Pemerintah Diminta Tak Bebankan Biaya Vaksin COVID-19 ke Rakyat Ilustrasi virus corona. Foto: Shutterstock

MerahPutih.com - Vaksin COVID-19 rencananya bakal diluncurkan pada Januari 2021. Oleh karena itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta seharusnya seluruh biaya vaksinasi COVID-19 ditanggung pemerintah.

Hal ini merujuk pernyataan Menteri Kesehatan saat RDPU dengan Komisi IX DPR, skema vaksinasi COVID-19 hanya 32 juta orang yang akan ditanggung pemerintah. Sementara, 75 juta orang lainnya dengan skema mandiri.

Baca Juga

Museum Anti-COVID-19 Wuhan Dikunjungi 3.000 Orang Per Hari

“Jika skema ini yang akan dilakukan pemerintah maka ini skema yang tidak adil,” kata Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi kepada wartawan, Minggu (22/11).

Menurut Tulus, upaya pengendalian tersebut akan terancam gagal jika pemerintah hanya menggratiskan biaya vaksinasi bagi sekelompok warga saja. Hidup sehat dan kesehatan, adalah hak asasi bagi warga negara yang dijamin oleh Konstitusi, UUD 1945

Apalagi COVID-19 sudah dinyatakan sebagai bencana non alam. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh warganya.

"Ini berlaku tanpa kecuali,” jelas Tulus.

Ilustrasi vaksin
Ilustrasi vaksin COVID-19. Foto: ANTARA

Dia menambahkan, selama ini pemerintah telah menanggung seluruh biaya perawatan pasien COVIF-19 yang rata-rata mencapai Rp 80 juta perkasus.

Untuk itu, jika biaya vaksin yang berkisar antara Rp 25 hingga Rp 200 ribu perdosis juga ditanggung pemerintah secara keseluruhan layak untuk dilakukan.

“Artinya secara finansial pemerintah sesungguhnya masih mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu,” imbuh Tulus.

Jika pemerintah merasa kesulitan atas tekanan finansial yang dialaminya, Tulus menyarankan pemerintah dapat melakukan konversi terhadap subsidi energi.

Sebagian subsidi energi bisa dialihkan untuk menggratiskan biaya vaksinasi warga atau bisa juga pemerintah menambah persentase kenaikan cukai rokok pada 2021.

"Misalnya menjadi 23 persen dari rencana semula yang hanya 17 persen saja,” jelas Tulus.

Usul lain, pemerintah bisa menambah prosentase kenaikan cukai rokok pada 2021. Misalnya menjadi 23 persen, dari rencana semula yang hanya 17 persen saja.

"Ini demi memberikan jaminan rasa rasa aman bagi warganya," harap Tulus. (Knu)

Baca Juga

Satgas COVID-19 Akui Kesulitan Tracing Massa di Petamburan dan Megamendung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wabup Bantul Positif COVID-19, Berawal dari Hilang Indra Penciuman
Indonesia
Wabup Bantul Positif COVID-19, Berawal dari Hilang Indra Penciuman

Setelah dikonfirmasi terinfeksi virus corona, ia menjalani karantina di RSUD Panembahan Senopati.

Sesuai Arahan AHY, Demokrat Tutup Pintu Buat Moeldoko Cs
Indonesia
Sesuai Arahan AHY, Demokrat Tutup Pintu Buat Moeldoko Cs

Karena bagaimanapun tindakan pengkhianatan ini menimbulkan luka

Kembalinya Kekuasaan Taliban di Afghanistan Setelah 20 Tahun
Dunia
Kembalinya Kekuasaan Taliban di Afghanistan Setelah 20 Tahun

Para pemimpin Afghanistan, akan melakukan perjalanan ke Qatar untuk peralihan kekuasaan secara damai pada Taliban dan memutuskan tidak akan melibatkan Ashraf Ghani dalam peralihan kekuasaan apapun.

Ini Alasan Pemprov DKI Kurangi Ruas Jalan Ganjil Genap
Indonesia
Ini Alasan Pemprov DKI Kurangi Ruas Jalan Ganjil Genap

Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi ruas jalan dalam aturan ganjil genap seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3.

Ibadah Haji 2021 Resmi Dibatalkan
Indonesia
Ibadah Haji 2021 Resmi Dibatalkan

Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik

6 Ribu Orang Diduga Jadi Pemasok Dana Jaringan Teror JI
Indonesia
6 Ribu Orang Diduga Jadi Pemasok Dana Jaringan Teror JI

Sejauh ini perekrutan generasi muda JI sudah ada sejak 2011. Sebanyak tujuh angkatan terbentuk dengan total 96 orang peserta pelatihan.

Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang Diresmikan, Lengkapi Tol Metropolitan Jabodetabek
Indonesia
Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang Diresmikan, Lengkapi Tol Metropolitan Jabodetabek

Dengan selesainya jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading ini dapat mempercepat proses distribusi logistis dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Calon Kapolri Baru Ditantang Benahi Stigma Pelanggaran HAM di Kepolisian
Indonesia
Calon Kapolri Baru Ditantang Benahi Stigma Pelanggaran HAM di Kepolisian

BEM SI merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

KPK Sebut 95 Persen LHKPN Pejabat Negara Tidak Akurat
Indonesia
KPK Sebut 95 Persen LHKPN Pejabat Negara Tidak Akurat

"Di samping kecepatan verifikasi ini ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan, detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum," kata Pahala dalam webinar bertajuk 'Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat', Selasa (7/9).