Pemerintah Diminta Tindak Tegas Pihak yang Terbukti Komersilkan Vaksin COVID-19 Kedatangan vaksin Covid ke Bio Farma, Bandung. (Dok Bio Farma)

Merahputih.com - 1,2 juta vaksin COVID-19 telah tersedia. Tahapannya kini menunggu proses uji klinis untuk menjamin keamanan dan kesehatan. Ada kekhawatiran vaksin dikomersialisasikan karena kebutuhan publik.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar memastikan ketersediaan vaksin tersebut. Termasuk mengatur strategi dalam pendistribusiannya, sehingga dapat menutup celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengkomersialkan vaksin COVID-19.

"MPR menyarankan kepada pemerintah harus bersikap dan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti mengkomersialkan vaksin COVID-19," katanya kepada wartawan, Selasa (15/12).

Baca Juga

FDA Resmikan Vaksin COVID-19 di AS

Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan memberikan vaksin secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Namun apabila jumlah vaksin terbatas, maka dapat memprioritaskan terlebih dahulu pemberian vaksin kepada masyarakat yang kurang mampu dan kelompok rentan.

Vaksin diberikan untuk menghadapi pandemi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia berhak dan wajib untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Pemerintah harus menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai tahapan pengujian vaksin COVID-19 yang saat ini tengah dilakukan.

"Ini guna menguji keamanan, efektivitas, dan mutu vaksin," katanya.

Pria yang hobby otomotif ini menjelaskan, kepastian waktu bagi ketersediaan vaksin untuk kebutuhan dalam negeri belum dapat ditetapkan. Bahkan pola distribusi vaksin dan metode jual belinya juga masih dalam tahap rencana.

"Karena segala sesuatu tentang vaksin COVID-19 dan vaksinasi masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan, siapa pun hendaknya tidak berspekulasi untuk menghindari kerugian masyarakat," ujarnya.

Vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma. (Foto: Antara).
Vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma. (Foto: Antara).

Menurut dia, Bio Farma memang berencana menerapkan metode pembelian dengan pemesanan lebih dahulu atau "pre-order".

Namun, hingga saat ini Bio Farma belum melayani 'pre order' vaksin COVID-19 jalur mandiri untuk keperluan apapun termasuk keperluan fasilitas kesehatan maupun kebutuhan perorangan.

Jumlah produk jadi vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini hanya 1,2 juta dosis, pemanfaatannya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.

Rencananya akan ada bahan baku vaksin COVID-19 untuk pembuatan 45 juta dosis pada Januari 2021, namun prioritas pemanfaatannya pun belum ditetapkan pemerintah.

Baca Juga

Perang Lawan COVID-19 Belum Selesai meski Sudah Ada Vaksin

Dia mengingatkan, faktor yang tidak boleh diabaikan masyarakat adalah ketentuan tentang izin penggunaan vaksin. Ini karena sebelum digunakan harus mendapatkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use of Authorization (EUA).

Selain itu, menurut dia, untuk kebutuhan jalur mandiri, vaksinnya memang belum ada karena ketentuan persyaratannya cukup ketat, masyarakat harus berhati-hati dan menunggu informasi resmi dari pemerintah. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dukung Program Jokowi, Sri Sultan Galakkan Program Jogo Wargo
Indonesia
Dukung Program Jokowi, Sri Sultan Galakkan Program Jogo Wargo

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menggalakkan kembali program Jogo Wargo.

Pengendara Moge Sempat Adu Mulut Sebelum Aniaya 2 Prajurit TNI
Indonesia
Pengendara Moge Sempat Adu Mulut Sebelum Aniaya 2 Prajurit TNI

“Terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya pemukulan oleh rombongan Moge kepada personil Kodim tersebut,” jelasnya.

Bandara Supadio Aktifkan Posko Buat Keluarga Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Bandara Supadio Aktifkan Posko Buat Keluarga Korban Sriwijaya Air

Pihak Bandara Supadio Pontianak saat ini juga sudah mengaktifkan pusat informasi. Pusat informasi ini gabungan dari Komite Bandara Supadio yakni Lanud Supadio, Kepolisian, Basarnas.

Wagub DKI Tanggapi Pengunduran Diri Anggota TGUPP Alvin Wijaya
Indonesia
Wagub DKI Tanggapi Pengunduran Diri Anggota TGUPP Alvin Wijaya

Polemik pengunduran diri di struktur jajaran Pemprov DKI Jakarta ditanggapi santai oleh pimpinan.

Sahkan UU Cipta Kerja Secara Kilat, DPR dan Pemerintah Tidak Punya Empati
Indonesia
Sahkan UU Cipta Kerja Secara Kilat, DPR dan Pemerintah Tidak Punya Empati

Pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang kilat dan senyap, menunjukkan pemerintah dan DPR tidak peduli pada keinginan dan aspirasi rakyat.

Tarif Pemeriksaan GeNose C19 Naik Jadi Rp30 ribu
Indonesia
Tarif Pemeriksaan GeNose C19 Naik Jadi Rp30 ribu

Mulai 20 Maret 2021 pula KAI menambah 9 stasiun yang menyediakan layanan pemeriksaan GeNose

KPK Sidik Dugaan Suap Pajak di Kemenkeu
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Suap Pajak di Kemenkeu

"Kami sedang penyidikan betul," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

MK Anulir Kemenangan Warga AS Jadi Bupati Sabu Raijua
Indonesia
MK Anulir Kemenangan Warga AS Jadi Bupati Sabu Raijua

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore .

Tiga Anak Buah Anies Enggak Hadir, Rapat BUMD Ditunda
Indonesia
Tiga Anak Buah Anies Enggak Hadir, Rapat BUMD Ditunda

Komisi B memandang perlu menggelar rapat sinergi

Mahfud MD Tegaskan Resesi dan Krisis Merupakan Dua Hal Berbeda
Indonesia