Pemerintah Diminta Sikapi Konflik Demokrat dengan Bijak Agar Tidak Melebar Ketum Partai Demokrat AHY. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) Karyono Wibowo berharap, agar kerja-kerja pemerintah tidak terganggu dengan adanya konflik Partai Demokrat.

Pasalnya, Karyono memprediksi konflik yang terjadi di tubuh partai pemenang Pemilu 2009 itu akan menguras energi dan waktu panjang.

Baca Juga:

Saat Polisi Terseret Isu Kudeta Partai Demokrat

"Menurut saya konflik ini perlu disikapi dengan tepat dan bijak agar tidak melebar," kata Karyono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, (12/3).

Ketua Partai Demokrat versi KLB Sumut Moeldoko. (Foto: Antara)
Ketua Partai Demokrat versi KLB Sumut Moeldoko. (Foto: Antara)

Karyono menekankan, energi pemerintah harus difokuskan pada penanganan COVID-19 dan program pembangunan yang sudah dicanangkan. Untuk itu, Karyono meminta pemerintah membuat strategi kanalisasi konflik agar tidak meluas.

"Langkah antisipasi harus dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik yang bisa berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan. Kemungkinan adanya penumpang gelap untuk memanfaatkan konflik juga perlu diantisipasi dan dicegah," ujarnya.

Baca Juga:

[Hoaks Atau Fakta]: Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Masih Kader Partai Hanura

Karyono menilai, sikap pemerintah dalam menyikapi konflik Partai Demokrat cukup dengan menjalankan kewenangannya sesuai perintah undang-undang.

"Legalitas kepemimpinan Demokrat tentu harus ada pertimbangan yang obyektif dari aspek hukuman administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," kata Karyono. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Firli Tak Mau Hadiri Debat karena Hindari Polemik
Indonesia
Alasan Firli Tak Mau Hadiri Debat karena Hindari Polemik

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tak memenuhi debat terbuka tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Polda Metro Buru Warga Sipil yang Diduga Ikut Serang Polsek Ciracas
Indonesia
Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah
Indonesia
Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah

Moeldoko membantah adanya informasi dana calon haji Indonesia telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

KPK Terbuka Selidiki Guyuran Duit APBN Rp90 M untuk Influencer
Indonesia
KPK Terbuka Selidiki Guyuran Duit APBN Rp90 M untuk Influencer

Cara kerja KPK dalam mengawasi isu tersebut tidak perlu disampaikan secara terbuka.

Waspada, Dua Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang
Indonesia
Waspada, Dua Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan Disertai Kilat dan Angin Kencang

BMKG memprakirakan, cuaca di semua wilayah Jakarta cerah berawan pada Senin (1/3) sejak pagi.

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bali Anjlok
Indonesia
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bali Anjlok

Pengetatan protokol kesehatan terbukti mampu menurunkan jumlah warga yang melakukan perjalanan wisata.

Polisi Pastikan Jozeph Paul Zhang Diproses Hukum Indonesia
Indonesia
Polisi Pastikan Jozeph Paul Zhang Diproses Hukum Indonesia

"Kalau saya tidak lepaskan saya ditangkap, dipulangin. Itu namanya berkhidmat," ujar Jozeph.

Kini, Vaksinasi Gotong Royong Bisa Gunakan Merek Vaksin COVID-19 yang Digratiskan
Indonesia
Kini, Vaksinasi Gotong Royong Bisa Gunakan Merek Vaksin COVID-19 yang Digratiskan

Sebelumnya, jenis vaksin yang akan digunakan pada vaksinasi Gotong Royong ini tidak boleh menggunakan vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer.

Megathrust Mentawai Patah, Ahli Prediksi Gempa dan Tsunami 10 Meter di Sumbar
Indonesia
Megathrust Mentawai Patah, Ahli Prediksi Gempa dan Tsunami 10 Meter di Sumbar

"20 sampai 30 menit kemudian disusul gelombang tsunami di Kota Padang setinggi enam hingga 10 meter dengan jarak dua hingga lima kilometer," ujarnya

KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah
Indonesia
KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah

dampak dari penangkapan terhadap menteri KKP tentu bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.