Pemerintah Diminta Tegas soal RUU HIP, Setuju atau Tidak? Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

MerahPutih.com - Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menyarankan agar pemerintah dengan tegas menyikapi persoalan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Stanislaus menduga, sudah ada kelompok-kelompok yang sengaja menggoreng isu sensitif terkait RUU HIP. Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat waspada.

Baca Juga

DPR Sebut Pembahasan RUU HIP Ada di Tangan Jokowi

"Masalah Ideologi itu sensitif banget dan harus diwaspadai karena sudah ada kelompok massa diberbagai tempat khusus mengemas masalah ideologi RUU HIP ini dengan kemasan agama itu tidak salah atau propaganda ada narasi-narasi yang disebarkan bahwa RUU HIP ini diasumsikan oleh mereka akan mengganggu atau mengotak-atik Pancasila," ucap Stanislaus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6).

Kendati Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar persoalan RUU HIP tidak perlu diperpanjang. Namun, persoalan ini sudah membuat masyarakat gaduh. Apalagi draf RUU HIP sudah tersebar luas.

"Draf yang ada di masyarakat ini kan bikin gaduh ada lagi masalah yang TAP MPRS memang tidak masuk meskipun sudah dibicarakan oleh Pak Mahfud. Bagi saya pemerintah harus lebih tegas bersikap terkait RUU HIP kalau tidak tegas dan tidak menyikapi maka asumsi-asumsi publik itu akan dianggap menjadi benar," ujarnya.

RUU HIP
Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta

Stanislaus menyarankan pemerintah segera mengambil sikap tegas. Semisal, kata dia, dengan melakukan pengumuman tidak menyetujui pembahasan RUU HIP, agar tidak ada resistensi dari organisasi keagamaan.

"Kalau mereka demo mengkritisi RUU HIP, jalan-satunya adalah pemerintah bersikap tegas. Sebenarnya cukup bilang tidak setuju dengan RUU HIP, sudah selesai. Saya melihat hasil dari demo-demo itu malah mengarah kepada pemakzulan presiden. Padahal RUU tersebut yang mengusulkan DPR," tutur Stanislaus Riyanta.

Dia pun berharap, pemerintah harus mengakui bahwa banyak elemen masyarakat menolak keberadaan RUU HIP yang menimbulkan polemik itu. Semestinya pemerintah berbicara saja ini sudah final dan tidak bisa diutak-atik lagi bahwa pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP jadinya clear

"Semestinya pemerintah berbicara saja ini sudah final dan tidak bisa diutak-atik lagi bahwa pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP jadinya clear," tambahnya.

Baca Juga

RUU HIP Dinilai Rendahkan Pancasila

Dia menyarankan agar dasar hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ditetapkan, bukan membentuk RUU HIP.

"Saya pribadi tidak setuju dengan RUU HIP. Ini masalah sensitif. Sebenarnya sudah diatur dalam TAP MPRS 1966. BPIP dibuat undang-undang saja itu clear bahwa badan tersebut bisa diperkuat dengan undang-undang. sama seperti BNPT diperkuat dengan undang-undang nomor 5 tahun 2018 BNPB ada juga BNN," kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri
Indonesia
Aliran Duit dari Eksportir Benur untuk Edhy Prabowo dan Istri Terus Ditelusuri

Tim penyidik telah memeriksa salah seorang tenaga ahli Iis di DPR, Alayk Mubarrok. Dia diduga mengetahui adanya aliran duit yang diterima Edhy dari eksportir benur.

Transjakarta Harmoni-Pulogadung Tak Terdampak Kebakaran Pasar Cempaka Putih
Indonesia
Polresta Surakarta Rekonstruksi Aksi Koboi Penembakan Bos Tekstil
Indonesia
Polresta Surakarta Rekonstruksi Aksi Koboi Penembakan Bos Tekstil

Satreskrim Polresta Surakarta, Jawa Tengah menggelar rekonstruksi kasus penembakan mobil Toyota Alphard bernopol AD-8945-JP milik bos tekstil di Solo Kamis (28/1).

Teken UU Cipta Kerja, Komitmen Jokowi Terhadap Demokrasi Diragukan
Indonesia
Teken UU Cipta Kerja, Komitmen Jokowi Terhadap Demokrasi Diragukan

Komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap demokrasi kembali diragukan.

29 Oknum Anggota TNI Tersangka Perusakan Polsek Ciracas
Indonesia
29 Oknum Anggota TNI Tersangka Perusakan Polsek Ciracas

Polisi Militer (POM) TNI Angkatan Darat (AD) menetapkan 29 orang tersangka yang semuanya adalah prajurit TNI AD dari berbagai satuan.

Kiprah Moeldoko di Pentas Politik Nasional
Indonesia
Kiprah Moeldoko di Pentas Politik Nasional

Moeldoko merupakan kelahiran Kediri dan merupakan alumnus Akabri tahun 1981 terbaik dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa.

Rizieq Shihab Meringkuk Sendirian di Dalam Sel
Indonesia
Rizieq Shihab Meringkuk Sendirian di Dalam Sel

Pengecekan kesehatan, termasuk pemberian makanan, akan diperiksa secara berkala

Spesial Promo KA Argo Cheribon, Harga Tiket Mulai Rp70 Ribu
Indonesia
Spesial Promo KA Argo Cheribon, Harga Tiket Mulai Rp70 Ribu

Bagi pelanggan KA yang ingin melakukan perjalanan dengan KA Argo Cheribon, cukup membeli tiket mulai harga 70 ribu rupiah untuk kelas ekonomi dan 90 ribu rupiah untuk kelas eksekutif.

Satgas Ingatkan Raffi Ahmad dan Siapapun yang Sudah Divaksin Soal Protokol Kesehatan
Indonesia
Satgas Ingatkan Raffi Ahmad dan Siapapun yang Sudah Divaksin Soal Protokol Kesehatan

Jokowi juga mengungkapkan bahwa orang yang telah disuntik vaksin tidak boleh meremehkan protokol kesehatan

Komjen Listyo Sigit Pastikan Seniornya Punya Kesempatan Dapat Jabatan
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Pastikan Seniornya Punya Kesempatan Dapat Jabatan

Ia berjanji penilaian untuk penempatan jabatan dilakukan secara proporsional