Pemerintah Diminta Tindak Tegas Pihak yang Terbukti Komersilkan Vaksin COVID-19 Kedatangan vaksin Covid ke Bio Farma, Bandung. (Dok Bio Farma)

Merahputih.com - 1,2 juta vaksin COVID-19 telah tersedia. Tahapannya kini menunggu proses uji klinis untuk menjamin keamanan dan kesehatan. Ada kekhawatiran vaksin dikomersialisasikan karena kebutuhan publik.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar memastikan ketersediaan vaksin tersebut. Termasuk mengatur strategi dalam pendistribusiannya, sehingga dapat menutup celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengkomersialkan vaksin COVID-19.

"MPR menyarankan kepada pemerintah harus bersikap dan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti mengkomersialkan vaksin COVID-19," katanya kepada wartawan, Selasa (15/12).

Baca Juga

FDA Resmikan Vaksin COVID-19 di AS

Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan memberikan vaksin secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Namun apabila jumlah vaksin terbatas, maka dapat memprioritaskan terlebih dahulu pemberian vaksin kepada masyarakat yang kurang mampu dan kelompok rentan.

Vaksin diberikan untuk menghadapi pandemi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia berhak dan wajib untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Pemerintah harus menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai tahapan pengujian vaksin COVID-19 yang saat ini tengah dilakukan.

"Ini guna menguji keamanan, efektivitas, dan mutu vaksin," katanya.

Pria yang hobby otomotif ini menjelaskan, kepastian waktu bagi ketersediaan vaksin untuk kebutuhan dalam negeri belum dapat ditetapkan. Bahkan pola distribusi vaksin dan metode jual belinya juga masih dalam tahap rencana.

"Karena segala sesuatu tentang vaksin COVID-19 dan vaksinasi masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan, siapa pun hendaknya tidak berspekulasi untuk menghindari kerugian masyarakat," ujarnya.

Vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma. (Foto: Antara).
Vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma. (Foto: Antara).

Menurut dia, Bio Farma memang berencana menerapkan metode pembelian dengan pemesanan lebih dahulu atau "pre-order".

Namun, hingga saat ini Bio Farma belum melayani 'pre order' vaksin COVID-19 jalur mandiri untuk keperluan apapun termasuk keperluan fasilitas kesehatan maupun kebutuhan perorangan.

Jumlah produk jadi vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini hanya 1,2 juta dosis, pemanfaatannya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.

Rencananya akan ada bahan baku vaksin COVID-19 untuk pembuatan 45 juta dosis pada Januari 2021, namun prioritas pemanfaatannya pun belum ditetapkan pemerintah.

Baca Juga

Perang Lawan COVID-19 Belum Selesai meski Sudah Ada Vaksin

Dia mengingatkan, faktor yang tidak boleh diabaikan masyarakat adalah ketentuan tentang izin penggunaan vaksin. Ini karena sebelum digunakan harus mendapatkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use of Authorization (EUA).

Selain itu, menurut dia, untuk kebutuhan jalur mandiri, vaksinnya memang belum ada karena ketentuan persyaratannya cukup ketat, masyarakat harus berhati-hati dan menunggu informasi resmi dari pemerintah. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Reaksi Kemarahan Munarman FPI Tahu Rekeningnya Diblokir
Indonesia
Reaksi Kemarahan Munarman FPI Tahu Rekeningnya Diblokir

Munarman mengaku, BNI telah mengirimkan surat pemberitahuan ini kepadanya.

Airlangga Tegaskan Bikin Obat COVID Bukan Kayak Bikin Tahu
Indonesia
Airlangga Tegaskan Bikin Obat COVID Bukan Kayak Bikin Tahu

Seluruh proses uji klinis tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) termasuk metode uji klinis.

Update COVID-19 per Jumat (3/4): 1.986 Kasus Positif, 181 Pasien Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 per Jumat (3/4): 1.986 Kasus Positif, 181 Pasien Meninggal Dunia

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 196 orang," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

TNI Senantiasa Dukung Penegakan Hukum Oleh Polri
Indonesia
TNI Senantiasa Dukung Penegakan Hukum Oleh Polri

Kapolri dan Panglima TNI didampingi Pejabat Utama masing-masing

BMKG Wanti-wanti 17 Daerah Berpotensi Alami Banjir Bandang
Indonesia
BMKG Wanti-wanti 17 Daerah Berpotensi Alami Banjir Bandang

Ada satu daerah yang berstatus siaga, dan 16 lainnya waspada terkait dampak banjir bandang akibat hujan lebat.

Imigrasi Cegah ASN Ditjen Pajak Inisial APA ke Luar Negeri
Indonesia
Imigrasi Cegah ASN Ditjen Pajak Inisial APA ke Luar Negeri

Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan

Jadi ASN, Pegawai KPK Tak Lagi Independen Berantas Korupsi
Indonesia
Jadi ASN, Pegawai KPK Tak Lagi Independen Berantas Korupsi

WP KPK sedang mempelajari dan menganalisis PP 41/2020

Pemprov DKI Sediakan Tempat Inap Tenaga Medis Tangani Corona, Ini Lokasinya
Indonesia
Pemprov DKI Sediakan Tempat Inap Tenaga Medis Tangani Corona, Ini Lokasinya

Anies menerangkan, mereka dijemput langsung menggunakan Transjakarta secara bertahap.

 Didukung Mayoritas DPD, Prabowo Diprediksi Pimpin Lagi Partai Gerindra
Indonesia
Didukung Mayoritas DPD, Prabowo Diprediksi Pimpin Lagi Partai Gerindra

Dasco yakin aspirasi para kader akan diperhatikan oleh Prabowo.

BNN Telusuri Aset Rp142 Miliar Milik Bandar Narkoba Aceh Yang Sebagian Raib
Indonesia
BNN Telusuri Aset Rp142 Miliar Milik Bandar Narkoba Aceh Yang Sebagian Raib

Dengan banyaknya kejanggalan saat pencairan uang, BNN sudah melaporkan hal tersebut ke kejaksaan agung untuk proses lanjutan.