Pemerintah Diminta Selidiki Dugaan Mafia Kesehatan di Balik Mahalnya Harga Tes PCR Ilustrasi "swab test". (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta menyelidiki penyebab mahalnya harga tes PCR di dalam negeri. Pasalnya, harga tes PCR di Indonesia mencapai Rp 1 juta rupiah sekali tes.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai jangan sampai masyarakat Indonesia menjadi korban eksploitasi mafia bisnis kesehatan, yang mencari untung besar di tengah krisis.

Baca Juga

Kemenkes Jelaskan Harga Tes PCR Indonesia Lebih Mahal Dibandingkan di India

“Karena itu saya minta Pemerintah memeriksa semua alur pengadaan perangkat PCR dan proses distribusi ke klinik penyelenggara pelaksana tes PCR," jelas Mulyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (15/8).

Menurut dia, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan soal mahalnya harga tes COVID-19 itu.

"Bila terbukti ada pihak yang coba mencari keuntungan berlebih bisa segera diambil tindakan hukum,” desak Mulyanto.

Terkait dengan ketergantungan impor terhadap reagen dan bahan kimia penunjang tes PCR lainnya, Mulyanto minta Pemerintah ke depan untuk terus mengembangkan industri petrokimia dalam negeri.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto

Pemerintah juga, lanjut Mulyanto, harus memperkuat ekosistem dan infrastruktur riset dasar bidang industri dan enzim molekular (industrial and molecular enzyme). Termasuk bidang kimia sintetik (chemical synthesis). Sehingga mampu memproduksi sendiri reagen dan bahan kimia lainnya.

"Ini agar Indonesia tidak tergantung pada impor bahan yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat," jelas Mulyanto.

Untuk jangka pendek Pemerintah perlu mengatur ketentuan impor reagen dan bahan lain pendukung PCR ini sedemikian rupa sehingga dapat menekan harga tes PCR.

"Misalnya menugaskan BUMN membeli reagen dalam jumlah besar dan komitmen jangka panjang agar harga dapat ditekan,” imbuh Mulyanto.

Untuk mempercepat waktu testing, ke depan, Mulyanto berharal Pemerintah memperbanyak laboratorium tempat tes PCR, yakni lab Bio Safety Level 2.

Kemenkes telah menentukan batas tertinggi tes PCR COVID-19 saat ini di kisaran Rp 500-900 ribu. Jumlah itu terbilang mahal dibanding harga PCR di India yang kini mulai diturunkan menjadi sekitar Rp 95 ribu dari semula sekitar Rp 150 ribu.

Tingginya harga PCR di Indonesia turut disorot dokter sekaligus musisi, Tompi. Lewat akun Twitternya @dr_tompi, ia menyebut harga PCR di Indonesia terlalu mahal.

"Harga PCR atau swab harus semurah-murahnya!!! Negara harus hadir memastikan ini. Kenapa negara lain bisa lebih murah dari kita saat ini? Bukankah Beli bayam 100 selalu lebih murah dari beli bayam 10. Ayo lah Bisa! Mohon kendalinya Pak Jokowi," kata dia, Rabu (11/8).

Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, tingginya PCR disebabkan oleh komponen pembentukan harga yang telah dikaji oleh tim.

Meski demikian, pihaknya mengaku tetap membuka masukan dari berbagai pihak terkait kemungkinan menurunkan harga. (Knu)

Baca Juga

Pengunjung Mal Belum Divaksin Wajib Bawa Surat PCR dan Swab Antigen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Kabulkan Kasasi Partai Berkarya Kubu Muchdi, Tommy Soeharto Kalah
Indonesia
MA Kabulkan Kasasi Partai Berkarya Kubu Muchdi, Tommy Soeharto Kalah

Dualisme kepengurusan Partai Berkarya memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Mayjen (Purn) Muchdi Purwoprandojo.

Kapolri: Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepalanya Akan Saya Potong
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gangguan Internet Massal karena Di-hack
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gangguan Internet Massal karena Di-hack

Beberapa waktu lalu, pengguna internet di Indonesia banyak mengeluhkan masalah terkait lambatnya jaringan sampai hilangnya sinyal.

Gerindra Sebut Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Perlu Diapresiasi
Indonesia
Gerindra Sebut Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Perlu Diapresiasi

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen mendapat dukungan dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

ART dan Ajudan Ferdy Sambo Datangi Komnas HAM
Indonesia
ART dan Ajudan Ferdy Sambo Datangi Komnas HAM

Asisten rumah tangga dan ajudan Kadiv Propam Polri nonaktif, Irjen Pol Ferdy Sambo memenuhi panggilan Komnas HAM, Senin (1/8).

AS Ancam Boikot G20, DPD: Absen Berarti tak Hormati Indonesia
Indonesia
AS Ancam Boikot G20, DPD: Absen Berarti tak Hormati Indonesia

"Bahwa sedang terdapat resistensi politik beberapa negara terhadap Rusia dan mengancam untuk absen dalam forum G20, itu tentu bisa dimaknai sebagai sikap yang tidak menghormati Indonesia sebagai Presidensi G20," sambung dia.

Jokowi Ingin Stop Impor Obat Hingga Alkes
Indonesia
Jokowi Ingin Stop Impor Obat Hingga Alkes

Kementerian BUMN juga telah berhasil menggabungkan Bio Farma sebagai perusahaan induk (holding company) yang membawahi Kimia Farma, Indofarma, dan sejumlah rumah sakit.

Ketua DPRD Kota Bogor Beberkan Dua Kerugian BLT Minyak Goreng
Indonesia
Ketua DPRD Kota Bogor Beberkan Dua Kerugian BLT Minyak Goreng

Kata Atang, kebijakan BLT ini setidaknya merugikan dua hal.

PSI Sebut Ajang Formula E Absurd
Indonesia
PSI Sebut Ajang Formula E Absurd

"Mahasiswa bikin acara jauh lebih jelas. Ketika menjual tiket, sudah ada informasi mengenai bintang tamu, venue, sponsor, denah. Masa ajang internasional absurd begini?," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Jakarta, Kamis (17/2).

Jokowi Tak Mau Lagi Jawab Soal Kasus Penembakan Brigadir J
Indonesia
Jokowi Tak Mau Lagi Jawab Soal Kasus Penembakan Brigadir J

Jokowi enggan berkomentar soal informasi terbaru terkait penanganan kasus kematian Brigadir J.