Pemerintah Dinilai tidak Punya Niat Tangkap Djoko Tjandra Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kasus lolosnya Djoko Tjandra bukanlah peristiwa luar biasa. Menurut Ray, setelah dua minggu instruktsi Menkopolhukam Mahfud MD untuk menangkap Djoko Tjandra, alih-alih tertangkap, malah kejadian lain terungkap.

"Seperti adanya surat jalan Djoko ke Pontianak. Perintah pak Mahfud MD sama sekali tidak ampuh di lapangan. Dalam situasi dan kultur seperti ini, maka hajat pak Mahfud MD untuk membentuk gugus tugas anti korupsi itu akan berujung anti klimaks," jelas Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (17/7).

Baca Juga

Brigjen NW Masih Diperiksa Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Ray menuturkan Menkopolhukam harus terlebih dahulu membentuk karakter dan kultur anti korupsi di lingkungan aparat penegak hukum. Tanpa dua hal ini, akan sia-sia membentuk lembaga apapun namanya yang berkaitan dengan gerakan anti korupsi.

Seturut dengan itu, Menkopolhukam harus mendorong adanya sanksi yang berat kepada para pelaku. Tentu saja tidak cukup dengan hanya sementara tanpa pekerjaan (non job), lebih dari itu sanksi pemecatan bahkan pidana harus juga disertakan.

"Sebab, pelakunya adalah aparat penegak hukum sendiri. Maka sanksinya bisa dua kali lebih berat dari warga biasa," jelas Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Surat Keterangan Pemeriksaan COVID-19 Djoko Tjandra

Ray menambahkan, Komisi III sebagai mitra kerja kepolisian, juga harus melakukan hal yang sama. Sikap mereka yang terlihat santun dalam menghadapi kasus ini seperti memberi kesan bahwa mereka memang tidak memiliki keinginan mendorong agar aparat penegak hukum benar-benar memiliki sikap anti korupsi.

Sikap Komisi III terhadap kasus ini juga memperlihatkan sikap berbeda jika seandainya yang melakukan tindakan ini adalah KPK.

"Tak ada teriakan agar UU Kopolisian misalnya untuk segera direvisi. Tak ada anggota Komisi III yang secara terbuka membuat pernyataan keras atas kejadian ini. Komisi III hanya berminat 'menguliti' KPK dan seperti melupakan berbagai masalah di institusi penegak hukum lainnya," tambah dia.

Ray meyakini, membangun karakter anti korupsi itu sama pentingnya, atau bahkan mungkin jauh lebih penting, dari membangun infrastruktur bangsa.

"Pembangunan rohani bangsa ini akan berdimensi panjang. Sementara pembangunan fisik itu berhitung tanggal. Semoga kejadian ini menarik lagi perhatian presiden untuk peduli pada reformasi kepolisian dan kejaksaan," tutup Ray.

Diketahui, Djoko Tjandra mendaftar PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Sidang pertamanya dilangsungkan pada Senin, 29 Juni 2020. Namun, Djoko tidak hadir dalam sidang perdananya karena alasan sedang sakit.

Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Kejaksaan pernah menahan Joko Tjandra pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.

Baca Juga

Brigjen Prasetijo Diduga Bersekongkol dengan Buronan Kelas Kakap, DPR Nilai Jadi "Tamparan" buat Polri

Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memvonis Djoko Tjandra dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali Rp546,166 miliar pun dirampas negara.

Dia juga sempat dikabarkan berada di Papua Nugini pada 2009. Lalu dalam beberapa waktu lalu, dikabarkan sudah di Indonesia hampir tiga bulan lamanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cawawalkot Pilar Saga, Putra Bupati Serang Punya Harta Kekayaan Rp28 Miliar
Indonesia
Cawawalkot Pilar Saga, Putra Bupati Serang Punya Harta Kekayaan Rp28 Miliar

Putra Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, itu tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp28,06 miliar.

Wagub Bocorkan Jumlah Liang Lahad Pasien COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Wagub Bocorkan Jumlah Liang Lahad Pasien COVID-19 di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menjelaskan secara gamblang kesimpangsiuran jumlah liang lahad pemakaman jenazah pasien terkonfirmasi COVID-19 di ibu kota.

Kapolda Metro Minta Warga Tak Liburan di Akhir Bulan Ini
Indonesia
Kapolda Metro Minta Warga Tak Liburan di Akhir Bulan Ini

Menjelang libur panjang pada 28-30 Oktober 2020, potensi kenaikan kasus COVID-19 cenderung tinggi.

Keseriusan KPK-Kejagung Usut Dugaan Korupsi Mentan Dipertanyakan
Indonesia
Keseriusan KPK-Kejagung Usut Dugaan Korupsi Mentan Dipertanyakan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung diminta menindaklanjuti laporan GPHN RI terkait dugaan korupsi Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Penyidik Korek Aliran Dana Cleaning Service Kejagung yang Diduga Bersaldo Ratusan Juta
Indonesia
Penyidik Korek Aliran Dana Cleaning Service Kejagung yang Diduga Bersaldo Ratusan Juta

Petugas kebersihan bernama Joko itu merupakan saksi dalam kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Pemerintah Kuasai TMII, Plt Sekjen PSI: Buat Nambah Kas Negara
Indonesia
Pemerintah Kuasai TMII, Plt Sekjen PSI: Buat Nambah Kas Negara

"Tidak elok jika aset milik negara dipakai oleh pihak swasta memperkaya diri, terlebih Indonesia masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Upaya Kemensetneg ini, kami yakin bisa mempercepat pemulihan kondisi ekonomi karena negara mendapat pemasukan alternatif," tuturnya.

BNPT Waspadai Paham Radikal Masuk ke PLN
Indonesia
BNPT Waspadai Paham Radikal Masuk ke PLN

BNPT tengah fokus mencegah tubuh instansi pemerintah dari masuknya bahaya radikal intoleran dan radikal terorisme.

Erick Perintahkan Semua BUMN Wajib Miliki Sertifikasi Anti Penyuapan
Indonesia
Erick Perintahkan Semua BUMN Wajib Miliki Sertifikasi Anti Penyuapan

Kinerja direksi akan dinilai dan dievaluasi berdasarkan kontrak manajemen berbasis indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI).

Belajar Tatap Muka, Pelajar di Surabaya Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab
Indonesia
Belajar Tatap Muka, Pelajar di Surabaya Wajib Tunjukkan Hasil Tes Swab

Syaratnya, para pelajar harus berkondisi sehat dan sebelumnya mengikuti swab dengan hasil negatif.

Potensi Objek Terbawa Arus, Area Pencarian Sriwijaya Air Diperluas
Indonesia
Potensi Objek Terbawa Arus, Area Pencarian Sriwijaya Air Diperluas

Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.