Pemerintah Diminta Tetapkan Batas Tarif Hotel untuk Karantina Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. (Foto: MP/DPD RI)

MerahPutih.com - Tarif hotel karantina COVID-19 di Indonesia dikeluhkan sejumlah pelaku perjalanan luar negeri.

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti meminta, pemerintah menetapkan batasan tarif untuk hotel yang menjadi lokasi karantina.

"Saya menerima sejumlah keluhan dari warga negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri. Mereka harus menjalani karantina, namun yang menjadi masalah adalah tarif hotel tempat mereka menjalani karantina," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/12).

Baca Juga:

Karantina Gratis Hanya untuk Pekerja Migran, Pelajar dan Pegawai Pemerintah

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, pihak hotel memberikan tarif yang sangat memberatkan. Ia mengaku mendapat laporan ada satu keluarga yang berisi 5 orang harus membayar Rp 150 juta untuk menjalani karantina.

"Ini sangat memberatkan, bahkan sudah keterlaluan," imbuhnya.

Dijelaskan La Nyalla, masyarakat lain mengaku stres karena harus membayar Rp 140 juta.

Menurutnya, karantina sah-sah saja asal pemerintah bisa mengatasi harganya.

"Ibarat sembako, kalau tidak ada campur tangan pemerintah, pedagang akan seenaknya memberikan harga," ujarnya.

Baca Juga:

Respons Luhut Ada Pelaku Perjalanan Luar Negeri Kalangan Mampu Ingin Karantina Gratis

La Nyalla melanjutkan, tarif hotel untuk karantina seharusnya diberlakukan seperti PCR atau swab test antigen. Harus ada batasan limit termurah dan termahal.

Hal itu mengingat tidak semua warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri itu orang kaya yang liburan. Ada yang berobat dan keperluan lainnya.

“Harusnya pemerintah memberi patokan tertinggi harga hotel. Harus ada penetapan tarif dari pemerintah untuk kepentingan karantina yang notabene kewajiban yang dibuat pemerintah untuk masyarakat," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Elkan Baggott Wajib Karantina, Kalau Melanggar Didenda Rp 104 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Cerah Hari Ini
Indonesia
BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Cerah Hari Ini

Pada malam hari, seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu masih cerah berawan

Kantornya Dibanjiri Karangan Bunga, Fraksi PKS Minta Wartawan Tanya Pengirimnya
Indonesia
Kantornya Dibanjiri Karangan Bunga, Fraksi PKS Minta Wartawan Tanya Pengirimnya

Sebelumnya, puluhan karangan bunga yang mendukung hak interpelasi Formula E berjajar di halaman gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat

CSIS: Big Data Lembaga Kredibel, Banyak Orang Tidak Setuju Penundaan Pemilu
Indonesia
CSIS: Big Data Lembaga Kredibel, Banyak Orang Tidak Setuju Penundaan Pemilu

Tidak ada alasan politik cukup kuat untuk menunda agenda Pemilu Serentak 2024, apalagi kondisi politik Indonesia saat ini sedang mengalami kompleksitas tinggi di tingkat internasional maupun domestik.

Anak Nia Daniaty Bakal Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Jasa Penerimaan CPNS
Indonesia
Anak Nia Daniaty Bakal Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Jasa Penerimaan CPNS

Kliennya dijadwalkan dilakukan pemeriksaan pukul 10.00 WIB

Survei SMRC: Elektabilitas PDIP-Gerindra Melorot, Demokrat Masuk Lima Besar
Indonesia
Survei SMRC: Elektabilitas PDIP-Gerindra Melorot, Demokrat Masuk Lima Besar

Partai-partai yang mengalami penguatan dalam dua tahun terakhir adalah Golkar, PKB, Demokrat, PKS, dan Nasdem

Eliminasi AIDS di 2030, Pemkot Bandung Fokus Pada Ketersediaan Obat ARV
Indonesia
Eliminasi AIDS di 2030, Pemkot Bandung Fokus Pada Ketersediaan Obat ARV

Diperkirakan (ODHIV) atau Orang Dengan HIV dan AIDS di Indonesia mencapai 543.100 orang, sampai dengan September 2021.

Dana Desa Bisa Digunakan untuk Atasi Wabah PMK
Indonesia
Dana Desa Bisa Digunakan untuk Atasi Wabah PMK

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan, bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak.

Disdik: Seluruh Jenjang Sekolah di Jakarta Sudah Gelar Tatap Muka
Indonesia
Disdik: Seluruh Jenjang Sekolah di Jakarta Sudah Gelar Tatap Muka

Semua jenjang sekolah di ibu kota telah melaksanakan PTM secara terbatas, pada pertengahan bulan November 2021 ini.

Diklat Menwa UNS Makan Korban, Polisi Terbitkan SPDP
Indonesia
Diklat Menwa UNS Makan Korban, Polisi Terbitkan SPDP

Sejauh ini total sudah ada 26 saksi yang dimintai keterangan terkait kasus ini. Disinggung kapan adanya penetapan tersangka, Kapolresta mengaku, secepatnya mengungkap kepada publik.

DKI Siap Vaksinasi Booster Lansia Interval 3 Bulan Setelah Vaksin Kedua
Indonesia
DKI Siap Vaksinasi Booster Lansia Interval 3 Bulan Setelah Vaksin Kedua

Pemerintah DKI akan menyesuaikan aturan terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait vaksinasi booster bagi lansia di atas 60 tahun.