Pemerintah Disarankan Segera Percepat Penggabungan Asabri-BPJS TK Direktur Utama PT Asabri (Persero) Sonny Widjaja (kiri) berbincang dengan dua orang pemudik, sebelum melepas 1.300 pemudik ke kampung halamannya, dari kantor pusat PT Asabri.ANTARA FOTO/Audy Alwi

Merahputih.com - Pemerintah disarankan mempercepat bergabungnya PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri) ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK). Hal itu dilakukan guna memperbaiki pengelolaan keuangan dan pengawasan di tubuh badan asuransi sosial tersebut.

"Kegagalan Asabri dalam menempatkan investasi hanya bisa diselesaikan pemerintah, tanpa melalui jalur antarbisnis. Hal itu karena Asabri merupakan perusahaan asuransi sosial, bukan perusahaan asuransi privat ataupun komersil," ujar Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo, Selasa (14/1).

Baca Juga:

Bamsoet Harap BUMN Asuransi Lain Enggak 'Ketularan' Jiwasraya dan Asabri

Status sebagai perusahaan asuransi sosial itu juga yang tidak memungkinkan bagi Asabri untuk mendapat investor strategis guna menutupi kebutuhan pendanaan.

Maka itu, salah satu opsi penyelesaian masalah di Asabri adalah dengan mempercepat penggabungan Asabri ke BPJS TK. Skema ini dianggap lebih mudah, karena penggabungan dua badan pemerintah ini bisa dilakukan tanpa proses likuidasi.

"Hanya perlu kajian lebih detail, karena sudah ada peta jalan (road map) untuk masuknya Asabri ke BPJS TK. Jadi hanya mempersingkat waktu dari rencana sebelumnya di 2029," beber dia.

Menurut Irvan, pengawasan Asabri harus lebih ketat karena perusahaan itu mengelola dana premi yang besar. Apalagi kebijakan penempatan investasi Asabri juga disalurkan ke instrumen saham yang perlu tata kelola objektif untuk memitigasi risiko penurunan nilai.

PT Asabri. ANTARA
PT Asabri. ANTARA

Dalam waktu dekat, sejalan dengan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Irvan, pemerintah harus mampu mengungkapkan aktor intelektual yang membuat Asabri merugi karena gagal dalan penempatan investasi.

"Saat ini, masalah Asabri harus dicari aktor intelektualnya dan dia harus mengembalikan dana investasi dari Asabri. Mau tidak mau harus begitu. Karena pemerintah tidak mungkin memberikan bailout (dana talangan) sesuai amanat di Undang-Undang PPKSK. Dicari investor strategis juga tidak bisa karena itu asuransi sosial," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan Mahfud MD menyebutkan, ada dugaan korupsi di Asabri lebih dari Rp 10 triliun. Mahfud ingin persoalan ini segera diproses secara hukum agar kebenaran dan kejelasan kasus dana pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI) terungkap.

Apalagi ada uang prajurit dan tentara yang telah mengabdi di Asabri. “Mungkin tidak kalah fantastis dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun,” kata Mahfud di Jakarta, akhir pekan lalu (10/1).

Baca Juga

KPK Tunggu Audit BPK Soal Dugaan Korupsi di Asabri

Seperti halnya dengan masalah di PT Asuransi Jiwasraya Persero, Asabri juga menempatkan portofolio investasi pada saham yang harganya anjlok sehingga terjadi depresiasi nilai aset secara drastis milik perusahaan.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengungkapkan kementeriannya masih bersama-sama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sedang mengkaji akar masalah kegagalan investasi dan nilai kerugian yang diderita Asabri.

"Belum tahu. Kami baru ingin teliti dulu kejadiannya seperti apa, dan lose (rugi) berapa," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Diminta Bongkar Dugaan Keterlibatan Bakrie Group dalam Kasus Jiwasraya
Indonesia
Jokowi Diminta Bongkar Dugaan Keterlibatan Bakrie Group dalam Kasus Jiwasraya

Tempo pernah menuliskan, Jiwasraya setidaknya berinvestasi di 10 perusahaan yang terafiliasi dengan Group Bakrie.

Viral Anies Diejek Mega di Soal Ujian Sekolah, Gerindra: Nggak Etis
Indonesia
Viral Anies Diejek Mega di Soal Ujian Sekolah, Gerindra: Nggak Etis

"Saya kira nggak etis lah begitu," kata M. Taufik

Perayaan Imlek, Yenny Wahid Ajak Masyarakat Kedepankan Rasa Saling Menghormati
Indonesia
Perayaan Imlek, Yenny Wahid Ajak Masyarakat Kedepankan Rasa Saling Menghormati

Masyarakat harus saling menghormati dalam ekspresi kebudayaan dan tidak saling menjelekkan serta tidak saling menghujat.

Update Kasus COVID-19 DKI Senin (24/8): 34.295 Positif, 25.463 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus COVID-19 DKI Senin (24/8): 34.295 Positif, 25.463 Orang Sembuh

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 10 persen

Pemprov DKI Hanya Bantu 85 Ribu Siswa yang Bersekolah Swasta
Indonesia
Pemprov DKI Hanya Bantu 85 Ribu Siswa yang Bersekolah Swasta

Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos

Youtuber Bandung Jadi Relawan Vaksin, Ini Alasannya
Indonesia
Youtuber Bandung Jadi Relawan Vaksin, Ini Alasannya

Sejumlah relawan mengikuti uji klinis vaksin COVID-19 gelombang dua yang dimulai, Selasa (25/8).

Besok, Bajo dan Gibran-Teguh Jalani Tes Kesehatan di RSUD dr Moewardi
Indonesia
Besok, Bajo dan Gibran-Teguh Jalani Tes Kesehatan di RSUD dr Moewardi

Dikatakannya, merujuk jadwal KPU RI bakal cawali dan cawawali di pilkada serentak diadakan pada Selasa-Rabu (8-9/9).

Febri Diansyah Akui Gagal Wujudkan Cita-cita Awal Masuk KPK
Indonesia
Febri Diansyah Akui Gagal Wujudkan Cita-cita Awal Masuk KPK

Cita-cita Febri untuk menjadi penyidik belum bisa terealisasi

Kompak Sambangi Reses Legislator PDIP, Muhammad-Rahayu Minta Doa Restu Maju di Pilwakot Tangsel
Indonesia
Kompak Sambangi Reses Legislator PDIP, Muhammad-Rahayu Minta Doa Restu Maju di Pilwakot Tangsel

"Kita sudah siap. Dengan rekomendasi dari partai, tentunya kita siap maju. Rekomendasi dari PDI Perjuangan sudah, Gerindra sudah, dan Hanura," kata Muhammad

 Golkar Bela Pemerintah Terkait Program Kartu Prakerja
Indonesia
Golkar Bela Pemerintah Terkait Program Kartu Prakerja

"Dalam pandangan saya, kita harus mendukung apa yang menjadi program Pemerintah, karena ini mempunyai nilai kebaikan bagi rakyat Indonesia," ujar Misbakhun