Pemerintah Dinilai Berhak Perpanjang PPKM Darurat PPKM Darurat. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menuai kontroversi.

Sebab, ada yang mendukung namun banyak juga yang menolak rencana itu.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, pemerintah berhak untuk memperpanjang PPKM hingga enam pekan ke depan atau sampai kondisi pandemi COVID-19 membaik.

Karena, prioritas kebijakan saat ini ialah menyelamatkan nyawa dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

Pengelola Bus Pelanggar Perjalanan PPKM Darurat Langsung Dibekukan Izinya

Menurut Mardani, pemerintah memang perlu mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan pandemi.

"Harga nyawa dan kesehatan masyarakat tidak bisa ditukar dengan apa pun,” jelas Mardani kepada wartawan, Jumat (16/7).

Mardani menyebut, PPKM Darurat belum maksimal dan belum menunjukkan hasil yang positif.

"Jika melihat tren selama sepekan hari pelaksanaan PPKM Darurat, belum ada tanda penurunan kasus COVID-19 secara nasional," imbuhnya.

Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id
Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

Periode 3-9 Juli 2021 misalnya, penambahan kasus mencapai 32.400 per hari.

Belum lagi masih maraknya sektor non-esensial yang tetap buka.

"Imbasnya pembatasan mobilitas masyarakat kurang optimal,” jelas politikus PKS ini.

Ia menilai, bahwa masyarakat saat ini sangat menunggu kehadiran dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang sangat terdampak dari PPKM ini.

Baca Juga:

Beri Bantuan Warga Terdampak PPKM Darurat, Kapolri Imbau Tak Keluar Rumah

Pengadaan tabung oksigen, ketersediaan obat-obatan, sampai rumah sakit yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau.

"Negara mesti hadir menjaga rakyat,” tegas Mardani.

Sebab, kehadiran negara dalam keadaan darurat saat ini akan menjadi salah satu jalan atas efektifitas PPKM dan melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Karena, ketidaksatuan dalam instruksi, istilah, kebijakan dan kerap saling koreksi antar-instansi menjadi fenomena harian yang berdampak pada ketidakpercayaan publik,” tutup Mardani. (Knu)

Baca Juga:

Memahami Dampak Ekonomi dan Kesehatan di Masa PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Dorong Pemulihan Rantai Pasok dan Atasi Potensi Krisis Pangan di KTT G7
Dunia
Jokowi Dorong Pemulihan Rantai Pasok dan Atasi Potensi Krisis Pangan di KTT G7

"Kita akan mendorong, mengajak negara-negara G7 untuk bersama-sama mencari solusi dalam menghadapi krisis pangan, krisis energi yang sedang melanda dunia," kata Jokowi.

Warga Yogyakarta Keluhkan Minyak Goreng Subsidi Sulit Dicari di Pasaran
Indonesia
Warga Yogyakarta Keluhkan Minyak Goreng Subsidi Sulit Dicari di Pasaran

Warga di sejumlah kabupaten dan Kota Yogyakarta mengeluh sulit menemukan minyak goreng bersubsidi seharga Rp 14 ribu per liter.

[HOAKS atau FAKTA]: BBM Naik, Ratusan Sepeda Listrik Dibagikan Gratis
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: BBM Naik, Ratusan Sepeda Listrik Dibagikan Gratis

Tautan yang disematkan dalam unggahan tersebut menuju pada sebuah aplikasi berbagi video dan tidak berkaitan dengan pembagian sepeda gratis.

ASN Tidak Diwajibkan Ikut Program Komponen Cadangan
Indonesia
ASN Tidak Diwajibkan Ikut Program Komponen Cadangan

Program pelatihan Komcad berbeda dengan program bela begara yang sudah ada dan wajib diikuti ASN.

Bahlil Pastikan Tidak Terbitkan Lagi Aturan Turunan dari UU Cipta Kerja
Indonesia
Bahlil Pastikan Tidak Terbitkan Lagi Aturan Turunan dari UU Cipta Kerja

Paling tidak, ada 47 PP yang sudah disahkan, 4 Perpres dan berbagai Permen-Permen yang sudah terbit.

[HOAKS atau FAKTA]: Ferdy Sambo Dijatuhi Hukuman Mati
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ferdy Sambo Dijatuhi Hukuman Mati

Beredar sebuah video di Facebook dengan judul yang menyatakan bahwa Ferdy Sambo telah ditetapkan hukuman mati.

DPD Desak Pemkab Bogor Tidak Ikut Eksekusi di Sengketa Pertanahan di Sentul
Indonesia
DPD Desak Pemkab Bogor Tidak Ikut Eksekusi di Sengketa Pertanahan di Sentul

Konflik pertanahan di Bogor bukan hanya satu titik saja. Karena rata-rata tanah di Bogor merupakan ex-perkebunan.

Anies Beri Hibah Aset Senilai Rp 97 Miliar kepada Polda Metro dan Kejati DKI
Indonesia
Anies Beri Hibah Aset Senilai Rp 97 Miliar kepada Polda Metro dan Kejati DKI

Adapun total aset yang diberikan Pemprov DKI kepada kedua instansi tersebut sebesar Rp 97.016.626.432.

Jokowi Ajak Jan Ethes Ikut Car Free Day sambil Bernostalgia di Rumdin Loji Gandrung
Indonesia
Jokowi Ajak Jan Ethes Ikut Car Free Day sambil Bernostalgia di Rumdin Loji Gandrung

Di rumdin ini, Jokowi dihampiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keduanya tampak melihat-lihat rumdin peninggalan Belanda itu selama lima menit.

MPR Puji Presiden Jokowi Ajak Semua Pihak Ciptakan Pemilu Damai
Indonesia
MPR Puji Presiden Jokowi Ajak Semua Pihak Ciptakan Pemilu Damai

Jokowi meminta semua pihak menghindari politik identitas serta politisasi agama demi mencegah polarisasi sosial.