Pemerintah Harap Pemerkosa dan Pembunuh Anak Dihukum Pasal Berlapis Ilustrasi kekerasan pada anak. (Foto: (MP/Alfi Ramadhani)

MerahPutih.com - Aparat penegak hukum diminta menjerat pelaku pemerkosaan dan pembunuhan dengan pasal berlapis yaitu Pasal 340 dan 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 81 serta 82 ayat (1) Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menungkapkan, dirinya sangat prihatin dengan tindakan keji seorang anak yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak tersebut dan berharap agar keadilan hukum atas kasus tersebut dapat ditegakkan.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Korban Minta Polisi Lanjutkan Kasus Dugaan Pencabulan dan Perkosaan di Luwu

"Kami sangat berduka atas kejadian tersebut. Terduga pelaku berusia anak, 17 tahun, memperkosa dan kemudian membunuh korbannya seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Kejadian ini sangat mengerikan," kata Bintang.

Menurut dia, diperlukan perhatian masyarakat agar kasus ini tidak terulang sebab ada indikasi pemicu kasus tersebut adalah pornografi.

Menteri Bintang pun meminta peran serta semua pihak untuk melakukan pencegahan, mulai dari orang tua dengan menerapkan pola pengasuhan ramah anak dan berbasis pada kepentingan anak.

"Kemen PPPA akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas mulai dari proses hukum pelaku anak," ujar Menteri.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar mengatakan dari hasil pemeriksaan polisi, terduga pelaku kecanduan pornografi. Peningkatan upaya pencegahan dan pengawasan perlindungan terhadap anak sangat penting dilakukan semua pihak karena pornografi sangat berbahaya bagi pertumbuhan anak, baik secara mental maupun perkembangan otak anak.

"Apabila anak secara terus-menerus 'mengkonsumsi' pornografi, maka anak akan mengalami adiksi atau kecanduan. Adiksi ini merupakan suatu hal yang dapat mengganggu jalannya kehidupan yang normal, baik dalam cara berpikir, kepercayaan diri dan mental anak," jelas Nahar.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Kecanduan pornografi juga sangat membahayakan anak-anak lainnya yang menempatkan mereka pada kondisi rentan berupa perkosaan bahkan menjadi korban pembunuhan.

Nahar menegaskan, Kemen PPPA, Kemenkominfo, berbagai organisasi nirlaba dan beberapa pelaku usaha telah bersinergi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk anak dan remaja.

Selain itu, saat ini sedang disusun peta jalan perlindungan anak di ranah daring sebagai acuan bagi para pihak untuk melindungi anak-anak dari berbagai bahaya di ranah digital seperti perundungan siber dan eksploitasi seksual online. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Bikin Laporan Model A Selidiki Kasus Dugaan Pencabulan Anak di Luwu Timur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Tegaskan Pentingnya Pengukuhan Hutan untuk Kepastian Hukum dan Investasi
Indonesia
KPK Tegaskan Pentingnya Pengukuhan Hutan untuk Kepastian Hukum dan Investasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan pentingnya pengukuhan kawasan hutan sebagai bentuk kepastian hukum.

Kematian Akibat COVID-19 di Surabaya Diklaim Menurun
Indonesia
Kematian Akibat COVID-19 di Surabaya Diklaim Menurun

Menurut data dari https://lawancovid-19.surabaya.go.id/ selama sepekan perpanjangan PPKM nampak penurunan pada kasus COVID-19 meninggal pada 25 Juli. Sedangkan sejak 21-24 Juli mengalami lonjakan.

Jemaah Haji 2021 Diwajibkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Jemaah Haji 2021 Diwajibkan Vaksin COVID-19

Kementerian Kesehatan Arab Saudi memutuskan bahwa hanya jemaah yang sudah divaksin COVID-19 saja yang diizinkan mengikuti haji 2021.

KPK Dalami Jatah Paket Bansos dari Anak Buah Juliari ke Ketua Komisi VIII
Indonesia
KPK Dalami Jatah Paket Bansos dari Anak Buah Juliari ke Ketua Komisi VIII

KPK mendalami jatah paket bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek dari tersangka PPKdi Kemensos Adi Wahyono ke Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto.

IDI Optimis Target Vaksinasi Tahap Pertama Tercapai
Indonesia
IDI Optimis Target Vaksinasi Tahap Pertama Tercapai

Sosialisasi baru efektif setelah adanya pengumuman dari BPOM

7 Daerah Kekurangan Duit Buat Pemungutan Suara Ulang Pilkada
Indonesia
7 Daerah Kekurangan Duit Buat Pemungutan Suara Ulang Pilkada

9 daerah lainnya telah memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan PSU karena memiliki anggaran yang berasal dari sisa hasil efisiensi.

Komnas Menwa Sayangkan Kejadian Tewasnya Mahasiswa UNS
Indonesia
Komnas Menwa Sayangkan Kejadian Tewasnya Mahasiswa UNS

Kepala Staf Komando Nasional (Komnas) Resimen Mahasiswa (Menwa) Muhammad Arwani Deni pun angkat suara. Ia menegaskan pihaknya menyayangkan kejadian itu.

Alasan Novel Baswedan cs tak Lolos TWK: Dianggap Menentang Pimpinan dan Pemikiran Liberal
Indonesia
Alasan Novel Baswedan cs tak Lolos TWK: Dianggap Menentang Pimpinan dan Pemikiran Liberal

Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi dan Instansi (PJAKI) KPK Sujanarko, menyebut salah satu pegawai tak lolos TWK karena dianggap bertentangan dengan pimpinan KPK.

Jokowi Diyakini Punya Pertimbangan Matang Ambil Kebijakan PPKM Skala Mikro
Indonesia
Jokowi Diyakini Punya Pertimbangan Matang Ambil Kebijakan PPKM Skala Mikro

Buang energi dan kontraproduktif apabila terus mempersoalkan keputusan yang sudah diambil pemerintah

COVID-19 Meningkat, Menag Terbitkan Edaran Sistem Kerja WFO dan WFH
Indonesia
COVID-19 Meningkat, Menag Terbitkan Edaran Sistem Kerja WFO dan WFH

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan edaran yang mengatur tentang sistem kerja ASN Kementerian Agama.