Pemerintah Diminta Tak Serampangan Bentuk Omnibus Law Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2015-2019 Sri Adiningsih memberikan paparan terkait omnibus law dalam diskusi di Jakarta, Rabu. (ANTARA/Citro Atmoko)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengingatkan agar pemerintah dan DPR berhati-hati terkait dengan rencana pembahasan dan pengesahan omnibus law.

“Indonesia menganut civil law, tapi bisa terapkan omnibus law. Hanya saja, perumusannya harus benar-benar hati-hati karena menyangkut banyak sektor,” kata Karyono Wibowo dalam sebuah diskusi di bilangan Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

Baca Juga:

BEM SI Nilai Pemerintah Abaikan Hak Publik soal Omnibus Law

Ia juga mengharapkan agar pemerintah maupun parlemen tetap membuka ruang pastisipasi publik dalam pembahasan tentang RUU omnibus law. Salah satu yang kini dalam pembahasan yaitu RUU omnibus law Cipta Kerja.

“Karena ini masih rancangan jadi masih banyak bisa membuka ruang agar masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR nanti,” ujarnya.

Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana
Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana

Sementara kepada masyarakat, Karyono pun meminta agar tidak buru-buru menolak omnibus law, langkah yang paling tepat adalah bagimana membaca dan memahami terlebih dahulu tentang konten yang ada di dalam RUU tersebut. Ketika menemukan ada yang tidak sesuai, bisa menyampaikannya kepada pemerintah dan parlemen.

“Masyarakat jangan terburu-buru dulu untuk menolak RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan dan RUU IKN nanti, baca dan pahami dulu semuanya. Masyarakat berikan saja masukan dan kritisi pasal-pasal mana saja yang dianggap merugikan kepada pemerintah dan DPR,” tuturnya.

Baca Juga:

Silaturahmi ke Ketum Golkar, Presiden PKS Bahas Omnibus Law

Ia berharap agar produk Undang-undang tersebut tidak menimbulkan masalah yang lebih besar ketika sudah disahkan oleh DPR RI.

“Jangan sampai omnibus law ini disahkan tapi di kemudian hari malah menimbulkan masalah,” pungkasnya.

“Menurut saya perlu dibuka ruang diskursus dengan melibatkan partisipasi publik. Ini penting agar RUU omnibus law tidak malah ciptakan bom waktu,” tutup ayah dua orang putri ini. (Knu)

Baca Juga:

Melalui Omnibus Law, Pusat Diduga Ingin Kuasai Semua Aturan di Daerah


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH