Pemerintah Diminta Tak Bebankan Biaya Vaksin COVID-19 ke Rakyat Ilustrasi virus corona. Foto: Shutterstock

MerahPutih.com - Vaksin COVID-19 rencananya bakal diluncurkan pada Januari 2021. Oleh karena itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta seharusnya seluruh biaya vaksinasi COVID-19 ditanggung pemerintah.

Hal ini merujuk pernyataan Menteri Kesehatan saat RDPU dengan Komisi IX DPR, skema vaksinasi COVID-19 hanya 32 juta orang yang akan ditanggung pemerintah. Sementara, 75 juta orang lainnya dengan skema mandiri.

Baca Juga

Museum Anti-COVID-19 Wuhan Dikunjungi 3.000 Orang Per Hari

“Jika skema ini yang akan dilakukan pemerintah maka ini skema yang tidak adil,” kata Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi kepada wartawan, Minggu (22/11).

Menurut Tulus, upaya pengendalian tersebut akan terancam gagal jika pemerintah hanya menggratiskan biaya vaksinasi bagi sekelompok warga saja. Hidup sehat dan kesehatan, adalah hak asasi bagi warga negara yang dijamin oleh Konstitusi, UUD 1945

Apalagi COVID-19 sudah dinyatakan sebagai bencana non alam. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh warganya.

"Ini berlaku tanpa kecuali,” jelas Tulus.

Ilustrasi vaksin
Ilustrasi vaksin COVID-19. Foto: ANTARA

Dia menambahkan, selama ini pemerintah telah menanggung seluruh biaya perawatan pasien COVIF-19 yang rata-rata mencapai Rp 80 juta perkasus.

Untuk itu, jika biaya vaksin yang berkisar antara Rp 25 hingga Rp 200 ribu perdosis juga ditanggung pemerintah secara keseluruhan layak untuk dilakukan.

“Artinya secara finansial pemerintah sesungguhnya masih mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu,” imbuh Tulus.

Jika pemerintah merasa kesulitan atas tekanan finansial yang dialaminya, Tulus menyarankan pemerintah dapat melakukan konversi terhadap subsidi energi.

Sebagian subsidi energi bisa dialihkan untuk menggratiskan biaya vaksinasi warga atau bisa juga pemerintah menambah persentase kenaikan cukai rokok pada 2021.

"Misalnya menjadi 23 persen dari rencana semula yang hanya 17 persen saja,” jelas Tulus.

Usul lain, pemerintah bisa menambah prosentase kenaikan cukai rokok pada 2021. Misalnya menjadi 23 persen, dari rencana semula yang hanya 17 persen saja.

"Ini demi memberikan jaminan rasa rasa aman bagi warganya," harap Tulus. (Knu)

Baca Juga

Satgas COVID-19 Akui Kesulitan Tracing Massa di Petamburan dan Megamendung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Nurmansjah Lubis Layak Jadi Cawagub DKI, Begini Penjelasan PKS
Indonesia
Nurmansjah Lubis Layak Jadi Cawagub DKI, Begini Penjelasan PKS

Alasan partainya pilih Anca sapaan akrabnya Nurmasjah Lubis, kata Arifin, karena dia berpengalaman di dunia politik sebagai anggota DPRD DKI selama dua periode.

 Jumlah ODP Capai Ratusan Ribu, Pemerintah Desak Warga Lakukan Isolasi Mandiri
Indonesia
Jumlah ODP Capai Ratusan Ribu, Pemerintah Desak Warga Lakukan Isolasi Mandiri

Baik isolasi mandiri, yang dilaksanakan di rumah. Maupun isolasi kelompok yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat baik RT, RW, desa. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat berkontribusi dalam kaitan isolasi,

Pemerintah Telah Gelontorkan Rp3,16 Triliun Buat Padat Karya
Indonesia
Pemerintah Telah Gelontorkan Rp3,16 Triliun Buat Padat Karya

Dari besaran awal DIPA Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp120,2 triliun, mengalami target realokasi anggaran sebesar Rp44,58 triliun sehingga pagu akhir Kementerian PUPR menjadi sekitar Rp75,63 triliun.

Polisi Ungkap Kronologi Penghasutan hingga Kerumunan di Sidang Praperadilan Rizieq
Indonesia
Polisi Ungkap Kronologi Penghasutan hingga Kerumunan di Sidang Praperadilan Rizieq

Polda Metro Jaya menyampaikan jawaban atas permohonan praperadilan Rizieq tersebut.

Gelar Sidak, Wagub DKI Klaim Pelaku Usaha Taat Aturan Ketat PSBB
Indonesia
Gelar Sidak, Wagub DKI Klaim Pelaku Usaha Taat Aturan Ketat PSBB

Sidak ini dilakukan untuk memastikan pengetatan PSBB di DKI Jakarta berjalan maksimal, pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021.

Nekat Gelar Dangdutan, Wakil Ketua DPRD Tegal Jadi Tersangka
Indonesia
Nekat Gelar Dangdutan, Wakil Ketua DPRD Tegal Jadi Tersangka

Polisi menetapkan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah menggelar hajatan pernikahan anaknya.

Ramal Nasib Perpres Kenaikan BPJS, NasDem: Besar Kemungkinan Dibatalkan Lagi
Indonesia
Ramal Nasib Perpres Kenaikan BPJS, NasDem: Besar Kemungkinan Dibatalkan Lagi

Perpres baru ini substansinya tidak jauh berbeda dengan Perpres No75/2019 yang sudah dibatalkan MA.

20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA
Indonesia
20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA

Catatan ICW, sepanjang 2019 rata-rata vonis untuk terdakwa kasus korupsi hanya dua tahun tujuh bulan.

Waspada, Indonesia bakal Dilanda Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Indonesia
Waspada, Indonesia bakal Dilanda Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Indonesia bakal dilanda cuaca ekstrem sepekan ke depan. Untuk itu, masyarakat diminta waspada.

Disaksikan Satgas COVID-19, Markus Bortall Pimpin Ritual Tah Was Usir Corona
Indonesia