Pemerintah Diminta Tak Serampangan Bentuk Omnibus Law Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2015-2019 Sri Adiningsih memberikan paparan terkait omnibus law dalam diskusi di Jakarta, Rabu. (ANTARA/Citro Atmoko)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengingatkan agar pemerintah dan DPR berhati-hati terkait dengan rencana pembahasan dan pengesahan omnibus law.

“Indonesia menganut civil law, tapi bisa terapkan omnibus law. Hanya saja, perumusannya harus benar-benar hati-hati karena menyangkut banyak sektor,” kata Karyono Wibowo dalam sebuah diskusi di bilangan Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

Baca Juga:

BEM SI Nilai Pemerintah Abaikan Hak Publik soal Omnibus Law

Ia juga mengharapkan agar pemerintah maupun parlemen tetap membuka ruang pastisipasi publik dalam pembahasan tentang RUU omnibus law. Salah satu yang kini dalam pembahasan yaitu RUU omnibus law Cipta Kerja.

“Karena ini masih rancangan jadi masih banyak bisa membuka ruang agar masyarakat bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR nanti,” ujarnya.

Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana
Sejumlah pengunjuk rasa dari sejumlah organisasi buruh melakukan aksi damai menolak Omnibus Law' RUU Cipta Lapangan Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana

Sementara kepada masyarakat, Karyono pun meminta agar tidak buru-buru menolak omnibus law, langkah yang paling tepat adalah bagimana membaca dan memahami terlebih dahulu tentang konten yang ada di dalam RUU tersebut. Ketika menemukan ada yang tidak sesuai, bisa menyampaikannya kepada pemerintah dan parlemen.

“Masyarakat jangan terburu-buru dulu untuk menolak RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan dan RUU IKN nanti, baca dan pahami dulu semuanya. Masyarakat berikan saja masukan dan kritisi pasal-pasal mana saja yang dianggap merugikan kepada pemerintah dan DPR,” tuturnya.

Baca Juga:

Silaturahmi ke Ketum Golkar, Presiden PKS Bahas Omnibus Law

Ia berharap agar produk Undang-undang tersebut tidak menimbulkan masalah yang lebih besar ketika sudah disahkan oleh DPR RI.

“Jangan sampai omnibus law ini disahkan tapi di kemudian hari malah menimbulkan masalah,” pungkasnya.

“Menurut saya perlu dibuka ruang diskursus dengan melibatkan partisipasi publik. Ini penting agar RUU omnibus law tidak malah ciptakan bom waktu,” tutup ayah dua orang putri ini. (Knu)

Baca Juga:

Melalui Omnibus Law, Pusat Diduga Ingin Kuasai Semua Aturan di Daerah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanggapan Pemprov Soal Perdebatan Foto Jakarta Berlatar Belakang Gunung Pangrango
Indonesia
Tanggapan Pemprov Soal Perdebatan Foto Jakarta Berlatar Belakang Gunung Pangrango

Pemprov DKI Jakarta menanggapi isu yang tengah ramai di masyarakat hari ini mengenai foto wilayah Jakarta dengan latar belakang Gunung Gede Pangrango.

Kerahkan Pasukan Brimob, Polisi Jaga Ketat Pendistribusian Vaksin Corona
Indonesia
Kerahkan Pasukan Brimob, Polisi Jaga Ketat Pendistribusian Vaksin Corona

Vaksin COVID-19 Sinovac mulai didistribusikan ke sejumlah daerah.

Ini yang Dilakukan Muhamad Sebelum Meluncur ke TPS
Indonesia
Ini yang Dilakukan Muhamad Sebelum Meluncur ke TPS

Mantan Sekda Tangsel periode 2015-2020 itu akan mencoblos di TPS 29

Sidang Rizieq Dilanjutkan Pekan Depan, JPU Diminta Bawa Lima Saksi
Indonesia
Sidang Rizieq Dilanjutkan Pekan Depan, JPU Diminta Bawa Lima Saksi

Majelis Hakim akan mengakomodir atau menampung keinginan terdakwa

Harlah Pancasila di Tengah Corona, Negara Harus Hadir Urus Warga Terdampak
Indonesia
Harlah Pancasila di Tengah Corona, Negara Harus Hadir Urus Warga Terdampak

"Ada banyak yang kehilangan pekerjaan dan di-PHK. Mereka tentu saat ini kesusahan. Atas nama kemanusiaan, kita semua wajib memberikan pertolongan kepada mereka" ungkap dia.

[HOAKS atau FAKTA] Lowongan Sukarelawan COVID-19 RSUD Dr. Soetomo Surabaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Lowongan Sukarelawan COVID-19 RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Beredar unggahan foto melalui media sosial Facebook mengenai lowongan sukarelawan COVID-19 RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Mulai 1 Juli Pemprov DKI Larang Penggunaan Kantong Plastik
Indonesia
Mulai 1 Juli Pemprov DKI Larang Penggunaan Kantong Plastik

Pengelola wajib memberitahukan aturan itu kepada seluruh pelaku usaha

Gatot: Kalau KAMI Berubah Parpol, Saya Tidak Ikutan
Indonesia
Gatot: Kalau KAMI Berubah Parpol, Saya Tidak Ikutan

"Saya tidak menginginkan Pancasila diubah-ubah menjadi Trisila dan Ekasila. Atas dasar tersebut bergerak hati mendirikan KAMI," kata Gatot.

Cegah Rabies, 500 Hewan Peliharaan Divaksin Gratis
Foto
Cegah Rabies, 500 Hewan Peliharaan Divaksin Gratis

Petugas menyuntikan vaksin anti rabies kepada seekor kucing di Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) Kota Tangerang, Banten

Lima Wilayah Jakarta Zona Merah, Pakar Epidemiologi: Ga Usah Balik ke PSBB
Indonesia
Lima Wilayah Jakarta Zona Merah, Pakar Epidemiologi: Ga Usah Balik ke PSBB

Kasus corona di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan.