Pemerintah Harus Antisipasi Ledakan Pengangguran Akibat Perpanjangan PPKM Darurat Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berpotensi mendorong terjadinya lonjakan angka pengangguran. Pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan tersebut karena PPKM Darurat membuat sejumlah pekerjaan dan usaha semakin terpuruk.

"Potensi ini harus diantisipasi dengan baik, agar tidak terjadi dampak susulan yang akan merugikan negara," ujar Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan tertulis yang diterima kepada wartawan, Selasa (20/7).

Baca Juga:

Hari Terakhir PPKM Darurat, Warga Solo Tetap Adakan Salat Idul Adha di Masjid

Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Sehingga, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur sejak awal pandemi menjadi sebesar 9,77 juta orang. LaNyalla memperkirakan angka tersebut sudah mengalami peningkatan.

"Salah satu persoalan yang akan dihadapi akibat PPKM Darurat saya perkirakan adalah persoalan peningkatan pengangguran," ucapnya.

LaNyalla mengaku, memahami keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Terlebih jumlah kasus harian COVID-19 menembus angka 50 ribu. Namun, kebijakan tersebut berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Contohnya adalah bagaimana penutupan mal membuat banyak pekerja di sektor tersebut menjadi kehilangan pekerjaan. Sebab di luar swalayan dan toko kesehatan, semua toko dan tempat usaha harus tutup.

"Rumah makan pun juga tidak boleh menerapkan dine in, dan hanya boleh take away," tutur mantan Ketua Umum PSSI ini.

Ia menambahkan, pemecatan karyawan sendiri telah terjadi di Sumatera Utara. Sebanyak 7 ribu karyawan mal terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Di Jawa Timur, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyampaikan jika ratusan ribu karyawan/pekerja mal harus dirumahkan. Dampak tersebut turut dirasakan karyawan bioskop dan pekerja di bidang ekonomi pariwisata ekonomi kreatif.

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) memaparkan, sekitar 10.175 orang karyawan terdampak kebijakan penutupan bioskop. Pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga telah meminta atensi dari pemerintah sebab karyawan hotel dan restoran sangat terdampak PPKM Darurat.

Penyekatan PPKM Darurat. (Foto: Antara)
Penyekatan PPKM Darurat. (Foto: Antara)

"Banyak juga teman-teman dari kalangan buruh yang terpaksa dirumahkan imbas PPKM Darurat, apalagi kalau diperpanjang masa pemberlakuannya, akan lebih banyak buruh yang kehilangan pekerjaan, khususnya buruh di sektor non esensial dan kritikal," terang LaNyalla.

Ia berpesan kepada pemerintah, untuk segera melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPKM Darurat. DPD RI akan memberi dukungan apapun keputusannya, apakah PPKM Darurat diperpanjang atau tidak. Karena keputusan pemerintah sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang.

"Tapi saya berpesan agar keputusan yang diambil nanti harus bisa dikomunikasikan secara baik supaya tidak menimbulkan kontroversi," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Warga Bandung Sampaikan Penolakan Perpanjangan PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Daerah Kepulauan Diyakini Dongkrak Perekonomian
Indonesia
UU Daerah Kepulauan Diyakini Dongkrak Perekonomian

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti berharap Rancangan Undang-undang tentang Daerah Kepulauan yang diusulkan lembaganya segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin
Indonesia
KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin akan mendapatkan fee Rp 2,6 miliar dari empat proyek infrastuktur di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin.

Wisatawan Masuk ke Indonesia Bakal Dilakukan Screening Ketat
Indonesia
Wisatawan Masuk ke Indonesia Bakal Dilakukan Screening Ketat

Pemerintah rencananya akan kembali membuka sektor pariwisata bagi wisatawan mancanegara di beber apa daerah.

Ini Kata TNI AL Soal Penemuan Drone Bawah Laut Milik Asing
Indonesia
Ini Kata TNI AL Soal Penemuan Drone Bawah Laut Milik Asing

Kepala Staf Angkatan Lauy Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, drone bawah laut diduga milik asing yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, merupakan seaglider untuk riset bawah laut.

Taman Margasatwa Ragunan Segera Dibuka untuk Pengunjung
Indonesia
Taman Margasatwa Ragunan Segera Dibuka untuk Pengunjung

Wisata Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Jakarta Selatan bersiap untuk dibuka melayani pengunjung menikmati berbagai jenis satwa di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM).

MUI Bogor Diminta Turun Tangan Tangani Demo FPI
Indonesia
MUI Bogor Diminta Turun Tangan Tangani Demo FPI

MUI juga diminta melakukan langkah persuasif kepada massa

Lima Terduga Teroris yang Ditangkap di Aceh Diduga Berafiliasi dengan JAD
Indonesia
Lima Terduga Teroris yang Ditangkap di Aceh Diduga Berafiliasi dengan JAD

Lima terduga teroris yang ditangkap di wilayah Aceh diduga berafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Diduga kelima orang itu terlibat dalam bom di Polrestabes Medan.

UNS Siapkan Skema Kuliah Tatap Muka Bersyarat dan Bertahap
Indonesia
UNS Siapkan Skema Kuliah Tatap Muka Bersyarat dan Bertahap

Tetap menyesuaikan apakah mahasiswa yang bersangkutan bersedia atau tidak.

Bantu Redam Penyebaran Corona, Kapolda Metro: Ini Era New Modern Police
Indonesia
Bantu Redam Penyebaran Corona, Kapolda Metro: Ini Era New Modern Police

Polda Metro Jaya dan seluruh jajarannya di masa pandemi COVID-19 aktif menyelenggarakan banyak program.

KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19

KPK akan mendampingi bagaimana agar kemudian vaksin ini efektif meyembuhkan COVID-19