Pemerintah Diminta Tegas soal RUU HIP, Setuju atau Tidak? Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

MerahPutih.com - Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menyarankan agar pemerintah dengan tegas menyikapi persoalan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Stanislaus menduga, sudah ada kelompok-kelompok yang sengaja menggoreng isu sensitif terkait RUU HIP. Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat waspada.

Baca Juga

DPR Sebut Pembahasan RUU HIP Ada di Tangan Jokowi

"Masalah Ideologi itu sensitif banget dan harus diwaspadai karena sudah ada kelompok massa diberbagai tempat khusus mengemas masalah ideologi RUU HIP ini dengan kemasan agama itu tidak salah atau propaganda ada narasi-narasi yang disebarkan bahwa RUU HIP ini diasumsikan oleh mereka akan mengganggu atau mengotak-atik Pancasila," ucap Stanislaus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/6).

Kendati Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar persoalan RUU HIP tidak perlu diperpanjang. Namun, persoalan ini sudah membuat masyarakat gaduh. Apalagi draf RUU HIP sudah tersebar luas.

"Draf yang ada di masyarakat ini kan bikin gaduh ada lagi masalah yang TAP MPRS memang tidak masuk meskipun sudah dibicarakan oleh Pak Mahfud. Bagi saya pemerintah harus lebih tegas bersikap terkait RUU HIP kalau tidak tegas dan tidak menyikapi maka asumsi-asumsi publik itu akan dianggap menjadi benar," ujarnya.

RUU HIP
Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta

Stanislaus menyarankan pemerintah segera mengambil sikap tegas. Semisal, kata dia, dengan melakukan pengumuman tidak menyetujui pembahasan RUU HIP, agar tidak ada resistensi dari organisasi keagamaan.

"Kalau mereka demo mengkritisi RUU HIP, jalan-satunya adalah pemerintah bersikap tegas. Sebenarnya cukup bilang tidak setuju dengan RUU HIP, sudah selesai. Saya melihat hasil dari demo-demo itu malah mengarah kepada pemakzulan presiden. Padahal RUU tersebut yang mengusulkan DPR," tutur Stanislaus Riyanta.

Dia pun berharap, pemerintah harus mengakui bahwa banyak elemen masyarakat menolak keberadaan RUU HIP yang menimbulkan polemik itu. Semestinya pemerintah berbicara saja ini sudah final dan tidak bisa diutak-atik lagi bahwa pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP jadinya clear

"Semestinya pemerintah berbicara saja ini sudah final dan tidak bisa diutak-atik lagi bahwa pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP jadinya clear," tambahnya.

Baca Juga

RUU HIP Dinilai Rendahkan Pancasila

Dia menyarankan agar dasar hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ditetapkan, bukan membentuk RUU HIP.

"Saya pribadi tidak setuju dengan RUU HIP. Ini masalah sensitif. Sebenarnya sudah diatur dalam TAP MPRS 1966. BPIP dibuat undang-undang saja itu clear bahwa badan tersebut bisa diperkuat dengan undang-undang. sama seperti BNPT diperkuat dengan undang-undang nomor 5 tahun 2018 BNPB ada juga BNN," kata dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Siap Bahas RUU PKS Tahun Depan
Indonesia
DPR Siap Bahas RUU PKS Tahun Depan

Yang tidak selesai sebenarnya terkait dengan undang-undang lain

 Pengamat Kritik Pemprov DKI Tak Punya Niat untuk Mengatasi Banjir
Indonesia
Pengamat Kritik Pemprov DKI Tak Punya Niat untuk Mengatasi Banjir

“Kenapa harus segera, karena hujan besar menurut BMKG akan terjadi pada tanggal 10-15 Januari. Karena saya enggak dengar apa rencana Pemprov untuk Jakarta, ini kita butuh cepat sekarang,” kata Azas Tigor.

350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker
Indonesia
350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker

Sebanyak 350 personel Satpol PP DKI Jakarta diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi UU Cipta Kerja yang diinisasi oleh Presidium Alumni (PA) 212 dan kawan-kawan.

NTT Temukan Kasus Positif, Kini Hanya Gorontalo yang Belum Terpapar Corona
Indonesia
NTT Temukan Kasus Positif, Kini Hanya Gorontalo yang Belum Terpapar Corona

Total pasien COVID-19 yang sembuh sebanyak 252 orang, sedangkan total orang yang meninggal dunia akibat penyakit ini 280 orang.

Penyidik Bakal Periksa Dirut Pembuat Cairan Pembersih Buntut Kebakaran Kejagung
Indonesia
Penyidik Bakal Periksa Dirut Pembuat Cairan Pembersih Buntut Kebakaran Kejagung

Pendalaman pemeriksaan berkaitan status R sebagai tersangka kebakaran gedung Kejagung pada 22 Agustus lalu

Polri Diminta Jelaskan Kasus Dugaan Perkara Rizieq Shihab
Indonesia
Polri Diminta Jelaskan Kasus Dugaan Perkara Rizieq Shihab

Polda Metro Jaya sempat memproses kasus konten berbau pornografi yang diduga menjerat Rizieq

Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Catherine Wilson Terancam Penjara 5 Tahun
Indonesia
Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Catherine Wilson Terancam Penjara 5 Tahun

Artis Catherine Wilson ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika.

Anies Berlakukan PSBB Total, Pimpinan DPRD: Jangan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas
Indonesia
Anies Berlakukan PSBB Total, Pimpinan DPRD: Jangan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas

kebijakan itu memang harus diberlakukan karena tidak bisa dipungkiri saat ini kasus COVID-19 di ibu kota dalam kondisi bahaya atau peningkatan kasus terus mengalami lonjakan.

Reza Artamevia Belum Ajukan Rehabilitasi
Indonesia
Reza Artamevia Belum Ajukan Rehabilitasi

"Belum ada pengajuan rehabilitasinya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Blunder Soal TKA Asal Tiongkok, Kapolri Diminta Tegur Kapolda Sultra
Indonesia
Blunder Soal TKA Asal Tiongkok, Kapolri Diminta Tegur Kapolda Sultra

Gerakan Aktivis Indonesia mengkritik langkah Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam yang dianggap telah blunder dalam penanganan 49 tenaga kerja asing asal Tiongkok.