Pemerintah Diminta Tolak Usulan Penghapusan Daya Listrik 450 VA Ilustrasi petugas PLN. Foto: ANTARA/Try M Hardi

MerahPutih.com - Kesabaran rakyat kembali diuji. Setelah wacana kenaikan BBM bersubsidi benar-benar direalisasikan kini muncul lagi usulan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI agar daya listrik 450 Volt Ampere (VA) yang lazim digunakan golongan masyarakat tidak mampu dihapus dan sebagai gantinya akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA.

"Walau Kementerian ESDM sudah menyatakan bahwa usulan ini kurang tepat, tetapi publik perlu kepastian bahwa Pemerintah menolak dengan tegas usulan ini karena akan semakin menambah beban rakyat dan memunculkan keresahan baru lagi," kata anggota DPD RI Fahira Idris dalam keterangannya, Senin (19/9).

Baca Juga

Ternyata, Pemerintah Lakukan Uji Coba Penggunaan Kompor Listrik Kurangi Subsidi LPG

Fahira mengungkapkan, pentingnya sensitivitas bagi pejabat publik baik yang berada di legislatif maupun eksekutif dalam mengeluarkan pendapat atau usulan apalagi usulan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

Menurutnya, usulan agar daya listrik 450 VA dihapus karena terjadi over supply listrik PLN bukan hanya menimbulkan keresahan baru di benak rakyat setelah harga BBM bersubsidi dinaikan, tetapi dari sisi apapun adalah kebijakan yang tidak tepat untuk saat ini dan untuk kedepannya.

“Rakyat masih mumet dan resah karena BBM bersubsidi naik. Ini muncul lagi usul daya listrik 450 VA dihapus dan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA. Di mana sensitivitas kita sehingga muncul usulan seperti ini. Saya minta Pemerintah tegas menolak usulan ini, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk kedepannya," tegas dia.

Ia menilai, persoalan over supply listrik PLN karena pemerintah terus memaksakan pembangunan PLTU baru adalah ketidakcermatan pemerintah.

"Jangan dilimpahkan ke rakyat. Pemerintah harus cari jalan keluar persoalan over supply listrik ini. Jangan rakyat ikut ditarik-tarik,” ujarnya.

Baca Juga

Partai Demokrat Tolak Rencana Penghapusan Daya Listrik 450 VA

Menurut Fahira, tidak bijak jika setiap ada program Pemerintah yang menjadi persoalan karena menjadi beban keuangan negara atau APBN solusinya selalu dilimpahkan ke rakyat. Misalnya kebijakan penaikan harga BBM karena dinilai subsidi BBM tidak tepat sasaran.

"Salah satunya dikarenakan Pemerintah belum merampungkan aturan teknis ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite," imbuhnya.

Fahira kembali meminta Pemerintah tegas menolak usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini. Bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk kedepannya. Ia menekankan, golongan masyarakat tidak mampu masih membutuhkan daya listrik 450 VA karena sangat membantu meringankan pengeluaran.

"Oversupply listrik yang terjadi saat ini dan menjadi beban keuangan negara tidak ada hubungannya sama sekali dengan rakyat. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mencari solusi atau jalan keluarnya persoalan oversupply ini,” pungkas Senator Jakarta ini. (Pon)

Baca Juga

Pemerintah Diperingatkan Hati-hati Bikin Kebijakan Terkait Listrik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenag Bentuk Satuan Operasi Hadapi Puncak Ibadah Haji
Indonesia
Kemenag Bentuk Satuan Operasi Hadapi Puncak Ibadah Haji

Mobilisasi Jemaah haji ke Arafah, Muzdalifah dan Mina akan dimulai sejak 8 Zulhijjah 1443 H pagi atau 7 Juli 2022.

Jokowi dan PM Australia Naik Sepeda Rangka Bambu di Kebun Raya Bogor
Indonesia
Jokowi dan PM Australia Naik Sepeda Rangka Bambu di Kebun Raya Bogor

Sebelum bersepeda, Presiden Jokowi mengajak PM Anthony menanam pohon kamper atau yang memiliki nama latin Dryobalanops lanceolata.

Sahroni Kasih Tiket Gratis Formula E Jakarta, Gibran: Saya di Prancis
Indonesia
Sahroni Kasih Tiket Gratis Formula E Jakarta, Gibran: Saya di Prancis

Ahmad Sahroni memberikan tiket undangan Formula E Jakarta, pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Kualitas SDM Masih Kalah Saing dengan Infrastruktur di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Kualitas SDM Masih Kalah Saing dengan Infrastruktur di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberikan sejumlah catatan, khususnya pembangunan SDM yang dianggapnya tidak begitu mendapat perhatian.

Jadwal Sidang Ferdy Sambo Cs Pada Pekan ke-2
Indonesia
Jadwal Sidang Ferdy Sambo Cs Pada Pekan ke-2

Pada pekan kedua sidang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan Agenda sidang pemeriksaan 12 saksi.

Sudah Minta Maaf ke Jenderal Andika, Effendi Simbolon Sebut KSAD Dudung Belum Respons
Indonesia
Sudah Minta Maaf ke Jenderal Andika, Effendi Simbolon Sebut KSAD Dudung Belum Respons

"Kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau (Jenderal Andika) saya ingin poin menanyakan, sikap-sikap dari TNI, dan juga saya menyampaikan maaf saya," kata Effendi

Kronologi Kapolda Metro Jaya Sita KTA  Anggota Paspampres
Indonesia
Kronologi Kapolda Metro Jaya Sita KTA Anggota Paspampres

Metro Jaya Irjen Fadil Imran dikabarkan meminta kartu tanda anggota (KTA) anggota TNI yang merupakan anggota Paspampres bernama Serka N di MT Haryono.

Badan Anggaran Setujui Postur Makro Fiskal 2023
Indonesia
Badan Anggaran Setujui Postur Makro Fiskal 2023

Kondisi potensi perbedaan dengan nota keuangan karena gejolak ekonomi dunia yang tidak pasti.

KPK Tagih Duit Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Tagih Duit Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

Jaksa KPK menagih uang pengganti mantan Kepala Bagian Pengendalian Divisi II dan Wakadiv Sipil PT Waskita Karya, Fakih Usman senilai Rp 5,9 miliar.

MAKI Desak KPK Usut Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli Siregar
Indonesia
MAKI Desak KPK Usut Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli Siregar

"KPK seharusnya mendalami terkait dugaan pidana gratifikasi atau suap, karena keduanya merupakan hal yang terpisah," kata Koordinator MAKI Boyamin.