Pemerintah Diminta tak Tempatkan WNI Eks Kombatan ISIS dalam Posisi Sama Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah (ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said)

Merahputih.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan eks WNI yang pernah terindikasi ISIS terkesan menempatkan mereka semua dalam posisi yang sama. Padahal motivasi mereka bisa saja berbeda.

"Semua diposisikan sama. Padahal, ada yang hanya ikut orangtua, istri ikut suami, ada yang betul-betul mau perang, ada yang menganggap akan dapat pekerjaan di sana," kata Ketua Umum YLBHI, Asfinawati, di Jakarta, Kamis (14/2).

Baca Juga

Tolak WNI Simpatisan ISIS, Presiden Jokowi Utamakan Keselamatan 267 Juta Rakyat Indonesia

Mereka perlu dipilah berdasarkan motivasi dan kondisi-kondisi tertentu, kemudian dilakukan pendekatan yang berbeda-beda juga.

Asfinawati berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan terkait eks ISIS tersebut dengan melakukan kajian secara mendalam berbasis data.

"Harus dicari tahu bagaimana penilaian karena pasti ada juga korban salah satunya korban (diajak) orangtua, orangtuanya mungkin juga korban penipuan, dijanjikan kerja, dan sebagainya," katanya.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati (Zuhdiar Laeis)

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyebutkan keputusan mengenai kepulangan WNI yang menjadi Foreign Terrorist Fighter atau terduga teroris lintas-batas dari Indonesia pada Mei atau Juni 2020.

"Nanti terakhir akan dibawa kepada Presiden Jokowi untuk didiskusikan secara lebih mendalam dan diambil keputusan apakah akan dipulangkan atau tidak. Itu nanti kira-kira bulan Mei atau Juni sudah akan diputuskan," kata Mahfud, di Jakarta, Selasa lalu (4/2).

Namun, sepekan kemudian (11/2), Mahfud menyampaikan, pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan orang asal Indonesia yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan ISIS.

Baca Juga

Muhammadiyah Berharap Pemerintah Tidak Salah Kaprah Beri Stigma WNI yang Gabung ISIS

Usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dikutip Antara, dia menjelaskan keputusan itu karena pemerintah ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman tindak terorisme.

"Karena kalau teroris FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," kata dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB Transisi Diperpanjang, Ganjil Genap di Jakarta Masih Belum Berlaku
Indonesia
PSBB Transisi Diperpanjang, Ganjil Genap di Jakarta Masih Belum Berlaku

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali memperpanjang tidak diberlakukannya kebijakan ganjil-genap

Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif
Indonesia
Ketua MA Ajak Hakim se-Indonesia Berani Terobos Kekakuan Hukum Normatif

Problematika penegakan hukum korupsi di Indonesia terkadang sangat kaku

Gempa Majene, Ketua DPD Minta Pemerintah Pusat Cepat Hadir di Lokasi
Indonesia
Gempa Majene, Ketua DPD Minta Pemerintah Pusat Cepat Hadir di Lokasi

La Nyalla berharap musibah ini bisa segera diatasi dan masyarakat bisa kembali beraktivitas.

Editor Metro TV Tewas Dibunuh, Polisi Korek Rekan-Rekan Sekantor Korban
Indonesia
Habib Bahar Kembali Jadi Tersangka karena Kasus "Lama"
Indonesia
Habib Bahar Kembali Jadi Tersangka karena Kasus "Lama"

Kasus itu bergulir hingga Bahar ditetapkan tersangka oleh Polda Jabar, beberapa hari lalu.

Wagub DKI Sebut Bioskop Lebih Aman Dibandingkan Pesawat, Kantor dan Restoran
Indonesia
Wagub DKI Sebut Bioskop Lebih Aman Dibandingkan Pesawat, Kantor dan Restoran

"Kalau mau jujur, bioskop itu lebih aman (dari penularan COVID-19) dibandingkan pesawat, kantor, dan restoran," kata Riza

Alur Pasokan Duit Suap ke Mensos Juliari dari Proyek Bansos COVID-19
Indonesia
Alur Pasokan Duit Suap ke Mensos Juliari dari Proyek Bansos COVID-19

Kemenso menangani Bansos COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai kurang lebih Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode.

Kasus Gratifikasi THR yang Diduga Libatkan Rektor UNJ Dinilai Memalukan
Indonesia
Kasus Gratifikasi THR yang Diduga Libatkan Rektor UNJ Dinilai Memalukan

Gratifikasi tersebut diduga berasal dari Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin untuk diberikan kepada pejabat tinggi di Kemendikbud.

Pembakar Mobil Via Vallen Divonis Enam Tahun Penjara
Indonesia
Pembakar Mobil Via Vallen Divonis Enam Tahun Penjara

Pije selaku terdakwa pembakar mobil mewah warna putih nopol W-1-VV milik Maulidiyah Oktavia alias Via Vallen divonis enam tahun penjara.

Geledah Pelabuhan Beirut, Militer Lebanon Temukan 1,32 Ton Kembang Api
Dunia
Geledah Pelabuhan Beirut, Militer Lebanon Temukan 1,32 Ton Kembang Api

Angkatan Darat menjelaskan 1.320 kilogram kembang api itu ditemukan dalam 120 kotak di gudang, dan tim zeni (tentara untuk bidang teknis) telah menyingkirkannya.