Pemerintah Dinilai Kecolongan DPR Bahas RUU HIP Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai polemik di masyarakat.

Ia mengatakan, hal ini menandakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dari berbagai pernyataan publik yang umumnya tak menyangka poin-poin penting dalam RUU ini menyiratkan kurangnya sosialisasi dimaksud.

Baca Juga

DPR Sebut Pembahasan RUU HIP Ada di Tangan Jokowi

"Sejatinya, poin-poin yang mendapat reaksi keras masyarakat akan di-drop sebelum masuk ke rapat Bamus (Badan Musyawarah). Sehingga tidak perlu menimbulkan kontroversi seperti saat ini," kata Ray kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6).

Menurut Ray, momentum pembahasannya kurang tepat. Saat ini masyarakat sedang fokus menghadapi wabah COVID-19. Di tengah situasi seperti ini, publik malah dikejutkan dengan rencana pembahasan RUU HIP yang kurang bersentuhan langsung dengan apa yang dihadapi masyarakat.

Di sisi lain, usulan RUU HIP tidak memiliki urgensi dengan situasi COVID-19, tapi justru memiliki implikasi cukup besar bagi masyarakat. Terlebih sebelumnya muncul dua RUU yakni RUU Cipta Kerja dan Minerba.

Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)
Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)

Dua RUU yang mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat, tapi dibahas di tengah situasi di mana masyarakat tak dapat berpartisipasi penuh.

"Belajar dari kecolongan dua inilah, maka reaksi publik jadi sangat kuat dan keras," ujarnya.

Ketiga, lanjut dia, kurang jelas siapa yang sebenarnya menyusun draf RUU ini. Apakah semata DPR atau hal ini hasil dari berbagai pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat lalu dihimpun olehDPR. Lagi-lagi, jika dilihat berbagai reaksi ormas, tampaknya mereka belum sepenuhnya memberi masukan terhadap draf ini.

Sementara, untuk tema seperti ini, memang sebaiknya harus melibatkan pandangan dari masyarakat secara luas. Jika dominasi pembuatan draf ini lebih kuat pada partai, maka reaksi negatif publik tak dapat dihindari.

Lebih-lebih dalam situasi sekarang masyarakat apatis terhadap partai. Jadi, rencana pembahasan RUU ini seperti dipaksakan dalam situasi di mana konsentrasi masyarakat terpecah.

Baca Juga

Persekutuan Gereja Sambut Baik Penundaan Pembahasan RUU HIP

"Untuk solusinya, baiknya (RUU HIP) dibatalkan. Jika tetap ada keinginan membuat UU HIP, baiknya hal itu dimulai dari awal, yakni melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Jika perlu negara membentuk tim penyusun RUU HIP secara independen," kata mantan aktivis 98 asal UIN Jakarta ini.

"Biarkan mereka yang mengerjakannya hingga dapat dikumpulkan naskah yang solid untuk ditetapkan sebagai UU HIP. Dengan begitu, tak perlu ada partai yang merasa ditinggalkan atau sebaliknya ingkar dari komitmen awal," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kementerian Pertahanan Terima Jutaan Masker dari Perusahaan Singapura
Indonesia
Kementerian Pertahanan Terima Jutaan Masker dari Perusahaan Singapura

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menerima bantuan alat kesehatan untuk membantu penanganan COVID-19 di Indonesia.

PKS Solo Bebaskan Kadernya Dukung Bajo atau Gibran
Indonesia
PKS Solo Bebaskan Kadernya Dukung Bajo atau Gibran

DPD PKS akan melakukan jajak pendapat dengan kader dan pemilih PKS.

Angkasa Pura Turunkan Harga PCR dan Test Antigen di Bandara
Indonesia
Angkasa Pura Turunkan Harga PCR dan Test Antigen di Bandara

Jumlah permohonan penerbangan tambahan (extra flight) yang diajukan maskapai sudah mencapai 1.066 extra flight.

 Menhub Perbolehkan Transportasi Umum Beroperasi, Organda Solo Pilih Tak Angkut Penumpang
Indonesia
Menhub Perbolehkan Transportasi Umum Beroperasi, Organda Solo Pilih Tak Angkut Penumpang

"Kalau dipaksakan beroperasi, tetapi tidak ada penumpangnya kan sama saja. Kami berharap semua bisa kembali normal sehingga organda bisa kembali bekerja," kata dia.

Soal Utang DKI 12,5 Triliun, PSI: Mendingan Gak Usah Diambil
Indonesia
Soal Utang DKI 12,5 Triliun, PSI: Mendingan Gak Usah Diambil

Utang dari Menteri Keuangan itu harus dikelola dengan baik.

Wali Kota Medan Luncurkan Uji KIR Nontunai untuk Hindari Pungli
Indonesia
Wali Kota Medan Luncurkan Uji KIR Nontunai untuk Hindari Pungli

Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan pembayaran biaya Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau uji KIR nontunai melalui layanan E- Money, QRIS dan Qren untuk menghindari pungutan liar (pungli).

DKI Siap Lakukan Vaksinasi COVID-19 di 453 Fasilitas Kesehatan
Indonesia
DKI Siap Lakukan Vaksinasi COVID-19 di 453 Fasilitas Kesehatan

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 diperuntukan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran.

Azas Tigor: Pansus Banjir DPRD DKI Nggak Jelas dan Habisi Anggaran
Indonesia
Azas Tigor: Pansus Banjir DPRD DKI Nggak Jelas dan Habisi Anggaran

Tigor pun menilai Pansus Banjir DPRD tidak jelas. Sebab, selama delapan bulan kebelakangan ini tak ada kerjanya untuk mengatasi persoalan banjir.

 Pemda DIY Siapkan Dana Rp246 Miliar Untuk Penanganan Darurat Corona
Indonesia
Pemda DIY Siapkan Dana Rp246 Miliar Untuk Penanganan Darurat Corona

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, Biwara Yuswantana menjelaskan dana tersebut terkumpul dari dana tak terduga ditambah dengan realokasi dari APBD DIY.

Polisi Ungkap Hasil Rapid Tes 600 Orang di CFD Kemarin
Indonesia
Polisi Ungkap Hasil Rapid Tes 600 Orang di CFD Kemarin

Pemeriksaan rapid test ini sekaligus dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 74