Pemerintah Dinilai Kecolongan DPR Bahas RUU HIP

Pemerintah Dinilai Kecolongan DPR Bahas RUU HIP Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai polemik di masyarakat.

Ia mengatakan, hal ini menandakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dari berbagai pernyataan publik yang umumnya tak menyangka poin-poin penting dalam RUU ini menyiratkan kurangnya sosialisasi dimaksud.

Baca Juga

DPR Sebut Pembahasan RUU HIP Ada di Tangan Jokowi

"Sejatinya, poin-poin yang mendapat reaksi keras masyarakat akan di-drop sebelum masuk ke rapat Bamus (Badan Musyawarah). Sehingga tidak perlu menimbulkan kontroversi seperti saat ini," kata Ray kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6).

Menurut Ray, momentum pembahasannya kurang tepat. Saat ini masyarakat sedang fokus menghadapi wabah COVID-19. Di tengah situasi seperti ini, publik malah dikejutkan dengan rencana pembahasan RUU HIP yang kurang bersentuhan langsung dengan apa yang dihadapi masyarakat.

Di sisi lain, usulan RUU HIP tidak memiliki urgensi dengan situasi COVID-19, tapi justru memiliki implikasi cukup besar bagi masyarakat. Terlebih sebelumnya muncul dua RUU yakni RUU Cipta Kerja dan Minerba.

Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)
Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)

Dua RUU yang mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat, tapi dibahas di tengah situasi di mana masyarakat tak dapat berpartisipasi penuh.

"Belajar dari kecolongan dua inilah, maka reaksi publik jadi sangat kuat dan keras," ujarnya.

Ketiga, lanjut dia, kurang jelas siapa yang sebenarnya menyusun draf RUU ini. Apakah semata DPR atau hal ini hasil dari berbagai pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat lalu dihimpun olehDPR. Lagi-lagi, jika dilihat berbagai reaksi ormas, tampaknya mereka belum sepenuhnya memberi masukan terhadap draf ini.

Sementara, untuk tema seperti ini, memang sebaiknya harus melibatkan pandangan dari masyarakat secara luas. Jika dominasi pembuatan draf ini lebih kuat pada partai, maka reaksi negatif publik tak dapat dihindari.

Lebih-lebih dalam situasi sekarang masyarakat apatis terhadap partai. Jadi, rencana pembahasan RUU ini seperti dipaksakan dalam situasi di mana konsentrasi masyarakat terpecah.

Baca Juga

Persekutuan Gereja Sambut Baik Penundaan Pembahasan RUU HIP

"Untuk solusinya, baiknya (RUU HIP) dibatalkan. Jika tetap ada keinginan membuat UU HIP, baiknya hal itu dimulai dari awal, yakni melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Jika perlu negara membentuk tim penyusun RUU HIP secara independen," kata mantan aktivis 98 asal UIN Jakarta ini.

"Biarkan mereka yang mengerjakannya hingga dapat dikumpulkan naskah yang solid untuk ditetapkan sebagai UU HIP. Dengan begitu, tak perlu ada partai yang merasa ditinggalkan atau sebaliknya ingkar dari komitmen awal," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
77 Persen Paslon Pilkada Memilih Kampanye Tatap Muka
Indonesia
77 Persen Paslon Pilkada Memilih Kampanye Tatap Muka

77 persen paslon lebih memilih kampanye tatap muka ketimbang kampanye daring.

 Pelaku Penyerangan Novel Diduga Oknum Anggota Polisi yang Tersulut Dendam
Indonesia
Pelaku Penyerangan Novel Diduga Oknum Anggota Polisi yang Tersulut Dendam

Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendapat informasi, bahwa terduga pelaku penyerangan Novel adalah pknum anggota polisi dari Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Tito Tegur Bupati Karawang Gegara Gelar Arak-Arakan Pendaftaran Pilkada
Indonesia
Tito Tegur Bupati Karawang Gegara Gelar Arak-Arakan Pendaftaran Pilkada

Tito menyatakan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 harus berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum

DPD Minta Konflik Natuna Diselesaikan Lewat Diplomasi
Indonesia
DPD Minta Konflik Natuna Diselesaikan Lewat Diplomasi

"Diplomasi diutamakan, karena itu bukan dengan Indonesia saja," kata Haripinto

  Minta Maaf Atas Penjajahan, Ucapan Raja Belanda Perkuat Hubungan dengan Indonesia
Indonesia
Minta Maaf Atas Penjajahan, Ucapan Raja Belanda Perkuat Hubungan dengan Indonesia

"Sikap tersebut sekaligus langkah maju dalam penguatan hubungan Belanda–Indonesia;” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (11/3).

Minta Sidang PK Online, Djoko Tjandra Dinilai Menghina Pengadilan
Indonesia
Minta Sidang PK Online, Djoko Tjandra Dinilai Menghina Pengadilan

"Jadi permintaan sidang daring oleh Joker jelas-jelas bentuk penghinaan terhadap pengadilan sehingga sudah semestinya ditolak oleh hakim," kata Boyamin

  Wabah Virus Corona, Ganjar Masih Enggan Revisi Target Kunjungan Wisman di Jateng
Indonesia
Wabah Virus Corona, Ganjar Masih Enggan Revisi Target Kunjungan Wisman di Jateng

"Saya belum merevisi target kunjungan wisatawan ke Provinsi Jawa Tengah, meskipun virus corona sudah banyak menyebar di negara-negara besar," kata Ganjar.

Jejak Inspiratif Serda Mugiyanto, dari Kehilangan Kaki Hingga Jadi 'Lilin Borobudur'
Indonesia
Jejak Inspiratif Serda Mugiyanto, dari Kehilangan Kaki Hingga Jadi 'Lilin Borobudur'

Serda Mugiyanto harus kehilangan satu kakinya karena terkena ranjau saat bertugas di Ambon pada 1999.

Tak Ada Gebrakan di Pertamina, Ahok Dianggap Tak Pantas Jadi Ketua Otorita Ibu Kota Baru
Indonesia
Tak Ada Gebrakan di Pertamina, Ahok Dianggap Tak Pantas Jadi Ketua Otorita Ibu Kota Baru

Pangi Syarwi Chaniago mengkritik masuknya nama Komisaris Utama PT Pertamina Ahok sebagai kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

 Bisa Bikin Gaduh, DPR Pastikan Tak Akan Revisi UU Pilkada Dalam Waktu Dekat
Indonesia
Bisa Bikin Gaduh, DPR Pastikan Tak Akan Revisi UU Pilkada Dalam Waktu Dekat

"Resiko tidak matang kalau tidak cukup waktu (untuk revisi UU Pilkada). Karena harus konsultasi publik, jangan sampai ada pasal yang tidak relevan, itu kan kegaduhannya luar biasa," katanya