Pemerintah Harus Antisipasi Oknum PNS 'Bandel' yang Salahgunakan Kebijakan WFH Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyoroti rentannya penyalahgunaan kebijakan bekerja di rumah/work from home (WFH) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan di instansi pemerintahan untuk.

Bamsoet berujar, pemerintah harus membuat aturan khusus bagi ASN yang bekerja di rumah seperti dengan memonitor dan menerapkan sistem yang harus dibarengi mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.

Baca Juga:

Kebijakan Work From Home dan Isu Corona Bikin Penumpang Kereta Api Anjlok Drastis

"Ini untuk mencegah adanya ASN yang menyalahgunakan kebijakan tersebut," kata Bamsoet dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/3).

Bamsoet minta pemerintah pantau ASN yang WFH
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (Foto: antaranews)

Bamsoet melanjutkan, pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus membuat instrumen yang mampu memastikan kerja ASN di rumah tetap efektif.

"Sehingga produktivitas ASN tetap terpantau serta pelayanan mereka terhadap publik tidak terganggu," ungkap dia.

Bamsoet juga mengimbau kepada para pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing harus menjatuhkan sanksi bagi ASN yang menyalahgunakan sistem bekerja di rumah.

Sementara itu, politikus Golkar ini juga menyoroti kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) untuk para tenaga medis, baik dokter maupun perawat di fasilitas kesehatan yang menangani pasien Covid-19, menyusul kian melonjaknya pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus Covid-19.

Ia mendorong Pemerintah segera mendata dan memberikan persediaan tambahan APD maupun kebutuhan/alat kesehatan lainnya bagi para tenaga medis di setiap Rumah Sakit, khususnya bagi RS rujukan yang menangani pasien Covid-19.

"Mengingat sudah adanya tenaga medis yang menjadi korban positif terinfeksi virus tersebut," terang Bamsoet.

Baca Juga:

Ketua WP KPK Sesalkan Laporan dari Sesama Rekannya ke Dewas

Selain itu, pemerintah harus membuat prosedur khusus penanganan pasien Covid-19 bagi para tenaga medis, agar perlindungan tenaga kesehatan dapat terjaga.

"Mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan adanya penambahan tenaga kesehatan yang diharapkan dapat membantu RS dalam memaksimalkan penanganan bagi para pasien Covid-19, terutama di RS rujukan penanganan Covid-19," tutup Bamsoet.(Knu)

Baca Juga:

Jumlah Kematian Pasien Corona Melonjak Karena Rumah Sakit Baru Melapor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKPP: Masyarakat Pentingkan Kesehatan daripada Pilkada Serentak
Indonesia
Remaja 18 Tahun Jadi Penyebar Hoaks Jaksa Terima Suap Kasus Rizieq
Indonesia
Remaja 18 Tahun Jadi Penyebar Hoaks Jaksa Terima Suap Kasus Rizieq

Penangkapan dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Polri dalam hal ini hanya berperan sebagai membantu proses penangkapannya.

PM Israel Bertemu Putra Mahkota Arab Saudi
Dunia
PM Israel Bertemu Putra Mahkota Arab Saudi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi di Arab Saudi.

Tes PCR Jabar, Baru Cimahi dan Kota Bekasi Sesuai Standar WHO
Indonesia
Tes PCR Jabar, Baru Cimahi dan Kota Bekasi Sesuai Standar WHO

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) intens meningkatkan rasio pengetesan metode uji usap (swab test) polymerase chain reaction (PCR).

Satgas COVID-19 Ungkap Tingkat Keamanan Vaksinasi Bagi Lansia
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Tingkat Keamanan Vaksinasi Bagi Lansia

BPOM menerbitkan EUA vaksin Coronavac untuk usia 60 tahun ke atas

Jhoni Allen Cs Tak Hadir, Sidang Gugatan AHY Ditunda 2 Pekan
Indonesia
Jhoni Allen Cs Tak Hadir, Sidang Gugatan AHY Ditunda 2 Pekan

"Tergugat 1-10 telah dapat panggilan namun sampai dengan siang ini tak ada pemberitahuan. Untuk itu, sidang perkara ini diundur ke Selasa, 13 April 2021," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto

Polisi Temukan Bukti Perintah Pembunuhan dari John Kei
Indonesia
Polisi Temukan Bukti Perintah Pembunuhan dari John Kei

Nana tidak menjelaskan secara pasti di mana letak tanah yang dijual oleh Nus Kei

Terapkan 3T dan Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan
Indonesia
Terapkan 3T dan Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan

Dokter Reisa mengatakan 3T akan menjadi kunci untuk menurunkan angka kasus positif dan menurunkan angka fatalitas yang disebabkan virus COVID-19.

[Hoaks atau Fakta]: Petugas Yang Kawal Sidang Rizieq Terbaring Sakit
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Petugas Yang Kawal Sidang Rizieq Terbaring Sakit

Selain itu, klaim bahwa petugas yang mengawal Rizieq di persidangan menyeret dan menganiaya Rizieq tidak terbukti.

DPRD DKI Bantah Ada Kenaikan Gaji Rp888 Miliar Tahun 2021
Indonesia
DPRD DKI Bantah Ada Kenaikan Gaji Rp888 Miliar Tahun 2021

"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. ini bukan gaji dewan," tegas M. Taufik