MerahPutih.com - Kesabaran rakyat kembali diuji. Setelah wacana kenaikan BBM bersubsidi benar-benar direalisasikan kini muncul lagi usulan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI agar daya listrik 450 Volt Ampere (VA) yang lazim digunakan golongan masyarakat tidak mampu dihapus dan sebagai gantinya akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA.
"Walau Kementerian ESDM sudah menyatakan bahwa usulan ini kurang tepat, tetapi publik perlu kepastian bahwa Pemerintah menolak dengan tegas usulan ini karena akan semakin menambah beban rakyat dan memunculkan keresahan baru lagi," kata anggota DPD RI Fahira Idris dalam keterangannya, Senin (19/9).
Baca Juga
Ternyata, Pemerintah Lakukan Uji Coba Penggunaan Kompor Listrik Kurangi Subsidi LPG
Fahira mengungkapkan, pentingnya sensitivitas bagi pejabat publik baik yang berada di legislatif maupun eksekutif dalam mengeluarkan pendapat atau usulan apalagi usulan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.
Menurutnya, usulan agar daya listrik 450 VA dihapus karena terjadi over supply listrik PLN bukan hanya menimbulkan keresahan baru di benak rakyat setelah harga BBM bersubsidi dinaikan, tetapi dari sisi apapun adalah kebijakan yang tidak tepat untuk saat ini dan untuk kedepannya.
“Rakyat masih mumet dan resah karena BBM bersubsidi naik. Ini muncul lagi usul daya listrik 450 VA dihapus dan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA. Di mana sensitivitas kita sehingga muncul usulan seperti ini. Saya minta Pemerintah tegas menolak usulan ini, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk kedepannya," tegas dia.
Ia menilai, persoalan over supply listrik PLN karena pemerintah terus memaksakan pembangunan PLTU baru adalah ketidakcermatan pemerintah.
"Jangan dilimpahkan ke rakyat. Pemerintah harus cari jalan keluar persoalan over supply listrik ini. Jangan rakyat ikut ditarik-tarik,” ujarnya.
Baca Juga
Partai Demokrat Tolak Rencana Penghapusan Daya Listrik 450 VA
Menurut Fahira, tidak bijak jika setiap ada program Pemerintah yang menjadi persoalan karena menjadi beban keuangan negara atau APBN solusinya selalu dilimpahkan ke rakyat. Misalnya kebijakan penaikan harga BBM karena dinilai subsidi BBM tidak tepat sasaran.
"Salah satunya dikarenakan Pemerintah belum merampungkan aturan teknis ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite," imbuhnya.
Fahira kembali meminta Pemerintah tegas menolak usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini. Bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk kedepannya. Ia menekankan, golongan masyarakat tidak mampu masih membutuhkan daya listrik 450 VA karena sangat membantu meringankan pengeluaran.
"Oversupply listrik yang terjadi saat ini dan menjadi beban keuangan negara tidak ada hubungannya sama sekali dengan rakyat. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mencari solusi atau jalan keluarnya persoalan oversupply ini,” pungkas Senator Jakarta ini. (Pon)
Baca Juga
Pemerintah Diperingatkan Hati-hati Bikin Kebijakan Terkait Listrik
