Pemerintah Dinilai Tanggap Lindungi Rakyat Jika Tunda Pilkada 2020 Ilustrasi - Pemilihan kepala daerah. (Antaranews)

MerahPutih.com - Sejumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat maupun daerah serta calon kepala daerah terkonformasi positif COVID-19. Hal ini, membuat rakyat meminta kepada pemerintah untuk menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjelaskan penundaan Pilkada 2020 karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung membaik bukanlah bentuk kegagalan dalam berdemokrasi.

Baca Juga

Aturan Kampanye Calon Kepala Daerah Dinili Bikin Pusing

"Ketika situasi COVID-19 ini belum membaik, bahkan angkanya cenderung meningkat, maka kalaupun nanti memutuskan untuk menunda (Pilkada 2020) itu bukan berarti KPU gagal, Bawaslu gagal, ataupun pemerintah gagal dalam kita berdemokrasi," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa di Jakarta, Sabtu (19/9)

Menurut dia, apabila keputusan penundaan pemilu benar-benar diambil, maka masyarakat justru akan mengapresiasi langkah tersebut. Pemerintah akan dinilai tanggap dalam melindungi rakyatnya dari situasi pandemi COVID-19.

Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada. (Foto: Antara)

Khairunnisa mengatakan penyelenggara pemilu masih mungkin untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 apabila kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir.

Penundaan pilkada tersebut, kata dia, telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan UU Pilkada.

"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 membuka kemungkinan itu. Kalau misalnya situasinya memburuk, bencana bukan alamnya semakin memburuk memang bisa ditunda," katanya dilansir Antara

Lebih lanjut, Khairunnisa mengatakan bahwa masyarakat sipil sejak awal pandemi COVID-19 telah mengusulkan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda.

Usulan penundaan pilkada tersebut, kata dia, agar penyelenggara pemilu memiliki waktu lebih panjang dalam mempersiapkan pelaksanaan pesta demokrasi itu.

"Bukan dengan keyakinan COVID-19 sudah selesai, kita juga tidak tahu COVID-19 kapan selesai, vaksin juga belum ketemu. Cuma setidaknya kalau kita mempunyai waktu lebih panjang persiapannya juga cukup," kata dia.

Baca Juga

Partisipasi Melemah, Pemerintah dan DPR Diminta Terapkan Demokrasi Partisipatoris

Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara pilkada pada tanggal 23 September. Namun, akibat pandemi COVID-19, hari-H pencoblosan diundur menjadi 9 Desember 2020. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Siapkan Skenario Penanganan Jika Pasien COVID-19 Melonjak
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Skenario Penanganan Jika Pasien COVID-19 Melonjak

Skenario yang disiapkan dibagi 3 kelompok mereka yang terindikasi positif

Insiden Penyerangan Polsek Ciracas Tak Ganggu Sinergitas TNI-Polri
Indonesia
Insiden Penyerangan Polsek Ciracas Tak Ganggu Sinergitas TNI-Polri

Seluruh prajurit TNI AD yang terlibat dalam aksi penyerangan Polsek Ciracas harus mengganti segala kerugian akibat peristiwa tersebut.

Kebanyakan Kasus Meninggal Virus Corona karena Sakit yang Sudah Diidap
Indonesia
Kebanyakan Kasus Meninggal Virus Corona karena Sakit yang Sudah Diidap

Kebanyakan kasus meninggal virus corona bukan karena virus tapi oleh karena komorbid atau penyakit penyerta.

Kemendikbud Utamakan Kesehatan Pelajar dan Pendidik Saat Buka Tahun Ajaran Baru
Indonesia
Kemendikbud Utamakan Kesehatan Pelajar dan Pendidik Saat Buka Tahun Ajaran Baru

Evy melanjutkan, pembukaan kembali sekolah khususnya di wilayah zona hijau, akan dibahas Kemendikbud bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

DPD Minta PHK Kepada Pekerja Terdampak COVID-19 Harus Sesuai UU
Indonesia
DPD Minta PHK Kepada Pekerja Terdampak COVID-19 Harus Sesuai UU

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menetapkan jumlah pesangon

Tahun Ajaran Baru Segera Buka, Bamsoet: Jangan Sampai Anak-anak Jadi Korban
Indonesia
Tahun Ajaran Baru Segera Buka, Bamsoet: Jangan Sampai Anak-anak Jadi Korban

"Karena yang utama adalah melindungi anak dari terinfeksinya virus tersebut, mengingat usia anak sangat rentan tertular COVID-19," ujarnya.

Rutan KPK Tak Luput dari Penyemprotan Disinfektan
Indonesia
Rutan KPK Tak Luput dari Penyemprotan Disinfektan

Penyemprotan ini bakal dilakukan selama dua hari sejak Rabu (18/3) besok

DPRD Mentahkan Klaim Anies Formula E Dongkrak Perekonomian Jakarta
Indonesia
DPRD Mentahkan Klaim Anies Formula E Dongkrak Perekonomian Jakarta

"Dari segi ekonomi mendongkrak juga sangat kecil tidak imbang dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh APBD," kata Ida

Pilkada 2020 Didesak Ditunda, Bawaslu Bilang Begini
Indonesia
Pilkada 2020 Didesak Ditunda, Bawaslu Bilang Begini

“Penundaan agenda nasional ini akan menimbulkan beragam permasalahan baru,” kata Fritz

Kebijakan Anies Copot Atap JPO Sudirman Bikin Warga Geram
Indonesia
Kebijakan Anies Copot Atap JPO Sudirman Bikin Warga Geram

Ia juga menyebut langkah Pemprov itu tidak sesuai dengan kaidah estetika JPO.