Pemerintah Diprediksi Takkan Mampu Bereskan Omnibus Law dalam Waktu Cepat Pengamat politik Jerry Massie. Foto: pelitabanten

Merahputih.com - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie tak yakin RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan ke DPR pekan lalu dapat diselesaikan dalam 100 hari seperti permintaan pemerintah. Menurutnya, tak cukup waktu jika Omnibus Law dikejar dalam 100 hari.

Apalagi, Omnibus Law ada empat RUU sekaligus yang dibuat serentak yakni RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Baca Juga:

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Picu PHK Massal Jutaan Tenaga Kerja

"Memang DPR telah mengesahkan 50 RUU yang masuk Prolegnas dan 4 di antaranya Omnibus Law," ujarnya kepada wartawan, Senin (17/2).

Omnibus law
Aksi teatrikal aktivis Sarbumusi Jember dalam melakukan unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di halaman pendapa Wahyawibawagraha Jember, Rabu (12/02/2020) (ANTARA/ Zumrotun Solichah)

Menurut Jerry, jika mau konsisten maka eksekutif dan legislatif bisa berkolaborasi dengan baik. Ia pesimistis dengan permintaan Jokowi kepada DPR agar mengesahkan RUU dalam 100 hari. Ia pun mengaku tak habis pikir UU Omnibus Law ini nanti bisa diubah oleh Presiden.

"Yang mengherankan UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa diubah oleh Presiden," kata Jerry.

Baca Juga

Omnibus Law Dianggap Korbankan Buruh Demi Investasi

Menurut Jerry, cukup mengherankan jika kebijakan itu bisa diubah lewat Peraturan Pemerintah (PP). Padahal, sesuai aturan, yang berhak mengubah UU adalah DPR dan Presiden atau lewat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

"Regulasi di atas tertuang dalam Bab XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja. Dalam Pasal 170 ayat 1 disebutkan Presiden berwenang mengubah UU," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Pastikan Jakarta Tidak Terapkan Lockdown di Akhir Pekan
Indonesia
Anies Pastikan Jakarta Tidak Terapkan Lockdown di Akhir Pekan

Masyarakat harus lindungi diri dan lingkungan dengan tetap menerapkan 3 M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Din Syamsuddin Dorong Perbaikan SKB 3 Menteri Soal Pakaian Sekolah
Indonesia
Din Syamsuddin Dorong Perbaikan SKB 3 Menteri Soal Pakaian Sekolah

SKB 3 Menteri tersebut muncul di tengah polemik hijab di salah satu sekolah negeri di Sumatera Barat

Soal RUU Pemilu, Anak Buah Prabowo: Idealnya Presidential Threshold Nol Persen
Indonesia
Soal RUU Pemilu, Anak Buah Prabowo: Idealnya Presidential Threshold Nol Persen

Supaya semua parpol peserta pemilu boleh mencalonkan pasangan capres-cawapres masing-masing

Luhut Soroti Angka Kematian COVID-19 di Solo, Ini Kata Gibran
Indonesia
Luhut Soroti Angka Kematian COVID-19 di Solo, Ini Kata Gibran

"Ya benar angka kematian COVID-19 Solo tinggi, tetapi pasien itu bukan warga Solo. Melainkan dari luar Kota Solo dirujuk ke RS Solo dan meninggal dunia," ujar Gibran

Jokowi: 16,9 Juta Pelayan Publik Akan Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Jokowi: 16,9 Juta Pelayan Publik Akan Terima Vaksin COVID-19

Ada sebanyak 16,9 juta pelayan publik yang akan menerima vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi nasional tahap kedua.

Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili
Indonesia
Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili

"Tolong dibuatkan semacam STR atau petunjuk untuk kemudian ini bisa dijadikan pegangan bagi para penyidik pada saat menerima laporan," ujar Sigit

Jokowi: Mudik Tidak Dilarang Lonjakan COVID-19 Bisa 140 Ribu Kasus Per Hari
Indonesia
Jokowi: Mudik Tidak Dilarang Lonjakan COVID-19 Bisa 140 Ribu Kasus Per Hari

Saat ini, angka kasus harian COVID-19 berada di kisaran 4.000 hingga 5.000, atau jauh menurun bila dibandingkan pada Januari-Februari lalu yang masih di atas 10 ribuan.

Kendala Komnas HAM Rampungkan Dugaan Pelanggaran HAM TWK KPK
Indonesia
Firli Klaim Pemecatan Novel Baswedan Cs Sesuai Undang-Undang
Indonesia
Firli Klaim Pemecatan Novel Baswedan Cs Sesuai Undang-Undang

"Kami tunduk pada undang-undang, jadi tidak ada istilah percepatan atau perlambatan sesuai keputusan saja," kata Ketua KPK Firli Bahuri

Presiden Jokowi Tiba di Italia
Indonesia
Presiden Jokowi Tiba di Italia

Jokowi dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.