Pemerintah Diminta Wait and See Untuk Mengakui Pemerintahan Taliban Mantan Mujahidin memegang senjata untuk mendukung pasukan Afghanistan dalam perang mereka melawan Taliban, di pinggiran provinsi Herat, Afghanistan, Sabtu (10/7). ANTARA FOTO

MerahPutih.com - Keberhasilan Taliban menguasai Kabul dan menggulingkan Pemerintahan Ashraf Ghani menuai reaksi berbeda di Indonesia.

Pro dan kontra pemberian pengakuan legitimasi kekuasaan Taliban atas Afghanistan oleh pemerintah RI menjadi diskursus publik yang cukup tajam baik di kalangan politisi hingga Masyarakat.

Baca Juga

BIN-Polisi Diminta Binasakan Gerakan Dukung Taliban di Indonesia

Menanggapi fenomena ini, Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) pada (25/08) mendorong pemerintah RI untuk selalu memantau segala perkembangan eskalasi politik yang terjadi di Afghanistan.

"Pemerintah perlu wait and see dulu, sambil tetap mewaspadai dan mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan dalam negeri" ungkap wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta pada Rabu (25/08).

Pada prinsipnya, ujar Sultan, Indonesia baik secara tradisi maupun konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal dan senantiasa mendukung upaya-upaya perdamaian abadi dunia. Indonesia mengecam segala pendekatan diplomatik yang menjurus pada perilaku penjajahan atau imperialisme oleh dan terhadap bangsa apapun.

"Sebagai bangsa yang pernah mengalami suasana keterjajahan oleh imperialisme asing, kita tentu sangat prihatin dan berempati dengan konflik perang saudara yang terjadi di beberapa negara akibat perebutan pengaruh negara asing," kata Sultan.

Sultan B Najamudin
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin

Oleh karena itu, kata Sultan, dalam suasana euforia peringatan kemerdekaan RI kali ini, bangsa Indonesia patut bersyukur dan berkomitmen untuk menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan nasional. Masyarakat tidak perlu terpengaruh dengan konflik negara lain, apalagi sampai menyebabkan segregasi dan polarisasi sosial politik di dalam negeri.

"Mari kita jaga kekuatan persatuan dan kohesi sosial yang telah kita bangun, terutama dalam masa pandemi ini. Ini modal sosial yang mahal dan langka di era sekarang," terangnya.

Namun demikian, mantan wakil Gubernur Bengkulu ini mendorong pemerintah Indonesia untuk turut terlibat aktif dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian di Afganistan. Apapun alasannya, masyarakat sipil Afganistan merupakan korban konflik yang wajib kita santuni.

"Sebagai negara mayoritas Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk berperan sebagai mediator bagi kelompok-kelompok Politik di Afganistan, sehingga tidak perlu terjadi pertumpahan darah lebih lanjut pasca ditariknya pasukan AS," tutup Sultan. (Pon)

Baca Juga

Taliban Kuasai Afghanistan, Sineas Khawatirkan Kondisi Perfilman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
130 Juta Orang Divaksin, Penambahan Kasus COVID-19 di Bawah 400
Indonesia
130 Juta Orang Divaksin, Penambahan Kasus COVID-19 di Bawah 400

Penambahan kasus positif dan kematian akibat COVID-19 masih tetap terjadi.

Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati untuk Koruptor, Firli: Perlu Didukung
Indonesia
Jaksa Agung Kaji Penerapan Hukuman Mati untuk Koruptor, Firli: Perlu Didukung

“Saya menyambut baik dengan adanya gagasan Jaksa Agung RI tentang rencana untuk mengkaji hukuman mati kepada pelaku korupsi, perlu didukung," ucap Firli

Wapres Sindir Menteri Sibuk Kampanye: Fokus Pekerjaan
Indonesia
Wapres Sindir Menteri Sibuk Kampanye: Fokus Pekerjaan

Pemilu 2024 makin dekat. Sejumlah nama dikabarkan bakal maju dalam Pilpres, tak terkecuali menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, mengingatkan para menteri-menterinya agar fokus bekerja dan tidak meninggalkan pekerjaan. Apalagi, masa kampanye belum berlangsung.

DPRD Minta Anies Evaluasi Kewenangan TGUPP
Indonesia
DPRD Minta Anies Evaluasi Kewenangan TGUPP

Komisi A DPRD DKI meminta Anies Baswedan mengevaluasi tugas dan kewenangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Jaksa Agung Mutasi Leonard Eben jadi Kejati Banten, Ketut Sumedana Jabat Kapuspenkum
Indonesia
Jaksa Agung Mutasi Leonard Eben jadi Kejati Banten, Ketut Sumedana Jabat Kapuspenkum

Adapun pejabat yang dirotasi di antaranya Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak dimutasi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

Perubahan Nama RSUD Jadi Polemik, DPRD Panggil Dinkes DKI
Indonesia
Perubahan Nama RSUD Jadi Polemik, DPRD Panggil Dinkes DKI

Perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta menuai polemik.

[HOAKS atau FAKTA]: Formula E Jakarta Masuk Rekor Dunia Jadi Lomba Paling Sepi Penonton
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Formula E Jakarta Masuk Rekor Dunia Jadi Lomba Paling Sepi Penonton

Ajang balap mobil Formula E yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu masuk rekor dunia sebagai ajang lomba paling sepi dari penonton.

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi Kasus Brigadir J ke Jokowi dan DPR Pekan Depan
Indonesia
Komnas HAM Serahkan Rekomendasi Kasus Brigadir J ke Jokowi dan DPR Pekan Depan

"(Diberikan) Minggu depan," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada wartawan, Sabtu (10/9).

Rencana Tata Ruang IKN Nusantara Sudah Final, Skala Detailnya 1 : 5.000
Indonesia
Rencana Tata Ruang IKN Nusantara Sudah Final, Skala Detailnya 1 : 5.000

BPN menyiapkan Rencana Tata Ruang IKN Nusantara dengan skala 1:25.000

Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu
Indonesia
Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu

Pimpinan DPR RI memastikan tak akan melakukan penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat menemui massa aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).