Soffi Amira
MerahPutih.com - Utang kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) kini tengah menjadi polemik.
Apalagi, biaya akhir proyek Whoosh terkonsolidasi di kisaran 7,2 hingga 7,3 miliar dolar AS (Rp 110–Rp 113 triliun), setelah pembengkakan yang disepakati pada 2023, dari rencana awal yang lebih rendah.
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, opsi pembayaran sampai 60 tahun dan wacana cicilan Rp 1,2 triliun per tahun ke China terkesan berat.
“Perpanjangan hingga 60 tahun memang merenggangkan arus kas jangka pendek, tetapi menambah beban bunga dan ketidakpastian jangka panjang,” kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/11).
Baca juga:
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Menurut Achmad, angka Rp 1,2 triliun per tahun terdengar kecil dibanding total APBN, tetapi sifatnya bukan gratis.
Ia pun khawatir, jika arus kas proyek tak menutup kewajiban, maka lubangnya bisa berbalik ke BUMN dan pada akhirnya fiskal negara.
“Ini akan menjadi bom waktu bagi fiskal Indonesia,” tutur dia.
Achmad melihat, seharusnya negosiasi bukan kepada tenor.
Baca juga:
“Melainkan kepada bunga yang lebih rendah dan rencana pengembangan yang tidak membebankan APBN,” sebut Achmad.
Selain itu, Achmad menyarankan agar pemerintah perlu mengevaluasi dan mengonversi risiko menjadi kontrak yang lebih cerdas.
Misalnya, pembayaran yang mengikuti kinerja, pembagian risiko yang lebih seimbang, dan penggerak nilai tambah di koridor Jakarta–Bandung.
Jika tidak, perpanjangan tenor 60 tahun hanya akan menunda masalah.
Baca juga:
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
“Ini harus kita tolak,” tutur pengajar dari UPN Veteran Jakarta ini.
Sekadar informasi, Presiden RI, Prabowo Subianto, sebelumnya meminta agar urusan Whoosh tak diributkan. Prabowo menegaskan, bahwa dirinya akan bertanggung jawab. (knu)
"Kemudian tak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya," ujar Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Dia mengatakan pemerintah tidak menghitung untung-rugi terkait layanan publik.
