Pemerintah Diminta Wait and See Untuk Mengakui Pemerintahan Taliban Mantan Mujahidin memegang senjata untuk mendukung pasukan Afghanistan dalam perang mereka melawan Taliban, di pinggiran provinsi Herat, Afghanistan, Sabtu (10/7). ANTARA FOTO

MerahPutih.com - Keberhasilan Taliban menguasai Kabul dan menggulingkan Pemerintahan Ashraf Ghani menuai reaksi berbeda di Indonesia.

Pro dan kontra pemberian pengakuan legitimasi kekuasaan Taliban atas Afghanistan oleh pemerintah RI menjadi diskursus publik yang cukup tajam baik di kalangan politisi hingga Masyarakat.

Baca Juga

BIN-Polisi Diminta Binasakan Gerakan Dukung Taliban di Indonesia

Menanggapi fenomena ini, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) pada (25/08) mendorong pemerintah RI untuk selalu memantau segala perkembangan eskalasi politik yang terjadi di Afghanistan.

"Pemerintah perlu wait and see dulu, sambil tetap mewaspadai dan mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan dalam negeri" ungkap wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta pada Rabu (25/08).

Pada prinsipnya, ujar Sultan, Indonesia baik secara tradisi maupun konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal dan senantiasa mendukung upaya-upaya perdamaian abadi dunia. Indonesia mengecam segala pendekatan diplomatik yang menjurus pada perilaku penjajahan atau imperialisme oleh dan terhadap bangsa apapun.

"Sebagai bangsa yang pernah mengalami suasana keterjajahan oleh imperialisme asing, kita tentu sangat prihatin dan berempati dengan konflik perang saudara yang terjadi di beberapa negara akibat perebutan pengaruh negara asing," kata Sultan.

Sultan B Najamudin
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin

Oleh karena itu, kata Sultan, dalam suasana euforia peringatan kemerdekaan RI kali ini, bangsa Indonesia patut bersyukur dan berkomitmen untuk menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan nasional. Masyarakat tidak perlu terpengaruh dengan konflik negara lain, apalagi sampai menyebabkan segregasi dan polarisasi sosial politik di dalam negeri.

"Mari kita jaga kekuatan persatuan dan kohesi sosial yang telah kita bangun, terutama dalam masa pandemi ini. Ini modal sosial yang mahal dan langka di era sekarang," terangnya.

Namun demikian, mantan wakil Gubernur Bengkulu ini mendorong pemerintah Indonesia untuk turut terlibat aktif dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian di Afganistan. Apapun alasannya, masyarakat sipil Afganistan merupakan korban konflik yang wajib kita santuni.

"Sebagai negara mayoritas Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk berperan sebagai mediator bagi kelompok-kelompok Politik di Afganistan, sehingga tidak perlu terjadi pertumpahan darah lebih lanjut pasca ditariknya pasukan AS," tutup Sultan. (Pon)

Baca Juga

Taliban Kuasai Afghanistan, Sineas Khawatirkan Kondisi Perfilman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Nakes Asal Sukoharjo Positif COVID-19 setelah Divaksin Sinovac
Indonesia
Satu Nakes Asal Sukoharjo Positif COVID-19 setelah Divaksin Sinovac

Seorang tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dinyatakan positif COVID-19 tak lama usai mendapatkan vaksinasi Sinovac.

14 Titik Lokasi Vaksinasi Keliling di Jakarta, Senin (9/8)
Indonesia
14 Titik Lokasi Vaksinasi Keliling di Jakarta, Senin (9/8)

Pada Senin (9/8), vaksinasi keliling hadir di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Ada 14 titik lokasi sasaran vaksin.

DPR Pastikan Uji Kelayakan Kepatutan Komjen Listyo Bakal Beda
Indonesia
DPR Pastikan Uji Kelayakan Kepatutan Komjen Listyo Bakal Beda

Anggota DPR yang hadir uji kelayakan cukup 20-30 persen saja.

49 Korban Sriwijaya Air SJ-182 Teridentifkasi
Indonesia
49 Korban Sriwijaya Air SJ-182 Teridentifkasi

2 korban baru yang teridentifikasi itu bernama Yumna Fanisyatuzahra (3) dan Muhammad Nur Kholifatul Amin (46).

Mabes Polri Cari Bukti Pidana Kasus yang Seret Nama Natalius Pigai
Indonesia
Mabes Polri Cari Bukti Pidana Kasus yang Seret Nama Natalius Pigai

Baranusa sebelumnya sempat melaporkan Natalius Pigai ke Polda Metro Jaya

Bandel Pakai Air Tanah, Kantor di Jakarta Bisa Kena Sanksi Rp 50 Juta
Indonesia
Bandel Pakai Air Tanah, Kantor di Jakarta Bisa Kena Sanksi Rp 50 Juta

Perkantoran DKI Jakarta bakal dikenakan sanksi tegas berupa denda Rp 50 juta jika masih nakal menggunakan air tanah.

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja
Indonesia
75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

Ali berkilah, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

Perdayai Orang Tua Eks Wamenlu Dino Patti Djalal,11 Mafia Tanah Ditangkap
Indonesia
Perdayai Orang Tua Eks Wamenlu Dino Patti Djalal,11 Mafia Tanah Ditangkap

Total sudah ada lima pelaku dalam kasus mafia tanah yang dilaporkan pada 22 April 2019

Terdampak Banjir Jadetabek, Perjalanan Kereta Api Surabaya-Jakarta Alami Gangguan
Indonesia
Terdampak Banjir Jadetabek, Perjalanan Kereta Api Surabaya-Jakarta Alami Gangguan

Untuk informasi penumpang di Stasiun Pasar Senen seluruh perjalanan KA dibatalkan PT KAI

KPK Dalami Aliran Uang Suap Nurdin Abdullah Lewat Plt Gubernur Sulsel
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang Suap Nurdin Abdullah Lewat Plt Gubernur Sulsel

Selain Sulaiman, pada saat bersamaan penyidik juga memeriksa Meikewati Bunadi selaku ibu rumah tangga dan Yusuf Tyos sebagai wiraswasta