Pemerintah Disindir Jangan Lempar Tanggung Jawab Antar Lembaga Soal Kebocoran Data Ilustrasi Kebocoran Data oleh Hacker. (Foto: Pexels/@Mikhail Nilov)

MerahPutih.com - Fenomena kebocoran data pribadi yang marak terjadi belakangan ini mendapat sorotan dari legislator Senayan. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Christina Aryani mendorong perlunya peta jalan (roadmap) untuk keamanan siber.

"Peta jalan keamanan siber sangat mendesak seperti halnya dorongan DPR sebelumnya kita bisa melahirkan peta jalan keamanan laut," kata Christina dalam keterangannya, Senin (12/9).

Baca Juga:

Mahfud MD Akui Kebocoran Data Negara oleh Hacker Bjorka

Ia meyakini adanya roadmap keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia. Selain itu, Christina menilai pengamanan dan pelindungan data bukan hanya menjadi perhatian DPR.

Menurutnya, hal itu juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah dan pihak-pihak lain yang menghimpun data masyarakat, termasuk pihak swasta.

“Jangan sampai terjadi seperti sekarang saling melempar tanggung jawab antar lembaga atau institusi, hal mana kami nilai amat tidak elok," ujarnya.

Baca Juga:

KPU Langsung Perkuat Keamanan Siber Pasca-Mencuatnya Isu Peretasan Bjorka

Christina mengatakan, berulangnya peretasan data pribadi, baik yang terjadi pada data masyarakat maupun data pejabat negara menjadi pelecut percepatan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi.

Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali/prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa data mereka dijaga dengan baik.

Lebih lanjut, Christina menambahkan, isu keamanan siber dan keamanan data yang belakangan ramai dibicarakan masyarakat memberikan optimisme betapa masyarakat mulai paham akan penting dan berharganya data pribadi, yang harus dijamin pelindungannya.

"Ini pertanda baik bangsa Indonesia terus beranjak naik kelas yang sejatinya juga harus diikuti dengan kerja keras pemerintah memastikan seluruh perangkatnya memiliki kesadaran yang sama dengan masyarakat kita," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Terhindar dari Hacker dengan Membuat Kata Sandi Aman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Kirim 48 Truk Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur
Indonesia
Polda Metro Kirim 48 Truk Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Bantuan ini merupakan lanjuta dari sebelumnya berupa tenaga SAR dari Satuan Brimob dan Sabhara Polda Metro Jaya.

Kapolri Pastikan Bantuan Gempa Cianjur Tersalurkan dengan Baik
Indonesia
Kapolri Pastikan Bantuan Gempa Cianjur Tersalurkan dengan Baik

Kapolri memastikan masyarakat yang terdampak telah mendapatkan bantuan dari jajaran kepolisian dan pihak terkait lainnya.

Partai Buruh Desak Pembahasan Ulang Metode Verifikasi Faktual
Indonesia
Partai Buruh Desak Pembahasan Ulang Metode Verifikasi Faktual

Pihaknya berharap setiap partai politik diperlakukan sama dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol calon peserta Pemilu 2024.

Penilaian Negatif Publik Atas Penegakan Hukum Naik Sejak COVID-19
Indonesia
Penilaian Negatif Publik Atas Penegakan Hukum Naik Sejak COVID-19

Salah satu temuannya yakni, penilian negatif publik atas kondisi penegakan hukum mengalami kenaikan sejak munculnya COVID-19.

Pintu Masuk ke Bali Diperketat
Indonesia
Pintu Masuk ke Bali Diperketat

"Yang pasti kita melakukan peningkatan pengamanan wilayah, situasi di Bali. Kita selalu berkoordinasi dengan Densus 88 Mabes Polri yang ada di wilayah Bali," ucap Bayu

Stasiun Matraman Ditargetkan Layani 10 Ribu Penumpang per Hari
Indonesia
Stasiun Matraman Ditargetkan Layani 10 Ribu Penumpang per Hari

"Stasiun Matraman bisa menarik kunjungan hingga 10 ribu penumpang KRL per hari," kata Menhub Budi

Dana PEN Rp 415 Triliun Bukan Buat IKN Nusantara
Indonesia
Dana PEN Rp 415 Triliun Bukan Buat IKN Nusantara

Dana untuk pembangunan IKN berasal anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KPK Lakukan Penggeledahan di Dua Lokasi Terkait Suap Bupati Penajam Paser Utara
Indonesia
KPK Lakukan Penggeledahan di Dua Lokasi Terkait Suap Bupati Penajam Paser Utara

Lembaga antirasuah itu melakukan penggeledakan di dua lokasi, yakni Balikpapan dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Mendagri Minta Kepala Daerah Susun Peraturan THR dan Gaji ke-13 ASN
Indonesia
Mendagri Minta Kepala Daerah Susun Peraturan THR dan Gaji ke-13 ASN

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan petunjuk-petunjuk Kementerian Keuangan untuk segera menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 13 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022,” ujar Tito

Perempuan Mencoba Terobos Istana Bukti Radikalisme Masih Ada
Indonesia
Perempuan Mencoba Terobos Istana Bukti Radikalisme Masih Ada

Mahfud mengatakan tindakan tersebut membuktikan bahwa radikalisme masih ada di Indonesia.