggi se-Jateng
Indonesia
Vaksinasi Booster Kota Solo Capai 57,42 Persen, Tertinggi se-Jateng

Kota Solo menjadi daerah yang capaian vaksinasi boosternya mencapai 57,42 persen, kemudian disusul Kota Semarang 50,14 persen, dan Kota Magelang 45,42 persen.

PDIP DKI Sebut Kualitas Bangunan JIS Buruk
Indonesia
PDIP DKI Sebut Kualitas Bangunan JIS Buruk

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono berpendapat, peristiwa runtuhnya pagar pembatas stadion JIS ini, disinyalir kualitas bangunan yang dipilih Gubernur Anies Baswedan buruk.

Waspada, Kasus Aktif COVID-19 di Atas 146 Ribu
Indonesia
Waspada, Kasus Aktif COVID-19 di Atas 146 Ribu

Penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia berhasil ditekan dibawah angka 5 ribuan. Kini, terjadi penambahan 4.857 kasus baru, sehingga total kasus COVID-19 tercatat 5. 991.687 kasus.

Elit PDIP Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan
Indonesia
Elit PDIP Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan

Secara yuridis UUD 1945 mengatur presiden dipilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun. Jika menunda Pemilu 2024, maka akan terjadi sejumlah konsekuensi.

85 Juta Orang Bakal Mudik, Kemenkes Siapkan Ratusan Pos Kesehatan
Indonesia
85 Juta Orang Bakal Mudik, Kemenkes Siapkan Ratusan Pos Kesehatan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun mempersiapkan 340 pos kesehatan untuk membantu pemudik yang memerlukan bantuan.

PAM Jaya Mulai Lakukan Pengakhiran Kerja Sama dengan Mitra
Indonesia
PAM Jaya Mulai Lakukan Pengakhiran Kerja Sama dengan Mitra

PAM Jaya mulai melakukan transisi pengakhiran kerja sama dengan mitra perusahaan swasta PT PAM Lyonnaise Jaya ?(PALYJA) dan PT Aetra Air Jakarta (AETRA) mulai 1 Agustus 2022 ini.