Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Bunga Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (HO/DPD RI)

MerahPutih.com - Ketua DPD, LaNyalla Mattalitti meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang bunga dana pinjaman yang diberikan kepada daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam kondisi kontraksi ekonomi yang dalam, mantan Ketua Umum PSSI itu menilai pemerintah daerah memerlukan dana PEN sehingga berhutang menjadi solusi mengatasinya.

"Kondisi saat ini memang sangat sulit. Salah satunya seperti yang dialami oleh Pemprov Banten. Tentunya kondisi ini dialami juga oleh daerah-daerah lain," kata LaNyalla dalam keterangannya, Jumat (2/4).

Baca Juga

BIN Sebut Serangan Bom Bunuh Diri di Makassar Terindikasi Sejak 2015

Terkait dana pinjaman tersebut, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179 Tahun 2020 tentang Perubahan PMK Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Daerah.

"Dalam ketentuan baru tersebut dana pinjaman dikenakan bunga. Saya kira ini perlu ditinjau kembali, sebab banyak daerah yang terdampak COVID-19 sehingga pendapatan daerah menurun drastis atau tidak mencapai target," papar alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti. Foto: Humas DPD

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu berharap pemerintah tak perlu menambah beban daerah dengan mengenakan bunga dana pinjaman PEN. Sebab, pemulihan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama.

"Pemulihan ekonomi di daerah dari dampak COVID-19 ini juga akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Selama ini daerah juga memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Jadi saya kira tak elok kalau dana pinjaman yang orientasinya untuk memperbaiki perrkonomian nasional itu justru dikenakan bunga," papar Senator Dapil Jawa Timur ini.

Sebelumnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim meminta komitmen pemerintah pusat kembali ke perjanjian awal perihal pinjaman Pemerintah Provinsi Banten senilai Rp4,9 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tetap tanpa bunga.

Baca Juga

Kapolri Ungkap Sosok Pelaku Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar

Diketahui, pada pertengahan 2020 lalu, Pemprov Banten mengajukan pinjaman sebesar Rp4,9 triliun dimana Rp800 miliar lebih masuk dalam APBD Perubahan 2020 dan Rp4,1 triliun masuk dalam APBD 2021.

Namun pada perjalanannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179 Tahun 2020 tentang perubahan PMK Nomor 105 tahun 2020 tentang pinjaman pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) di daerah. Di mana dalam ketentuan yang baru, dana pinjaman dikenakan bunga. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 PSU Pilgub Kalsel Sementara Dimenangkan Petahana
Indonesia
PSU Pilgub Kalsel Sementara Dimenangkan Petahana

Hitung cepat yang ditampilkan bukan merupakan hasil resmi perhitungan perolehan suara, karena penetapan hasil rekapitulasi dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.

Polisi Kejar Wanita Maki Petugas karena Tak Terima Diputar Balik di Cilegon
Indonesia
Polisi Kejar Wanita Maki Petugas karena Tak Terima Diputar Balik di Cilegon

Polres Cilegon mengejar wanita yang memarahi petugas saat tak terima diputar balik di pos penyekatan Simpang Jalan Lingkar Selatan (JLS), Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, Minggu (16/5).

Update COVID-19 Selasa (29/12): Pasien Positif Bertambah 7.903 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (29/12): Pasien Positif Bertambah 7.903 Kasus

Doni meminta masyarakat memiliki kesadaran kolektif

Aturan Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri ke Indonesia Makin Ketat
Indonesia
Aturan Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri ke Indonesia Makin Ketat

Wiku menyebut, reaksi antibody setiap penyintas COVID-19 berbeda-beda tiap individu

DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Mengurus EUL dari WHO
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Mengurus EUL dari WHO

Minggu lalu, menteri agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi

Pemerintah Diminta Enggak Setengah-Setengah Berantas KKB
Indonesia
Pemerintah Diminta Enggak Setengah-Setengah Berantas KKB

Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan

RUU Cipta Kerja Bakal Bikin Susah Pekerja
Indonesia
RUU Cipta Kerja Bakal Bikin Susah Pekerja

Amnesty Internasional Indonesia telah melakukan kajian terkait omnibus law. Hasilnya, terdapat tujuh pasal yang dianggap bermasalah dan rawan bagi eksistensi pekerja.

UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi
Indonesia
UU Ciptaker Tak Perlu Direvisi Meski 'Typo', Pemerintah-DPR Diminta Koordinasi

Karena yang diubah hanya pada kesalahan ketik saja, bukan pada subtansi undang-undang

Cari Pengganti Saefullah, Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekretaris Daerah
Indonesia
Cari Pengganti Saefullah, Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekretaris Daerah

Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Deputi Gubernur DKI.

Menteri Paling Dekat Jokowi Layak Diganti
Indonesia
Menteri Paling Dekat Jokowi Layak Diganti

"Hal ini menjadi ujian dilematis bagi Presiden. Bagaimanapun, kinerja menteri yang dianggap layak reshuffle memiliki dampak langsung pada publik," kata Dedi