Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Bunga Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (HO/DPD RI)

MerahPutih.com - Ketua DPD, LaNyalla Mattalitti meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang bunga dana pinjaman yang diberikan kepada daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam kondisi kontraksi ekonomi yang dalam, mantan Ketua Umum PSSI itu menilai pemerintah daerah memerlukan dana PEN sehingga berhutang menjadi solusi mengatasinya.

"Kondisi saat ini memang sangat sulit. Salah satunya seperti yang dialami oleh Pemprov Banten. Tentunya kondisi ini dialami juga oleh daerah-daerah lain," kata LaNyalla dalam keterangannya, Jumat (2/4).

Baca Juga

BIN Sebut Serangan Bom Bunuh Diri di Makassar Terindikasi Sejak 2015

Terkait dana pinjaman tersebut, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179 Tahun 2020 tentang Perubahan PMK Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Daerah.

"Dalam ketentuan baru tersebut dana pinjaman dikenakan bunga. Saya kira ini perlu ditinjau kembali, sebab banyak daerah yang terdampak COVID-19 sehingga pendapatan daerah menurun drastis atau tidak mencapai target," papar alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu berharap pemerintah tak perlu menambah beban daerah dengan mengenakan bunga dana pinjaman PEN. Sebab, pemulihan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama.

"Pemulihan ekonomi di daerah dari dampak COVID-19 ini juga akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Selama ini daerah juga memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Jadi saya kira tak elok kalau dana pinjaman yang orientasinya untuk memperbaiki perrkonomian nasional itu justru dikenakan bunga," papar Senator Dapil Jawa Timur ini.

Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim meminta komitmen pemerintah pusat kembali ke perjanjian awal perihal pinjaman Pemerintah Provinsi Banten senilai Rp4,9 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tetap tanpa bunga.

Baca Juga

Kapolri Ungkap Sosok Pelaku Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar

Diketahui, pada pertengahan 2020 lalu, Pemprov Banten mengajukan pinjaman sebesar Rp4,9 triliun dimana Rp800 miliar lebih masuk dalam APBD Perubahan 2020 dan Rp4,1 triliun masuk dalam APBD 2021.

Namun pada perjalanannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179 Tahun 2020 tentang perubahan PMK Nomor 105 tahun 2020 tentang pinjaman pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) di daerah. Di mana dalam ketentuan yang baru, dana pinjaman dikenakan bunga. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Deteksi Keresahan Warga Jabar Lewat Teknologi Digital
Indonesia
Deteksi Keresahan Warga Jabar Lewat Teknologi Digital

Kang Emil tidak ingin kondisi Jabar yang aman dan nyaman ini diganggu oleh pihak-pihak yang berniat buruk merusak kondusivitas.

Ayo Taat Prokes, Angka Penambahan Pasien COVID-19 Kembali di Atas 250 Kasus
Indonesia
Ayo Taat Prokes, Angka Penambahan Pasien COVID-19 Kembali di Atas 250 Kasus

Data yang sama menunjukkan penambahan kasus pasien sembuh

 Gibran Belum Beranjak dari Lokasi Isoman
Indonesia
Gibran Belum Beranjak dari Lokasi Isoman

utra Sulung Presiden Jokowi itu sesuai jadwal pada Kamis (17/3) kemarin jalani tes PCR ulang.

Bawaslu Diminta Pilih Orang Kompeten Buat Seleksi Calon Pengawas di Daerah
Indonesia
Bawaslu Diminta Pilih Orang Kompeten Buat Seleksi Calon Pengawas di Daerah

Pemilihan timsel ditujukan untuk memilih orang-orang yang mampu memperoleh kepercayaan publik berdasarkan kompetensi yang mereka miliki.

Polda Jabar Larang Kegiatan SOTR
Indonesia
Polda Jabar Larang Kegiatan SOTR

Bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Warga pun diminta tak melakukan aktivitas yang tak perlu. Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana menerangkan aktivitas Sahur On The Road (SOTR) saat bulan Ramadhan 1443 Hijriah di wilayah hukumnya dilarang.

Polisi Tak Temukan Bekas Rem di Lokasi Kecelakaan Transjakarta
Indonesia
Polisi Tak Temukan Bekas Rem di Lokasi Kecelakaan Transjakarta

Sementara, posisi bus TransJakarta yang ditabrak itu cukup jauh terdorong sekitar 15 meter

Pemprov DKI Siapkan 7 Lokasi Sentra Vaksinasi di Sekolah
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan 7 Lokasi Sentra Vaksinasi di Sekolah

Cara daftar vaksin sekolah ini cukup mudah masyarakat cukup mendaftarkan melalui aplikasi vaksinasi resmi Pemprov DKI bernama JAKI.

Klaim Permintaan Oksigen di Monas Turun, Wagub Riza: Semoga Pertanda Baik
Indonesia
Klaim Permintaan Oksigen di Monas Turun, Wagub Riza: Semoga Pertanda Baik

"DKI Jakarta, beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu cukup kewalahan memenuhi oksigen bagi pasien COVID-19. Namun, semuanya bisa diatasi, tidak ada kekurangan, semuanya kita cukupi," ujar Riza.

Kejaksaan Agung Langsung Bergerak Tindak Mafia Pelabuhan
Indonesia
Kejaksaan Agung Langsung Bergerak Tindak Mafia Pelabuhan

Jajaran kejaksaan yang wilayah hukumnya terdapat pelabuhan segera bergerak melakukan operasi intelijen pemberantasan mafia pelabuhan.

Universitas Jember Buka Kuota 50 Persen Lewat Jalur SBMPTN
Indonesia
Universitas Jember Buka Kuota 50 Persen Lewat Jalur SBMPTN

"Kami akan mengalokasikan kuota 50 persen mahasiswa baru tahun ini dari jalur SBMPTN, yang memiliki 61 program studi yang bisa dipilih di Kampus Unej," kata Rektor Unej Iwan di Jember, Jumat (8/4).