Pemerintah Diminta Serius Lindungi Dokter dan Tenaga Kesehatan Ilutrasi COVID-19. (Foto: Antara).

Merahputih.com - Pemerintah diminta menunjukkan keseriusan untuk melindungi dokter dan tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Hal ini menyusul dirilisnya daftar nama 86 dokter positif Covid-19 dan meninggal dunia oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

"Kita tidak ingin ada tenaga medis yang terpapar atau gugur akibat prosedur penanganan COVID-19 yang kurang standar," ujar Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, di Jakarta, Jumat (21/8).

Netty mengatakan, jika perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan lainnya tidak diprioritaskan, maka bangsa ini akan mengalami kerugian besar di masa depan. Sebab, saat ini jumlah dokter belum sebanding dengan jumlah penduduk.

Baca Juga:

Indriyanto Seno Adji Minta BPOM Harus Obyektif Terkait Kombinasi Obat COVID-19 Unair

"Jumlah dokter kita kurang dari 200 ribu orang, masih belum sepadan dengan jumlah penduduk. Jika kebijakan perlindungan terhadap dokter tidak efektif, bukan tidak mungkin kita akan mengalami krisis dokter dan tenaga medis," ujarnya.

Ia mengutip data yang sempat disampaikan Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengenai jumlah dokter ahli paru di Indonesia Berdasarkan data tersebut, dokter paru di Indonesia saat ini berjumlah 1.976 orang. Artinya, satu dokter paru harus melayani sekitar 245.000 orang.

Netty meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang konkret di lapangan. Misalnya, dengan memberikan kepastian soal ketersediaan alat pelindung diri (APD). Jika perlindungan terhadap tenaga medis tidak diprioritaskan, maka Indonesia akan mengalami kerugian besar di masa depan.

Test Covid
Test COVID-19. (Foto: Kanugrahana)

"Jumlah dokter kita kurang dari 200 ribu orang, masih belum sepadan dengan jumlah penduduk. Jika kebijakan perlindungan terhadap dokter tidak efektif, bukan tidak mungkin kita akan mengalami krisis dokter dan tenaga medis," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini meminta kebijakan dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap dokter dan tenaga medis COVID-19.

"Dan ditindaklanjuti dengan implementasi konkret di lapangan, seperti kepastian tersedianya alat pelindung diri yang standar dan layak di setiap tingkat pelayanan kesehatan," kata istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Knu)

Baca Juga:

Langgar PSBB, Pemilik Resto dan Cafe bakal Didenda Rp150 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rusia Mulai Vaksinasi COVID-19 ke Kosmonaut
Dunia
Rusia Mulai Vaksinasi COVID-19 ke Kosmonaut

Rusia mulai memvaksinasi kosmonaut dan juga stafnya pada Jumat (18/12), di Star City.

Soal SKB 3 Menteri, KPAI: Harus Ada Pembinaan dan Sanksi Tegas
Indonesia
Soal SKB 3 Menteri, KPAI: Harus Ada Pembinaan dan Sanksi Tegas

Jika terjadi pelanggaran dalam ketentuan dalam SKB 3 Menteri tersebut, maka diatur ketentuan pihak yang dapat memberikan sanksi

KPK Tetapkan Eks Legislator PPP Tersangka Suap DAK
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Legislator PPP Tersangka Suap DAK

Politikus Persatuan Pembangunan (PPP) itu ditetapkan tersangka dalam kapasistasnya sebagai anggota DPR periode 2014-2019.

Periksa Broker Bansos, KPK Telusuri Aliran Uang ke Pejabat Kemensos
Indonesia
Periksa Broker Bansos, KPK Telusuri Aliran Uang ke Pejabat Kemensos

Aliran dana ini diduga untuk memuluskan agar PT Tigapilar Agro Utama

Pemprov DKI Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Tunai Rp300 Ribu
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Tunai Rp300 Ribu

pada pembagian bansos sebelumnya, misalnya masih banyak warga Jakarta Timur yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemprov.

Saat ini Keyakinan Konsumen Atas Kondisi Ekonomi Melemah
Indonesia
Saat ini Keyakinan Konsumen Atas Kondisi Ekonomi Melemah

keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap berada pada level optimistis dengan indeks ekspektasi konsumen (IEK) sebesar 106,6,

Dihantam Pageblug COVID-19
Indonesia
Dihantam Pageblug COVID-19

Turunnya penghasilan warga, berimbas pada total penduduk miskin. Diproyeksikan bakal meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang di 2020.

Anak Buah Surya Paloh Sebut Narasi Pemerintah soal Vaksin COVID-19 Tidak Jelas
Indonesia
Anak Buah Surya Paloh Sebut Narasi Pemerintah soal Vaksin COVID-19 Tidak Jelas

Dia menilai terjadi miss koordinasi antara lembaga negara yang menangani COVID-19.

Mabes Polri Pelajari Kasus Dugaan SARA yang Menjerat Abu Janda
Indonesia
Mabes Polri Pelajari Kasus Dugaan SARA yang Menjerat Abu Janda

DPP KNPI melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri, Kamis (28/1).

Tinggal 60 Elektoral Yang Diperebutkan Biden dan Trump
Dunia
Tinggal 60 Elektoral Yang Diperebutkan Biden dan Trump

Trump menolak penghitungan suara setelah hari pemilihan presiden 3 November yang juga dilakukan di beberapa negara.