Pemerintah Dinilai Tak Tepat Beri Kartu Pra Kerja untuk Korban Penanganan COVID-19 Ratusan pencari kerja mengikuti bursa kerja secara online. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik langkah pemerintah yang menyediakan Kartu Pra kerja untuk pekerja yang terdampak penanganam COVID-19.

Menurut Ujang, pemberian kartu andalan Presiden Joko Widodo itu tak sesuai dengan konteks mayoritas pekerja saat ini yang membutuhkan kebutuhan pokok sehari-hari.

Baca Juga:

Anies Dianggap Main-main Jalankan PSBB di DKI, Ini Alasannya

"Pelatihan online kartu prakerja belum urgent. Belum dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah makan. Sembako. Sembako yang dibutuhkan," kata Ujang kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (18/4).

Ujang melanjutkan, jika hanya dikasih uang untuk pelatihan, lalu pemerintah tidak menyiapkan lapangan pekerjaan buat mereka, sama saja percuma.

"Yang dibutuhkan itu bukan pelatihanya. Tapi lapangan kerjanya. Karena kita tahu, saat ini warga banyak yang di-PHK. Lapangan kerja juga tak ada. Jadi masyarakat masyarakat hidupnya makin sulit," terang pengajar dari Universitas Al Azhar ini.

Ujang menyebut, solusi pemerintah bukan hanya memberikan pelatihan online Kartu Pra Kerja, lalu memberi uang pada mereka. Tapi menyiapkan lapangan pekerjaan.

"Yang dibutuhkan rakyat itu makan. Nah dengan adanya lapangan pekerjaan, mereka bisa bekerja dan bisa makan," jelas Ujang.

Sejumlah calon peserta Kartu Pra-Kerja mendaftar secara daring di LTSA-UPT P2TK Surabaya, Senin (13/4/2020). (ANTARA/ Moch Asim)
Sejumlah calon peserta Kartu Pra-Kerja mendaftar secara daring di LTSA-UPT P2TK Surabaya, Senin (13/4/2020). (ANTARA/ Moch Asim)

Sementara, Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai, pemberian Kartu Pra Kerja untuk mengatasi dampak sosial ekonomi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat wabah tidak tepat.

Menurut dia, program tersebut kurang tepat karena Kartu Pra Kerja bertujuan memberikan keterampilan tambahan atau meningkatkan keterampilan orang yang sedang mencari kerja.

"Karena program Kartu Pra Kerja pada hakikatnya untuk memberikan skill tambahan, peningkatan kapasitas dari orang yang mencari kerja," ujar Eddy .

Eddy mengatakan, dalam kondisi saat ini yang perlu dibantu adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan.

Dengan demikian jika merujuk kepada tujuan dibuatnya Kartu Pra Kerja tersebut, tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini.

Menurut Eddy, jangan sampai setelah mereka selesai mendapatkan pelatihan dalam program Kartu Pra Kerja, tetapi lapangan pekerjaannya tidak ada.

"Sekarang ini kita justru ingin membantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Ini (pemberian Kartu Pra Kerja) tidak tepat," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.

Baca Juga:

Luhut Tolak Keinginan Anies Hentikan KRL, Pemprov DKI tak Berkutik

Yang paling tepat untuk membantu masyarakat agar tidak kehilangan pekerjaan dampak COVID-19 adalah memberikan bantuan langsung untuk dunia usaha.

Eddy juga menilai, stimulus yang diberikan pemerintah dalam mengatasi dampak COVID-19 sebesar Rp405 triliun terlalu kecil.

Pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Pra kerja sejak Sabtu (11/4).

Para anggota Kartu Prakerja nantinya akan mendapat pelatihan online yang disediakan oleh digital platform mitra resmi pemerintah.

Hingga saat ini, ada sekitar 900 jenis pelatihan online yang disediakan oleh delapan digital platform. (Knu)

Baca Juga:

Jelang Ramadan, Kemenag Wanti-wanti Umat Islam Tak Lakukan Ziarah Kubur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Cari Saksi Terkait Tewasnya Pengawal Rizieq, Dimulai dari Sentul
Indonesia
Polisi Cari Saksi Terkait Tewasnya Pengawal Rizieq, Dimulai dari Sentul

Polisi menegaskan semua saksi dilengkapi dengan bukti pendukung

Gelar di Tengah Corona, Masyarakat Dilarang Hadiri Pemilihan Wagub
Indonesia
Gelar di Tengah Corona, Masyarakat Dilarang Hadiri Pemilihan Wagub

Setiap anggota DPRD yang akan memasuki ruangan rapat paripurna pemilihan diwajibkan untuk menggunakan masker.

Dana Triliunan Rupiah di Kartu Prakerja Dianggap Terlalu Besar
Indonesia
Dana Triliunan Rupiah di Kartu Prakerja Dianggap Terlalu Besar

Pelatihan online dipandang menjadi mubazir di tengah banyaknya warga terdampak karena pandemi COVID-19.

Pemprov DKI: 80.192 Orang Jalani Rapid Test, 3.056 Positif Corona
Indonesia
Pemprov DKI: 80.192 Orang Jalani Rapid Test, 3.056 Positif Corona

Angka itu menunjukan persentase positif COVID-19 di ibu kota sebesar 4 persen.

Komisi III Tegaskan Virus ISIS Lebih Bahaya dari Corona
Indonesia
Komisi III Tegaskan Virus ISIS Lebih Bahaya dari Corona

"Kita tahu virus ISIS ini lebih bahaya dari Corona kalau masuk di sini," kata Adies

Bebas Bersyarat John Kei Dicabut
Indonesia
Bebas Bersyarat John Kei Dicabut

John Kei dinilai telah melakukan pelangaran ketentuan saat menjalankan masa pembebasan bersyarat.

MUI Tegaskan Pilkada Saat Pandemi Jadi Bencana Bagi Negeri
Indonesia
MUI Tegaskan Pilkada Saat Pandemi Jadi Bencana Bagi Negeri

Jika semakin banyak yang tertular COVID-19 akibat Pilkada, bukan hanya kesehatan yang terganggu. Namun juga kehidupan sosial dan sektor ekonomi masyarakat luas.

KPK-BPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan
Indonesia
KPK-BPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik,” kata Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih

Hasil Tes Covid-19 Wapres Ma'ruf Sudah Keluar, Jokowi Belum
Indonesia
Hasil Tes Covid-19 Wapres Ma'ruf Sudah Keluar, Jokowi Belum

Hari ini ada ratas tapi teleconference

Istana Minta Rakyat tak Lagi Berisik soal Reshuffle Kabinet
Indonesia
Istana Minta Rakyat tak Lagi Berisik soal Reshuffle Kabinet

“Sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus. Tentu saja kalau bagus terus, ya enggak ada isu, enggak relevan lagi reshuffle,” kata Pratikno