Pemerintah Disarankan Perpanjang Pembelajaran Jarak Jauh Hingga Akhir Tahun Seorang siswa SD mengerjakan latihan soal saat mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumahnya di Drangong, Serang, Banten, Kamis (8/10/2020). (ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN)

MerahPutih.com - Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengemukakan, bahwa rencana pembukaan kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka di beberapa daerah berpotensi tidak efektif mengingat ujian akhir semester (UAS) tinggal tiga pekan lagi.

Oleh karena itu, Satriwan menyarakan kepada pemerintah agar meneruskan penerapan pembelajaran jarak jauh hingga akhir tahun. Apalagi, ia melanjutkan, pembelajaran di bagi dalam dua gelombang dengan waktu belajar dan interaksi terbatas semasa pandemi COVID-19 masih berlangsung.

"Awal Desember siswa akan UAS semester ganjil. Andaikata sekolah tatap muka kembali, pembelajaran tak akan berjalan efektif dan optimal," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/11).

Baca Juga

KPK Kecam Unnes atas Sanksi Mahasiswa Pelapor Dugaan Korupsi Rektor

Ia menuturkan aturan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi sangat ketat, karena itu P2P menyarankan pemerintah daerah tidak memaksakan penyelenggaraannya

"Lebih baik PJJ (pembelajaran jarak jauh) diteruskan sampai akhir tahun," ujarnya dilansir Antara

"Pembukaan sekolah harus melalui persetujuan orang tua dan tidak ada pemaksaan bagi orang tua agar anaknya diizinkan belajar tatap muka. Pemda tidak boleh semaunya membuka sekolah tanpa meminta persetujuan dari semua orang tua tanpa kecuali," ia menambahkan.

Kalau ada beberapa orang tua siswa yang tidak mengizinkan anaknya masuk setelah pembukaan sekolah, ia menekankan, maka guru dan sekolah tetap wajib memberikan layanan pembelajaran kepada siswa tersebut secara daring maupun luring.

"Sekolah juga tak boleh memaksa orang tua memberikan izin. Untuk mendapatkan layanan pendidikan adalah hak dasar siswa. Hak hidup, sehat, dan memperoleh rasa aman adalah utama, baru kemudian hak pendidikan," tegasnya

P2G menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama turun tangan langsung untuk mengecek kesiapan infrastruktur pendukung penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah.

P2G ragu semua sekolah sudah bisa memenuhi seluruh syarat penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

"Oleh karena itu, P2G meminta Kemdikbud dan Kemenag turun langsung mengecek kesiapan sekolah dibuka kembali. Kemdikbud harus betul-betul memastikan sekolah sudah siap memenuhi sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan, tanpa kecuali," ucap Sekretaris P2G Afdhal.

Dia juga mengemukakan perlunya penindakan terhadap Dinas Pendidikan yang membolehkan pembukaan kembali sekolah yang berada di daerah dalam zona oranye seperti Kota Surabaya karena tindakan itu berpotensi menimbulkan klaster penularan COVID-19.

Baca Juga

Gerindra Usulkan Perkuliahan Jakarta Dibuka Tatap Muka Desember

"Itu jelas sekali akan membahayakan kesehatan dan keselamatan guru, siswa, dan keluarga mereka. Mestinya daerah dan pusat harus komitmen dan konsisten dengan SKB 4 Menteri yang dibuat," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bank Syariah Indonesia Resmi Berdiri
Indonesia
Bank Syariah Indonesia Resmi Berdiri

Produk dan layanan keuangan syariah milik BSI harus kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen nasabahnya, mulai dari UMKM, korporasi, hingga retail.

Said Iqbal Jadi Presiden Partai Buruh Periode 2021 - 2026
Indonesia
Said Iqbal Jadi Presiden Partai Buruh Periode 2021 - 2026

Said Iqbal resmi menjabat sebagai Presiden Partai Buruh periode 2021—2026, setelah pelantikannya pada Kongres Nasional IV Partai Buruh di Jakarta, Selasa (5/10).

Trik Ngebul Eks Waketum AMPG Hindari Media Usai Diperiksa KPK terkait Suap Azis
Indonesia
Trik Ngebul Eks Waketum AMPG Hindari Media Usai Diperiksa KPK terkait Suap Azis

Mantan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado diperiksa KPK terkait kasus Azis Syamsuddin

Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Hukum Selebgram Keponakan Ashanty
Indonesia
Polisi Gelar Perkara Tentukan Status Hukum Selebgram Keponakan Ashanty

Selebgram Millen Cyrus kembali diamankan polisi saat razia protokol kesehatan di bar Brotherhood, Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan.

Pengamat Nilai Relawan Ganjar Hingga Puan Ganggu Internal PDIP
Indonesia
Polres Metro Jaksel Pastikan Tidak Ada Alquran Dibakar
Indonesia
Polres Metro Jaksel Pastikan Tidak Ada Alquran Dibakar

Polres Metro Jakarta Selatan memastikan tidak ada Alquran dibakar dalam kasus penistaan agama yang akhir-akhir ini ramai di media sosial.

KPK Periksa Eks Dirut Sarana Jaya Terkait Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Eks Dirut Sarana Jaya Terkait Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Kamis (8/4).

Potensi Lonjakan Kasus, Satgas COVID-19 Langsung Kerja Keras Usai Idul Fitri
Indonesia
Potensi Lonjakan Kasus, Satgas COVID-19 Langsung Kerja Keras Usai Idul Fitri

Tim satgas COVID-19 di berbagai daerah langsung bergerak cepat usai pelaksanaan salat Idul Fitri 1442 Hijriah.

KPK Harap Kepala Daerah Terpilih Jadi Pemimpin yang Berintegritas
Indonesia
KPK Harap Kepala Daerah Terpilih Jadi Pemimpin yang Berintegritas

"KPK tidak ingin pejabat publik yang dipilih melalui proses politik tersebut kemudian memanfaatkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya," kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati

[HOAKS atau FAKTA]: Pemimpin Taliban Minum Whiski di Pesawat Jet
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemimpin Taliban Minum Whiski di Pesawat Jet

Dalam foto aslinya tidak terlihat ada minuman whiski di samping pria tersebut