berita-singlepost-banner-1
Pemerintah Disarankan Tunjuk Juru Bicara Khusus Radikalisme-Terorisme Ketua Pertahanan dan Keamanan DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas, di Jakarta, Rabu, (12/2/2020) (Boyke Ledy Watra)
berita-singlepost-banner-2
berita-singlepost-mobile-banner-7

MerahPutih.com - Ketua Pertahanan dan Keamanan DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas menyarankan agar pemerintah menunjuk juru bicara (jubir) khusus untuk menyampaikan informasi soal radikalisme dan terorisme ke publik.

"Paling penting, yang membuat seringkali penanganan terlihat tidak serius karena tidak adanya juru bicara, kita lihat kalau pejabat-pejabat bicara malah berbeda-beda ngomong soal radikalisme dan terorisme," kata Gus Yaqut di kegiatan diskusi bertema "Kombatan ISIS tidak dipulangkan, What's next?" di Jakarta, Rabu (12/2), dikutip Antara.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Tak Keluarkan Kebijakan Kontraproduktif Soal Pemberantasan Terorisme

Keberadaan juru bicara, kata dia, akan membuat informasi keluar dari satu pintu sehingga tidak ada pernyataan-pernyataan yang membuat publik bingung atau potensi pernyataan yang ternyata malah bertentangan.

"Selama ini kan memang BNPT (soal radikalisme), tetapi kemarin menteri agama kan ngomong begitu, Menkopolhukam ngomong seperti ini. Satu pintu saja, kalau disepakati BNPT ya BNPT, yang lain jangan ngomong, supaya tidak membingungkan," kata dia.

Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko
Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA FOTO/Andreas Atmoko

Kemudian, soal informasi yang disampaikan kata dia juga harus jelas dan klir, jangan sampai ketika informasi itu diterima publik malah menimbulkan pertanyaan yang lebih besar.

"Pemerintahan harus terbuka atas kelompok-kelompok teroris ini, saya katakan begini, (contohnya) sudah pernah terjadi pemulangan eks-kombatan, ini memang belum terkonfirmasi karena sekali lagi pemerintah tidak terbuka atas informasi ini," ucapnya.

Baca Juga:

Peneliti Terorisme Wanti-Wanti Pemerintah Potensi Balas Dendam Simpatisan ISIS

Sementara untuk soal kebijakan pemulangan WNI eks ISIS yang hangat belakangan ini, lanjut Gus Yaqut, pemerintah juga hanya menyampaikan keputusan tidak memulangkan saja.

"Saya tidak tahu ya ini dilakukan dengan pendekatan konspiratif seperti apa, saya hanya bisa menduga saja, karena yang disampaikan itu hanya tidak memulangkan. Nah yang pulang sendiri bagaimana? Atau dipulangkan kelompok lain bagaimana? Ini tidak dijelaskan," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Pulangkan Kombatan ISIS dari Suriah Bangkitkan Kelompok Teroris di Indonesia


berita-singlepost-mobile-banner-3
Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH


berita-singlepost-banner-4
berita-singlepost-banner-5
berita-singlepost-banner-6