Pemerintah-DPR Bakal Bahas Revisi UU DKI Jakarta Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. Foto : Runi/Man/DPR

MerahPutih.com - Pemerintah dan DPR bakal membahas revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah UU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan pada 18 Januari 2022.

Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, Revisi UU DKI Jakarta, bisa menjadi inisiatif DPR atau menjadi inisiatif pemerintah.

Baca Juga

KSP Prediksi Bakal Ada Nama Calon Kepala Otorita IKN Baru

“Kita lihat nanti, yang jelas kita akan revisi UU DKI Jakarta, itu bisa inisiatif kita di DPR atau inisiatif pemerintah,” kata Arse kepada wartawan, Jumat (21/1).

Ketua DPP Partai Golkar itu belum bisa memastikan waktu pembahasan revisi UU DKI Jakarta. Pasalnya, Komisi II saat ini masih fokus menuntaskan UU IKN dan peraturan-peraturan turunannya.

Apalagi, kata dia, dalam UU IKN, sudah ditegaskan bahwa DKI Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara terbit keputusan presiden (Keppres) tentang Pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Saat ini belum kita bahas, tetapi sudah disinggung dalam UU IKN. Bisa nanti sebelum pindah, kita sudah siapkan revisi UU DKI Jakarta,” ujarnya.

Baca Juga

Jokowi Diminta Tak Pilih Kepala Otorita IKN Afiliasi Parpol

Arse melanjutkan, terkait materi revisi UU DKI Jakarta, bakal menyangkut status DKI Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara lagi. Menurut dia, terbuka segala kemungkinan untuk status DKI Jakarta ke depannya, termasuk menjadi daerah khusus atau istimewa.

“Termasuk istimewa atau khususnya Jakarta menjadi kota bisnis atau kota apa, kota sejarah karena misalnya Proklamasi terjadi di Jakarta. Juga bisa saja Jakarta menjadi daerah biasa seperti provinsi-provinsi lainnya, makanya perlu dibahas,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Arse, terbuka kemungkinan perubahan struktur pemerintah dan pilkada. Ia menyebut .asing-masing kota dan kabupaten di DKI Jakarta nantinya bisa menyelenggarakan Pilkada dan pileg sehingga kepala daerahnya dipilih melalui Pilkada dan masing-masing kota dan kabupaten memiliki DPRD-nya.

“Pilkada provinsi juga bisa jadi hanya satu putaran saja, siapa yang meraih suara tertinggi, dia yang menang,” tutup Arse. (Pon)

Baca Juga

Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan IKN Dinilai Kurang Tepat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Protes Permenaker, FSPMI Jatim Bakal Kerahkan Massa ke Kantor Gubernur
Indonesia
Protes Permenaker, FSPMI Jatim Bakal Kerahkan Massa ke Kantor Gubernur

FSPMI akan menghelat demo di beberapa titik Surabaya, di antaranya kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110, Rabu (16/2).

PPKM Level 3, Aktivitas Ekonomi Surabaya Tetap Jalan
Indonesia
PPKM Level 3, Aktivitas Ekonomi Surabaya Tetap Jalan

Mulai hari ini, Selasa (15/2), Kota Surabaya berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

[HOAKS atau FAKTA]: Agnes Mo Bagi Bagi Duit Akhir Tahun
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Agnes Mo Bagi Bagi Duit Akhir Tahun

Hal serupa beredar di awal tahun 2021 dengan modus akan membagikan hadiah kepada pemenang yang berhasil menebak angka pada gambar yang ditayangkan di video.

Kasus Omicron di Indonesia Bertambah 3, Total Jadi 8
Indonesia
Kasus Omicron di Indonesia Bertambah 3, Total Jadi 8

Dengan demikian, saat ini varian Omicron di tanah air menjadi delapan kasus.

Pemkot Makassar Bakal Gunakan Kapal Pelni Buat Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Pemkot Makassar Bakal Gunakan Kapal Pelni Buat Isolasi Pasien COVID-19

Kapal yang dijadikan isolasi apung terpadu ini akan ditempatkan di sekitar Pantai Losari-CPI, untuk memudahkan pihak Pemkot Makassar melakukan pengawasan

Pulang Sekolah Malah Asyik Nongkrong, 229 Pelajar Diamankan Satpol PP
Indonesia
Pulang Sekolah Malah Asyik Nongkrong, 229 Pelajar Diamankan Satpol PP

Hasilnya, sebanyak 229 pelajar terjaring razia. Perinciannya, pelajar SMA/SMK 220 orang dan 9 pelajar SMP.

KPK Terima 2.029 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 7,9 Miliar
Indonesia
KPK Terima 2.029 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 7,9 Miliar

KPK mencatat sebanyak 34 kementerian menyampaikan 32 laporan

Charta Politika: Warga Jateng Lebih Puas Kinerja Ganjar Ketimbang Jokowi
Indonesia
Charta Politika: Warga Jateng Lebih Puas Kinerja Ganjar Ketimbang Jokowi

Kepuasan terhadap Pemprov Jateng yang dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo ini mencapai 88.7 persen.

Bekas Bos Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Bos Asabri Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016 - Juli 2020 Letjen Purn Sonny Widjaja dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti bersama-sama mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun dari pengelolaan dana PT. Asabri (Persero).

Pemilu Digelar 14 Februari 2024, Puan: Persiapan Harus Lebih Matang
Indonesia
Pemilu Digelar 14 Februari 2024, Puan: Persiapan Harus Lebih Matang

Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari diyakininya memberikan waktu lebih banyak kepada KPU dalam mempersiapkan pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024.