Pemerintah Diminta Tak Persulit Lulusan SMA Masuk Perguruan Tinggi saat Pandemi Ilustrasi. (ANTARA/Poltesa)

MerahPutih.com - Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempermudah siswa lulusan SMA untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi.

Di masa pandemi virus corona, banyak siswa SMA yang sudah lulus namun susah mencari kampus untuk melanjutkan pendidikannya.

Baca Juga:

Kampus UI Hentikan Sementara Perkuliahan Tatap Muka Karena Khawatir Corona

"Kita sudah mendorong Kemendikbud untuk mengambil langkah-langkah negara harus hadir betul menyangkut soal bagaimana anak muda Indonesia bisa melanjutkan kuliah di kampus-kampus kita," tutur Ketua Komisi X DPR Saiful Huda dalam diskusi MNC Trijaya Network bertajuk "Pemuda dan Pendidikan Kita di Masa Pandemi", Sabtu (27/6).

Saiful mengungkapkan, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait penambahan kuota pada Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA sederajat yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.

"Ada kebijakan yang sudah dikeluarkan terkait dengan KIP kuliah yang tadinya kuotanya sedikit sekarang sudah hampir mencapai kurang lebih 700 ribu anak-anak Indonesia yang bisa mengakses KIP kuliah," katanya.

Mahasiswa Unnes menggelar aksi di depan gedung rektorat perguruan tinggi itu di Semarang, Kamis. (ANTARA/ I.C.Senjaya)
Ilustrasi - Mahasiswa Unnes menggelar aksi di depan gedung rektorat perguruan tinggi itu di Semarang, Kamis. (ANTARA/ I.C.Senjaya)

Saiful meminta lulusan SMA tersebut diharapkan dapat memanfaatkan program KIP kuliah ini.

"Karena itu melalui media yang baik ini, melalui teman-teman di Trijaya ini saya mengajak jangan bersusah hati cepat akses melalui website Kemendikbud untuk teman-teman muda bisa berkuliah di tempat-tempat kampus yang dituju dan yang dinginkan," tuturnya.

Ia menilai, saat ini Indonesia sedang menghadapi situasi darurat pendidik.

Tidak hanya metode belajar mengajar, sekolah-sekolah swasta mengalami ancaman tutup sebagai dampak dari COVID-19. Sekolah swasta kesulitan uang operasional karena orang tua siswa tak bisa menjawab biaya sekolah.

"Dari sekian ribu sekolah banyak yang kolaps karena orang tua tidak bisa bayar SPP," kata imbuh dia.

Baca Juga:

Imbas Wabah Corona, Sejumlah Rektor PTN Batalkan Kunjungan ke Kampus MIT Amerika

Dia juga mengutip UNESCO mengenai peringatan terjadinya loss generation. Penyebabnya, 50 juta anak-anak usia sekolah tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik.

Ditambah, terdapat ancaman gizi anak yang menurun lantaran tidak mendapat gizi cukup akibat bertambahnya kemiskinan yang disebabkan pandemi. Hal ini menyebabkan terjadinya anak-anak mengalami stunting.

"Tidak terjadi pertumbuhan secara normal. Yang terjadi anak-anak indonesia tidak bisa menerima pengetahuan dengan baik," kata Syaiful. (Knu)

Baca Juga:

Kekerasan Seksual Marak di Kampus, Mendikbud Nadiem: Wabah Luar Biasa Parah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Jabar Tak Pakai Masker Siap-siap Didenda Rp100-150 Ribu
Indonesia
Warga Jabar Tak Pakai Masker Siap-siap Didenda Rp100-150 Ribu

Warga Jawa Barat yang beraktivitas di ruang publik diwajibkan memakai masker.

Tokoh Pers Pendiri Kompas Jakob Oetama Meninggal Dunia
Indonesia
Tokoh Pers Pendiri Kompas Jakob Oetama Meninggal Dunia

Pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama meninggal dunia pada Rabu (9/9) di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara

Nurhadi Belum Terima SPDP, Pengacara Singgung Kedekatan Haris Azhar dengan Anggota KPK
Indonesia
Nurhadi Belum Terima SPDP, Pengacara Singgung Kedekatan Haris Azhar dengan Anggota KPK

Maqdir menyangsikan status Haris bila dikaitkan dengan proses hukum berjalan

Haris Azhar: KPK Takut Tangkap Nurhadi karena Dapat Perlindungan Golden Premium
Indonesia
Haris Azhar: KPK Takut Tangkap Nurhadi karena Dapat Perlindungan Golden Premium

Haris menyebut perlindungan terhadap Nurhadi membuat KPK tak berani menangkap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) tersebut.

 Menhub Perbolehkan Transportasi Umum Beroperasi, Organda Solo Pilih Tak Angkut Penumpang
Indonesia
Menhub Perbolehkan Transportasi Umum Beroperasi, Organda Solo Pilih Tak Angkut Penumpang

"Kalau dipaksakan beroperasi, tetapi tidak ada penumpangnya kan sama saja. Kami berharap semua bisa kembali normal sehingga organda bisa kembali bekerja," kata dia.

KPK Periksa Eks Bos PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso
Indonesia
KPK Periksa Eks Bos PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso

PT Dirgantara Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak di industri pesawat terbang di Indonesia

Kasus Positif COVID-19 di Sumut Capai 200 orang
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 di Sumut Capai 200 orang

Sementara untuk orang dalam pemantauan (ODP) pada hari ini mengalami penurunan dari sebelumnya 617 orang menjadi 601 orang.

Eks Pimpinan KPK: Sikap Presiden Diskriminatif dalam Kasus Novel Baswedan
Indonesia
Eks Pimpinan KPK: Sikap Presiden Diskriminatif dalam Kasus Novel Baswedan

Busyro juga menyoroti kejanggalan dalam proses peradilan kasus Novel

Anies Dorong Jurnalis Perkaya Bahasa Daerah dalam Karya Jurnalistiknya
Indonesia
Anies Dorong Jurnalis Perkaya Bahasa Daerah dalam Karya Jurnalistiknya

Anies berpesan kepada para peserta agar nantinya karya-karya yang dihasilkan harus mampu dinikmati bukan hanya masyarakat Jakarta

Puji Keputusan Nadiem, Ujian Nasional Dianggap Membuat Bangsa Indonesia Makin Tertinggal
Indonesia
Puji Keputusan Nadiem, Ujian Nasional Dianggap Membuat Bangsa Indonesia Makin Tertinggal

PSI mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menghapus ujian nasional (UN) mulai 2021.